Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen.id

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Periode 2017-2022 — Komisi 2 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Atas Nama Abhan, Abdullah, Ratna Dewi Pettalolo, Muhammad Nadjib dan Fritz Edward Siregar

Tanggal Rapat: 4 Apr 2017, Ditulis Tanggal: 30 Mar 2021,
Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: Abhan (Calon Anggota Bawaslu)

Pada 04 April 2017, Komisi 2 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Atas Nama Abhan, Abdullah, Ratna Dewi
Pettalolo, Muhammad Nadjib dan Fritz Edward Siregar mengenai Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)Periode 2017-2022. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Muzzammil Yusuf dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) dapil Lampung 1 pada pukul 12.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: bawaslu.go.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Fritz Edward Siregar (Calon Anggota Bawaslu)
  • Bawaslu merupakan pelaksana UU untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu, tidak sekedar menjamin LUBER dan JURDIL, tapi menjamin hak pemilih terjaga agar tujuan pelaksanaan yang baik tercapai
  • Partai politik adalah pilar demokrasi
  • Bawaslu harus berani kerja sama dengan pihak lain dalam hal rekrutmen, kemudian menyamakan visi dan misi, lalu melakukan upgrading pengetahuan kepemiluan
  • Bawaslu sudah memiliki kewenangan yang cukup dalam menegakkan hukum pemilu di Indonesia, yang
    diperlukan adalah ketegasan dari anggotanya
  • Setiap orang memiliki hak yang sama. Meskipun sudah ada keputusan MK dan UU, tetapi keterlibatan perempuan masih kurang, perlu ada kepastian keterlibatan perempuan di Bawaslu
  • Seharusnya tidak semua persoalan pemilu bermuara di Mahkamah Konstitusi
  • Ketika anggota Bawslu melakukan tugas secara tegas dan konsistensi, maka pelaksanaan pemilu akan baik
  • Anggota Panwas memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga upgrading perlu dilakukan melalui bimtek
  • Bawaslu menjadi garda untuk mewujudkan demokrasi yang diinginkan bersama, tanpa adanya garda
    tersebut untuk menjaga penyelenggaraan pemilu, maka tujuan demokrasi akan hilang
  • Bawaslu sebagai lembaga harusnya bisa membuat aplikasi yang lebih baik dibandingkan dengan Kawal Pilkada yang digunakan pada Pilkada DKI Jakarta

Muhammad Nadjib (Calon Anggota Bawaslu)
  • Concern Bawaslu adalah bagaimana melaksanakan Pemilu yang berintegritas
  • Bawaslu ideal adalah menjadi lembaga terpercaya dalam pemilihan yang berlangsung
  • Pengawas pemilu harus dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu
  • Bawaslu tidak mudah untuk satu nafas yang sama dengan Kepolisian karena ada pandangan yang berbeda dalam menilai kasus pelanggaran
  • Pelanggaran ada dimana-mana namun pengawas tidak selalu tahu titiknya dimana karena keterbatasan yang ada
  • Pengawas pemilu membutuhkan anggota dari paslon dan parpol agar bisa mengkondisikan pemilihan dengan baik
  • Salah satu objek pengawasan Bawaslu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU)
  • Jika partisipasi masyarakat tinggi, maka Bawaslu bisa fokus sebagai Mahkamah Pemilu

Abdullah (Calon Anggota Bawaslu)
  • Pengawasan prinsipnya Bawaslu harus hadir disetiap tahapan pemilu, fungsi pengawasan harus diperkuat di sini
  • Bawaslu harus membangun citra kepada masyarakat bahwa partisipasi pada pengawasan sebagai bentuk langkah melahirkan pemimpin yang berkualitas
  • Bawaslu hadir dalam konteks pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
  • Bawaslu harus memastikan aspek keterwakilan perempuan dalam pencalonan

Abhan (Calon Anggota Bawaslu)
  • Abhan memiliki pengalaman menjadi Panwas provinsi tahun 2009 dan Bawaslu Provinsi hingga sekarang
  • Di tingkat provinsi, ada beberapa kab/kota yang anggota panwasnya diisi oleh perempuan
  • Terkait pengelolaan DPT, kita harus mengoptimalkan tahan di level desa, petugas pemutakhiran adalah ujung tombak
  • Money politic berkembang, sanksi pidana diberikan kepada penerima dan pemberi

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan