Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan RKA K/L Tahun 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Tanggal Rapat: 17 Sep 2018, Ditulis Tanggal: 13 Jul 2020,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Kementerian Keuangan→Sekjen Kementerian Keuangan

Pada 17 September 2018, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan mengenai Pembahasan RKA K/L Tahun 2019. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Hafisz Tohir dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 14:40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : radarbogor.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Keuangan RI → Sri Mulyani
  • Kementerian Keuangan tetap fokus menjalankan tupoksi dalam visi menjadi penggerak utama ekonomi inklusif pada abad 21 untuk menjaga keuangan negara.
  • Misi Kemenkeu adalah meningkatkan kepatuhan pajak yang ketat dengan menerapkan kebijakan fiskal prudence, mempertahankan talent, dll.
  • Yang terpenting adalah bagaimana menjaga struktur fungsi organisasi dan SDM yang dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Untuk dapat mencapai semua itu, Kemenkeu memerlukan anggaran yang memadai.
  • Akuntabilitas Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2013-2017
    • Penerimaan perpajakan adalah tugas paling besar Kemenkeu, selama 5 tahun terakhir meningkat dari Rp1.076,9 T menjadi Rp1.343,5 T di tahun 2017.
    • Kepuasan masyarakat atas pelayanan Kemenkeu meningkat dari 4,02 menjadi 4,39 di tahun 2017.
    • Indeks pemerataan keuangan antar daerah mengalami penurunan dari 0,75 menjadi 0,59.
  • Kebijakan fiskal secara umum masih dirancang agar bisa mendukung perekonomian yang bersifat ekspansif namun tetap terarah dan terukur dengan melihat kondisi dinamika global yang terjadi.
  • Kemenkeu ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melakukan pemerataan, serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Konsolidasi fiskal sudah dimulai dari tahun 2016 dan 2017 dengan pemotongan anggaran yang drastis pada saat itu.
  • Tahun 2018-2019 keseimbangan primer diturunkan secara drastis, tahun 2019 menjadi Rp21 T. Hal ini menggambarkan APBN dibuat sehat meskipun demikian akan membuat lebih inovatif.
  • Memanfaatkan utang untuk kegiatan makro ekonomi. Kemenkeu akan terus menjaga rasio utang dibawah 30% dari GDP.
  • Arah kebijakan pembiayaan investasi 2019
    • Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur khususnya di bidang konektivitas dan energi
    • Mendukung pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, perumahan dan kesempatan berusaha
    • Mendukung penguatan ekonomi nasional melalui perluasan akses pembiayaan bagi usaha ultra mikro, UMKM serta pembiayaan ekspor
    • Meningkatkan kepemimpinan Indonesia pada level internasional melalui pemenuhan kewajiban internasional dan pemberian bantuan ke negara sahabat
  • Strategi kebijakan pembiayaan investasi untuk mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif dengan mendorong peran BUMN dan BLU untuk akselerasi pembangunan infrastruktur, akses pembiayaan bagi MBR, UMI dan peningkatan ekspor serta penguatan SWF pendidikan.
  • Surat berharga neto tahun ini Rp388 T dan tahun depan menurun menjadi Rp386,2 T
  • Pinjaman luar negeri yang sifatnya tunai sekitar Rp33 T dan tahun depan Rp28 T
  • Kemenkeu akan terus melakukan supervisi dan monitoring terhadap dana-dana PMN BUMN.

Kementerian Keuangan → Sekjen Kementerian Keuangan
  • Kegiatan Kementerian Keuangan tahun 2019 terdiri dari 2 kegiatan utama, yaitu kegiatan strategis (proyek prioritas nasional) dan kegiatan dukungan teknis (proyek pada masing-masing unit eselon I) bersifat rutin pada masing-masing unit eselon 1.
  • Pengelolaan RKAKL didasarkan pada nawacita yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersifat, efektif, dan terpercaya dengan outcome adalah tata kelola Kemenkeu yang baik.  
  • Pagu Sekjen Kemenkeu sebesar Rp20 T, proyek unggulannya adalah perlindungan hukum pada ASN, penyusunan kebijakan PNBP, dll.
  • Alokasi anggaran untuk Inspektorat Jenderal sebesar Rp102,88 M, program unggulan berupa pengembangan teknik audit berbasis komputer.
  • Tujuan dari proyek unggulan adalah untuk meningkatkan kualitas K/L generik serta meningkatkan peran dan kerja sama Kemenkeu dengan APIP.
  • Program peningkatan dan pelayanan pajak, untuk DJP memiliki proyek nasional pembaharuan sistem perpajakan, unggulannya inklusi kesadaran pajak.
  • Untuk proyek nasional DJP akan dihadirkan modul sistem multichannel terintegrasi, data yang terkonsolidasi, otomatisasi untuk adm pajak, menerapkan model pengawasan risiko, menyiapkan kapabilitas data.
  • Penyusunan kebijakan di bidang penanganan transaksi ekonomi digital outputnya adalah modul pemeriksaan ekonomi di bidang digital. Output yang ingin dicapai adalah meningkatkan pelayanan arus barang dalam rangka mendukung sistem logistik nasional.
  • Pagu untuk program pengawasan, pelayanan, dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai sebesar Rp2.965,9 M  
  • Ditjen Perimbangan berkaitan dengan nawacita 3 dan 7 yaitu peningkatan kualitas hubungan pusat dan daerah. Outcomenya adalah hubungan yang transparan, pembagian proyek nasional dan kelompok usaha.
  • Program Ditjen Perimbangan adalah kegiatan teknis pada standardisasi, pengolahan data keuangan daerah serta pengolahan kebijakan daerah. Proyek nasionalnya adalah kemitraan pemerintah dan usaha desa dengan rujukan memfasilitasi di desa dan meningkatkan perekonomian desa.
  • Ditjen Pembiayaan dan risiko berkaitan dengan nawacita 7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Pagu alokasi anggarannya sebesar Rp111,60 M.
  • Ditjen Kebendaharaan juga terkait dengan nawacita nomor 7. Programnya pengelolaan kebendaharaan dengan outcome meningkatkan kualitas kebendaharaan. Proyek unggulannya adalah sistem mengawasi keuangan, sistem akuntansi dan laporan keuangan. Pagu yang diperlukan sebesar Rp12.559,63 M.  
  • BPPK terkait nawacita nomor 2 dan 3 yaitu program pendidikan pelatihan sertifikasi. Outcomenya mengembangkan SDM berkualitas dan merupakan bagian dari proyek nasional. Proyek unggulannya adalah pelatihan kepabeanan dan cukai di bidang penanganan kejahatan lintas negara dan pelatihan perpajakan di bidang ekonomi digital, dengan pagu sebesar Rp635,39 M.
  • Badan Kebijakan Fiskal (BKF) diusulkan pagunya sebesar Rp128,33 M.
  • Pagu pengelolaan portal Indonesia national single window sebesar Rp125,10 M.
  • Pagu Anggaran Kementerian Keuangan TA 2019 yang diusulkan sebesar Rp45.156.382.040.000
  • Berdasarkan sumber dana, Pagu Anggaran Kemenkeu TA 2019 terdiri dari
    • Rupiah Murni sebesar Rp31.402.111.900.000
    • BLU sebesar Rp13.723.668.000.000
    • PHUN sebesar Rp30.602.140.000.000

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan