Rangkuman Terkait
- Tenaga Honorer dan Pertanahan - RDPU Komisi 2 dengan Ketua Forum Tenaga Kependidikan Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI), Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Ketua Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru, Ketua Forum Masyarakat Mabar Hilir Bersatu, Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum-Indonesia Menggugat, dan Saudara Rekson Sitorus
- Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN) - Raker Komisi 2 dengan Pemerintah
- Masukan terhadap RUU IKN - Rapat Panja Komisi 2 dengan Pakar
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Ombudsman Tahun 2024 — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri PAN-RB, Kepala BKN, Kepala LAN, Kepala KASN, Kepala ANRI, dan Kepala Ombudsman
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI, dan lain-lain — Komisi 2 DDPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
- Kasus Pertanahan — Komisi 2 DPR-RI Audiensi dengan Perwakilan Masyarakat
- Permasalahan Pertanahan dan Tata Ruang di Ibu Kota Negara (IKN) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN)
- Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Perppu Pemilu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri
- Pembahasan Tingkat I 8 RUU tentang Provinsi (Sumut, Sumsel, Jabar, Jateng, Jatim, Maluku, Kalteng, dan Bali) - Raker Komisi 2 dengan Mendagri dan Komite I DPD-RI
- Tiga Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Penyampaian Aspirasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembetukan Provinsi Papua Barat Daya — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Provinsi Papua Barat
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pengambilan Keputusan serta Penandatanganan Draft RUU tentang Pembentukan Provinsi di Papua – Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI dan Ketua Komite DPD RI
- Masukan dan Pandangan terhadap 3 RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Daerah Papua, Pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR-P)
- Masukan terkait 3 RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua - RDP Komisi 2 dengan Gubernur Papua, Pimpinan MRP, dan Pimpinan DPRP
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 3 Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah dan DPD-RI
- Penjelasan tentang RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah, Pandangan Pemerintah terhadap RUU tentang 3 RUU Pembentukan Provinsi, dan Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) - Raker Komisi 2 dengan DPD-RI dan Pemerintah
- Tenaga Honorer - RDPU Komisi 2 dengan Ketua DPP Forum Pegawai Pemerintah Non-ASN dan Ketua FGHNLPSI PPPK Guru 2021
- Kepemiluan — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Wakil Direktur Eksekutif PUSKAPOL LPPSP FISIP UI, Wakil Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI) dan Pimpinan Koalisi Masyarakat Sipil Kawai Pemilu 2024
- Laporan Timus dan Timsin, Laporan Ketua Panja, dan Pembicaraan Tingkat I terhadap 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi (Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri RI dan DPD RI
- Pembahasan DIM RUU 7 Provinsi (Kalsel, Kalbar, Kaltim, Sulbar, Sulteng, Sulsel, dan Sultra) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan DPD RI dan Tim Pemerintah
- a
- Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2020 – Komisi 2 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri RI/Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
- Program Kerja Tahun 2020 - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
- Masukan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Pakar
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Tanggal Rapat: 3 Sep 2018, Ditulis Tanggal: 1 Jul 2020,Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: Kementerian Dalam Negeri RI
Pada 3 September 2018, Komisi 2 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Nihayatul Wafiroh dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapil Jawa Timur 3 pada pukul 10:50 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : kpud-sumenepkab.go.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- KPU sudah melakukan rapat pleno tentang pemilih yang memilih di TPS yang berbeda dengan alamat tempat tinggal dan terkait surat pengunduran diri, tetapi KPU masih mencari rujukan untuk memperkuat keputusan yang akan diambil terkait 2 hal tersebut.
- Perubahan dalam PKPU kampanye dan dana kampanye ada 3. Pertama, isu strategis untuk dana kampanye di TV dan radio diubah menjadi iklan kampanye dengan 10 slot di TV yang berdurasi 30 detik dan 10 slot di radio yang berdurasi 60 detik. Kedua terkait peraturan kampanye di luar negeri, mengacu UU No 1/1982 bahwa kampanye di luar negeri dilarang menggunakan Gedung Perwakilan di luar negeri. Ketiga terkait citra diri, pelarangan pemasangan atribut di depan publik atau pemasangan promosi nomor urut di media di luar jadwal kampanye.
- Pasal 6 ayat (5) (6) dilengkapi dengan ‘Ketua Tim Kampanye Lingkungan Nasional’
- Pasal 37 ayat (5) perubahannya ‘1 rangkap hard copy’
- Pasal 37 ayat (6) perubahannya penyampaian LADK pasangan calon dirangkap salinan naskah asli dan dalam bentuk elektronik dan disampaikan kepada KPU Prov atau Kab/kota
- Pengumuman LADK hasil perbaikan jika tidak diserahkan peserta pemilu paling lambat 2 hari setelah penerima LADK maka hasil pemilihan berakhir
- Pasal 5 ayat (3), penyampaian LPDK disampaikan dalam bentuk asli untuk calon anggota DPD kepada Kantor Akuntan Publik 14 hari setelah pengututan suara
- Pelaporan dimulai pada saat kampanye
- Laporan dana kampanye (di awal masa kampanye)
- Di tengah laporan penerimaan dana kampanye
- Parpol/peserta pemilu diminta untuk membuat laporan penerimaan & pengeluaran dana kampanye
- Yang berhak mengaudit sudah tertuang dalam UU, KPU dengan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memenuhi syarat (KAP yang tidak berafiliasi dengan parpol) audit dengan KAP yaitu audit kepatuhan sebagaimana telah diteguhkan dalam UU.
- Setelah audit dengan KAP, seluruh hasil audit tersebut akan dipublikasikan dengan menggunakan sistem informasi sehingga masyarakat dapat mengaksesnay mulai dari penerimaan awal dana kampanye hingga akhir laporan penerimaan daa kampanye.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
- Isu strategis tentang rancangan Bawaslu dalam pengawasan, pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu
- Pengawasan terhadap akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih belum diatur sebelumnya sehingga menyesuaikan dengan PKPU
- Pengawasan terhadap pemberian uang atau materi lainnya, pasal sebelumnya belum diatur dan menyesuaikan dengan perkembangan Bawaslu
- Pengawasan terhadap keterlibatan penyelenggaraan negara, Pasal sebelumnya belum diatur dan disesuaikan dengan perkembangan pengawasan Bawaslu
- Pengawasan terhadap proses pemungutan suara, sebelumnya belum diatur dan disesuaikan dengan RPKPU
- Pengawasan terhadap pemungutan suara di luar negeri, sebelumnya belum diatur dan menyesuaikan dengan RPKPU
- Pengawasan terkait ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya, sebelumnya belum diatur dan disesuaikan dengan RPKPU
- Pengawasan ketaatan dan kepatuhan terhadap tata cara pemungutan dan penghitungan suara
- Pengawasan kepatuhan KPPS LN dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS LN
- Pengawasan pemungutan suara melalui Kotak Suara Keliling (KSK)
- Pengawasan pemungutan suara melalui pos
- Keadaan memaksa, perubahan disesuaikan dengan PKPU
- Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pasal sebelumnya Pasal 25 dan diganti sesuai dengan RPKPU
- Supervisi dan pembinaan
- Pemilih di RS dan LP serta pemilih tuna netra diatur dlaam Pasal 50
- Pengawasan terhadap penggunaan surat suara cadangan
- Pengawasan terhadap rekapitulasi suara di provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
- Pengawasan rekapitulasi ulang dilakukan jika hasilnya dicatat dengan tulisan yang tidak jelas dan masyarakat menyaksikan penghitungan suara secara jelas
- Peraturan Bawaslu tentang pengawasan penetapan hasil pemilihan umum
- Isu strategis pertama tentang lingkup pengawasan
- Isu strategis ke-2 tentang mekanisme pengawasan penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- Isu strategis ke-3 tentang pengawasan penetapan ambang batas
- Isu strategis ke-4 tentang pengawasan penetapan perolehan jumlah kursi
- Isu strategis ke-5 tentang pengawasan penetapan calon terpilih anggota DPR
- Isu strategis ke-6 tentang pengawasan penetapan calon anggota DPRD Provinsi
- Isu strategis ke-7 tentang pengawasan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/kota
- Isu strategis ke-8 tentang pengawasan penetapan calon terpilih anggota DPD
- Isu strategis ke-9 tentang pengawasan penggantian pasangan calon terpilih
Kementerian Dalam Negeri RI
- Badan Permusyawaratan Desa tidak boleh kampanye, meskipun di lapangan banyak laporan masih ada yang tidak netral
- PKPU Pasal 24 huruf f dan b menyatakan bahwa iklan media massa dilakukan selama 21 hari. Jika mengacu Pasal 69, seharusnya diatur sepanjang masa kampanye
- Pemerintah setiap tahunnya membuat standar biaya umum, jadi standarnya akan berbeda
- Pasal 329 ayat (7) menyebutkan pembukaan dana kampanye dimulai sejak 3 hari setelah parpol ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup 7 hari sebelum laporan penerimaan dan pengeluaran ke KAP
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Tenaga Honorer dan Pertanahan - RDPU Komisi 2 dengan Ketua Forum Tenaga Kependidikan Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI), Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Ketua Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru, Ketua Forum Masyarakat Mabar Hilir Bersatu, Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum-Indonesia Menggugat, dan Saudara Rekson Sitorus
- Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN) - Raker Komisi 2 dengan Pemerintah
- Masukan terhadap RUU IKN - Rapat Panja Komisi 2 dengan Pakar
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Ombudsman Tahun 2024 — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri PAN-RB, Kepala BKN, Kepala LAN, Kepala KASN, Kepala ANRI, dan Kepala Ombudsman
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI, dan lain-lain — Komisi 2 DDPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
- Kasus Pertanahan — Komisi 2 DPR-RI Audiensi dengan Perwakilan Masyarakat
- Permasalahan Pertanahan dan Tata Ruang di Ibu Kota Negara (IKN) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN)
- Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Perppu Pemilu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri
- Pembahasan Tingkat I 8 RUU tentang Provinsi (Sumut, Sumsel, Jabar, Jateng, Jatim, Maluku, Kalteng, dan Bali) - Raker Komisi 2 dengan Mendagri dan Komite I DPD-RI
- Tiga Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Penyampaian Aspirasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembetukan Provinsi Papua Barat Daya — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Provinsi Papua Barat
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pengambilan Keputusan serta Penandatanganan Draft RUU tentang Pembentukan Provinsi di Papua – Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI dan Ketua Komite DPD RI
- Masukan dan Pandangan terhadap 3 RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Daerah Papua, Pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR-P)
- Masukan terkait 3 RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua - RDP Komisi 2 dengan Gubernur Papua, Pimpinan MRP, dan Pimpinan DPRP
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 3 Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah dan DPD-RI
- Penjelasan tentang RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah, Pandangan Pemerintah terhadap RUU tentang 3 RUU Pembentukan Provinsi, dan Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) - Raker Komisi 2 dengan DPD-RI dan Pemerintah
- Tenaga Honorer - RDPU Komisi 2 dengan Ketua DPP Forum Pegawai Pemerintah Non-ASN dan Ketua FGHNLPSI PPPK Guru 2021
- Kepemiluan — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Wakil Direktur Eksekutif PUSKAPOL LPPSP FISIP UI, Wakil Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI) dan Pimpinan Koalisi Masyarakat Sipil Kawai Pemilu 2024
- Laporan Timus dan Timsin, Laporan Ketua Panja, dan Pembicaraan Tingkat I terhadap 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi (Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri RI dan DPD RI
- Pembahasan DIM RUU 7 Provinsi (Kalsel, Kalbar, Kaltim, Sulbar, Sulteng, Sulsel, dan Sultra) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan DPD RI dan Tim Pemerintah
- a
- Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2020 – Komisi 2 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri RI/Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
- Program Kerja Tahun 2020 - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
- Masukan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Pakar