Rangkuman Terkait
- Pembahasan DIM dan Pembentukan Panja RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Komite 2 DPD-RI
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panja Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Penjelasan DPR-RI (Komisi 4 DPR-RI), Pandangan Pemerintah, Pandangan DPD-RI atas Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Komite II DPD-RI
- Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
- Program Strategis di Tengah Pandemi Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Progres Report Mengenai Program Strategis Kementerian Pertanian Untuk Meningkatkan Produksi Pertanian dan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Raker dengan Menteri Pertanian
- Program Strategis Kementerian dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Dampak COVID-19 – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019, Subsidi Pangan pada APBN Tahun 2021 dan Isu Aktual Lainnya — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum Bulog
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 - Raker (Virtual) Komisi 4 dengan Menteri Pertanian
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 - RDP Komisi 4 DPR RI dengan Sekjen, Irjen, Dirjen Tanaman Pangan dan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 untuk memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pertanian, Dirjen Perkebunan, Dirjen Hortikultura, Dirjen PKH dan Kabadan Ketahanan Pangan
- Refocusing dan Realokasi Anggaran – Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian RI
- Refocusing dan Realokasi Anggaran - Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan sebagai Tindak Lanjut Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
- Matriks dan Refocusing Kegiatan dan Anggaran - Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) Virtual dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Rekapitulasi Kegiatan dan Anggaran dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi akibat COVID-19 – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI
- Penyerapan Cadangan Beras Pemerintah dan Ketersediaan Pangan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 serta Persiapan Ramadhan dan Idul Fitri – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama Perum Bulog
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran - Raker (Virtual) Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Refocusing dan Realokasi Anggaran - Raker (Virtual) Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Pergeseran Anggaran Tahun 2020 - Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Koordinasi Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 - Komisi 4 DPR RI Rapat Koordinasi (Rakoor) dengan Sekjen Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Perum Bulog
- Rencana Kerja dan Anggaran TA 2020 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjend dan Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- Program Kerja TA 2020 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG)
- Program Kerja Tahun Anggaran 2020 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian RI
- Rencana Kerja dan Perubahan Komposisi Pagu Anggaran 2020 – Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian RI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perkumpulan Pensiunan Pegawai Perhutani (4P)
Tanggal Rapat: 9 Oct 2017, Ditulis Tanggal: 25 Sep 2020,Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: Perkumpulan Pensiunan Pegawai Perhutani (4P)
Pada 9 Oktober 2017, Komisi 6 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perkumpulan Pensiunan Pegawai Perhutani (4P) mengenai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 Tahun 2017. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Mohamad Hekal dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Jawa Tengah 9 pada pukul 11:24 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: bbksdajatim.org)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Perkumpulan Pensiunan Pegawai Perhutani (4P)
- Perkumpulan Pensiunan Pegawai Perhutani (4P) didukung oleh berbagai mitra, seperti Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan akademisi pecinta lingkungan
- 4P bersama perwakilan karyawan Perhutani menyikapi terbitnya PermenLHK No 39/2017 secara negatif
- PermenLHK 39/2017 merupakan turunan dari kebijakan nawacita. Dalam nawacita, diberikan semacam pembatasan berupa ijin/akses/kemitraan dengan tanpa merusak ekosistem hutan
- PermenLHK 39/2017 merupakan sebuah ketentuan tentang perhutanan sosial berupa ijin masyarakat untuk menggarap lahan. Hal ini menimbulkan pertentangan karena ada perbedaan pengertian. Permen ini menjelaskan bahwa masyarakat sebagai pelaku utama
- Semenjak PermenLHK 39/2017 terbit, pemangkuan terhadap ekosistem hutan yang didirikan pada jaman Belanda menjadi terpecah belah, pelemahan peran perhutani, merusak ekosistem, mencampuri rumah tangga, dan menghancurkan hutan Jawa
- Masyarakat akan berkuasa selama 35 tahun, maka hutan akan dikuasai oleh kepentingan masyarakat
- Tidak ada ketentuan yang berbicara tentang pelestarian hutan, PermenLHK 39/2017 bertujuan untuk mengatasi ketimpangan lahan
- PermenLHK 39/2017
- Perhutanan sosial di wilayah perhutanan
- Jangka waktu 35 tahun
- Penggarapan hutan untuk didaur ulang
- Pelemahan perhutani sudah by design
- Hutan adalah sebuah kesatuan ekosistem yang berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan, hal ini akan menimbulkan kontradiksi ketika reforma agraria diberlakukan di hutan
- 4P membentuk Komite Penyelamat Lingkungan Hidup dengan tuntutan
- Mencabut PermenLHK 39/2017 atau menunggu putusan MA
- Memperbaiki dan menyempurkan PHBM termasuk LMDH
- Memperbaiki manajemen perhutani secara total
- Menolak reforma agraria di kawasan hutan
- Hutan sebagai modal elemen yang memiliki fungsi strategis untuk mendukung keberlanjutan hidup manusia. Hutan sebagai barang publik yang harusnya bersifat ekslusif tapi bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Hutan harus dilestarikan dengan cara menjaga modal alamiah, karena hutan bisa menyimpan dan mendistribusikan air, serta mencegah banjir
- Social forestry memiliki semangat dalam memanfaatkan hutan dan distribusi hasil hutan untuk kesejahteraan masyarakat
- Jika implementasi PermenLHK 39/2017 masih terus dijalankan, maka tahun 2035 akan terjadi defisit air baku karena kehilangan mata air yang ada di hutan
- Untuk mengatasi berbagai tantangan dan kerusakan lingkungan, idelanya hutan harus dikelola secara kemitraan
- 4P hadir sebagai penyelamat aset negara yaitu hutan, jika dibagi ke masyarakat sesuai PermenLHK 39/2017, maka masyarakat akan menjual atau mengalihkan fungsi sehingga negara kehilangan asetnya, padahal hutan untuk kepentingan bersama
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan DIM dan Pembentukan Panja RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Komite 2 DPD-RI
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panja Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Penjelasan DPR-RI (Komisi 4 DPR-RI), Pandangan Pemerintah, Pandangan DPD-RI atas Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Komite II DPD-RI
- Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
- Program Strategis di Tengah Pandemi Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Progres Report Mengenai Program Strategis Kementerian Pertanian Untuk Meningkatkan Produksi Pertanian dan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Raker dengan Menteri Pertanian
- Program Strategis Kementerian dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Dampak COVID-19 – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019, Subsidi Pangan pada APBN Tahun 2021 dan Isu Aktual Lainnya — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum Bulog
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 - Raker (Virtual) Komisi 4 dengan Menteri Pertanian
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 - RDP Komisi 4 DPR RI dengan Sekjen, Irjen, Dirjen Tanaman Pangan dan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 untuk memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pertanian, Dirjen Perkebunan, Dirjen Hortikultura, Dirjen PKH dan Kabadan Ketahanan Pangan
- Refocusing dan Realokasi Anggaran – Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian RI
- Refocusing dan Realokasi Anggaran - Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan sebagai Tindak Lanjut Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
- Matriks dan Refocusing Kegiatan dan Anggaran - Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) Virtual dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Rekapitulasi Kegiatan dan Anggaran dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi akibat COVID-19 – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI
- Penyerapan Cadangan Beras Pemerintah dan Ketersediaan Pangan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 serta Persiapan Ramadhan dan Idul Fitri – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama Perum Bulog
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran - Raker (Virtual) Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Refocusing dan Realokasi Anggaran - Raker (Virtual) Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Pergeseran Anggaran Tahun 2020 - Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Koordinasi Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 - Komisi 4 DPR RI Rapat Koordinasi (Rakoor) dengan Sekjen Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Perum Bulog
- Rencana Kerja dan Anggaran TA 2020 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjend dan Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- Program Kerja TA 2020 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG)
- Program Kerja Tahun Anggaran 2020 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian RI
- Rencana Kerja dan Perubahan Komposisi Pagu Anggaran 2020 – Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian RI