Rangkuman Terkait
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - RDPU Komisi 5 dengan Aliansi Pengemudi Independen (API)
- Penetapan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KP 667 Tahun 2022 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk, Direktur PT. Grab Teknologi Indonesia, dan Direktur PT. Teknologi Perdana Indonesia (MAXIM)
- Masukan terhadap Potensi Penerimaan Negara Bidang Transportasi di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 DPR RI dengan Perwakilan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI
- Masukan terkait Penyusunan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - RDPU Komisi 5 dengan ITDP, YLKI, dan INSTRAN
- Masukan terkait Penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Penyampaian Masukan terhadap Naskah Akademik dan Draft Revisi RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direksi Penyedia Layanan Transportasi
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Setjen (BKD) DPR-RI
- Program Kerja Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Tahun 2021 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I dan II Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
- Regulasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Mekanisme Pembagian Kuota Rumah Bersubsidi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (DPP Appernas Jaya) dan Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas)
- Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) - RDPU Komisi 5 dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (DPP APPERSI)
- Evaluasi Sarana dan Prasarana Arus Mudik dan Arus Balik Pada Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah/2020 Masehi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Sekjen Kementerian PUPR dan Kakorlantar
- Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI
- Pendahuluan Rancangan Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rancangan Kinerja Pemerintah RAPBN 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)
- Penanganan Bencana Banjir di Jabodetabek - Rapat Kerja Komisi 5 DPR RI dengan Menteri PUPR, Kepala BNPP, Kepala BMKG, Gubernur dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten
- Masukan Penyusunan RUU Revisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan RUU Revisi UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Masukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 200 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Progres Report Kajian Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian DPR RI
- Penyampaian Aspirasi dari DPRD Provinsi Jawa Barat- Komisi 5 Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPRD Provinsi Jawa Barat
- Persiapan Infrastruktur dan Transportasi Pendukung di 5 (lima) Destinasi Prioritas Wisata Nasional - Raker Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Perhubungan , Menteri PUPR dan Deputi Bina Tenaga Basarnas
- Aduan Para Serikat Pekerja - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 5 DPR RI dengan Jakarta International Container Terminal
- Penyelesaian Permasalahan Antara APBMI dan BUP/PT Pelindo I, II, III dan IV (Persero) - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI)
- Evaluasi Penanganan Sarpras Transparansi Perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 - Raker Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala BNPP (Basarnas) dan Kakorlantas Polri
- Permasalahan Regulasi - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 5 DPR RI dengan Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pagu Anggaran Tahun 2020 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)/Basarnas, dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)
Tanggal Rapat: 24 Jun 2019, Ditulis Tanggal: 20 May 2020,Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: PLH BPWS
Pada 24 Juni 2019, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)/Basarnas, dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) mengenai Pagu Anggaran Tahun 2020. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Anton Sukartono dari Fraksi Partai Demokrat dapil Jawa Barat 5 pada pukul 10.02 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Sestama Basarnas
- Pagu Anggaran TA 2019 Rp1.986.896.526.000
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp564.013.719.000
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional Rp145.095.797.000
- Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan Rp1.277.787.010.000
- Realisasi anggaran hingga 20 Juni 2019
- Belanja Pegawai
- Pagu Rp351.658.402.000
- Realisasi Rp172.608.127.000
- Persentase 49,08%
- Belanja Barang
- Pagu Rp672.362.578.000
- Realisasi Rp310.643.442.000
- Persentasi 46,02%
- Belanja Modal
- Pagu Rp962.848.546.000
- Realisasi Rp357.791.166.000
- Persentase 37,16%
- Total
- Pagu Rp1.986.896.526.000
- Realisasi Rp841.042.735.000
- Persentase 42,33%
- Belanja Pegawai
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya TA 2019
- Peningkatan pos pencarian dan pertolongan menjadi kantor pencarian dan pertolongan
- Peningkatan unit siaga menjadi pos pencarian dan pertolongan
- Penyusunan rancangan renstra tahun 2020-2024
- Pelaksanaan reformasi birokrasi
- Program beasiswa pendidikan tinggi
- Program peningkatan sarana dan prasarana Basarnas
- Pembangunan shelter kendaraan
- Revitalisasi gedung
- Pembangunan gudang peralatan
- Program pengelolaan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan TA 2019
- Pengadaan sarana SAR
- Tahap penyelesaian Helikopter Medium Intermediate (multi - years)
- Tahap penyelesaian kapal (Rescue boat) panjang 66 meter (multi-years)
- Rigid inflatable boat
- Rubber boat
- Rescue car
- Personnel truck
- Peralatan komunikasi Basarnas dan teknologi informasi
- Peningkatan SDM SAR
- Latihan operasi SAR dengan negara tetangga (Malaysia, Singapura, Australia)
- INSARAG External Classification (IEC)
- Diklat teknis SAR
- Penambahan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) dengan kontrak kerja
- Rancangan pembentukan Politeknik SAR
- Pelatihan potensi SAR
- Diklat High Angle Rescue Technique (HART)
- Diklat CSSR
- Diklat CSR
- International meeting ICAO, IMO, INSARAG, dan Cospas-Sarsat
- Pengadaan sarana SAR
- Perbandingan Pagu Kebutuhan dan Pagu Indikatif TA 2020
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- Pagu Kebutuhan Rp700.702.622.000
- Pagu Indikatif Rp602.764.844.000
- Kekurangan (backlog) Rp97.937.778.000
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional
- Pagu Kebutuhan Rp377.172.219.00
- Pagu Indikatif Rp145.095.797.000
- Kekurangan (backlog) Rp232.076.422.000
- Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan
- Pagu Kebutuhan Rp3.597.928.614.000
- Pagu Indikatif Rp1.505.787.010.000
- Kekurangan (backlog) Rp2.074.141.604.000
- Total
- Pagu Kebutuhan Rp4.657.803.455.000
- Pagu Indikatif Rp2.253.647.651.000
- Kekurangan (backlog) Rp2.404.155.804.000
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya TA 2020
- Kerjasama luar negeri dan dalam negeri
- Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK)
- Pelaksanaan reformasi birokrasi
- Program beasiswa pendidikan tinggi
- Peningkatan akuntabilitas terhadap pemanfaatan anggaran dan pencatatan BMN
- Pengelolaan data dan informasi Basarnas
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional TA 2020
- Peningkatan sarana dan prasarana untuk kantor pencarian dan pertolongan baru
- Pengembangan shelter di kantor pencarian dan pertolongan
- Pembangunan prasarana di pos pencarian dan pertolongan
- Pengadaan sarana dan peralatan kantor di kantor pusat dan seluruh UPT
- Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan TA 2020
- Sarana SAR darat
- Pengadaan rescue car
- Pengadaan personnel truck
- Sarana SAR laut
- Pengadaan rescue boat 66 meter (multi-years)
- Pengadaan rescue boat 40 meter
- Pengadaan rigid inflatable boat
- Pengadaan rubber boat
- Sarana SAR udara
- Pengadaan helicopter medium intermediate
- Peralatan dan perlengkapan SAR
- Peralatan dan perlengkapan SAR untuk kantor dan pos pencarian dan pertolongan
- Peralatan komunikasi
- Peralatan base communication dan integrated digital communication system kantor dan pos pencarian dan pertolongan
- Peralatan teknologi informasi
- Optimalisasi jaringan untuk kantor pencarian dan pertolongan
- Sarana SAR darat
PLH BMKG
- Perkembangan anggaran BMKG tahun 2015-2019
- Renstra Rp12.347,7 miliar
- Alokasi Rp9.298,9 miliar
- Backlog Rp3.048,8 miliar
- Capaian peralatan operasional utama tahun 2015-2019 adalah CCTV tsunami dengan target 22 tidak terlaksana dan komputer IDG 100%
- Perubahan Pagu TA 2019 (Pengembangan dan penguatan Ina-Tews)
- Program DMPTL (Generik)
- Pagu Awal Rp355.341.015.000
- Pagu Tambahan Rp2.999.865.000
- Pagu Akhir Rp358.340.880.000
- Program PPMKG (Teknis)
- Pagu Awal Rp1.398.887.180.000
- Pagu Tambahan Rp898.373.264.000
- Pagu Akhir Rp2.297.260.444.000
- Total
- Pagu Awal Rp1.754.228.195.000
- Pagu Tambahan Rp901.373.129.000
- Pagu Akhir Rp2.655.601.324.000
- Program DMPTL (Generik)
- Realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2019 (s.d 20 Juni 2019)
- Belanja Pegawai
- Pagu Rp522.051.103.000
- Realisasi Rp247.401.380.499
- Persentase 47,39%
- Belanja Barang
- Pagu Rp851.390.630.000
- Realisasi Rp264.703.814.961
- Persentase 31,09%
- Belanja Modal
- Pagu Rp1.282.159.491.000
- Realisasi Rp48.520.823.203
- Persentase 3,78%
- Total
- Pagu Rp2.655.601.324.000
- Realisasi Rp560.626.018.663
- Persentase 21,11%
- Belanja Pegawai
- Realisasi per program anggaran posisi 20 Juni 2019
- Program DMPTL
- Pagu Rp358.340.180.000
- Realisasi Rp147.636.583.525
- Persentase 41,20%
- Program PPMKG
- Pagu Rp2.297.260.144.000
- Persentase 17,98%
- Program DMPTL
- Monitoring pelaksanaan kegiatan Prioritas Nasional tahun 2019 (s.d 20 Juni 2019)
- Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman (PN 2)
- Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap informasi gempa bumi dan tsunami (SLG)
- Layanan informasi gempa bumi dan tsunami (seismograph)
- Layanan informasi cuaca penerbangan (awos)
- Layanan informasi cuaca penerbangan (windshear)
- Layanan prediksi dan peringatan dini cuaca dengan scalling up wheather capacity II
- Layanan informasi seismologi teknik geofisika potensial dan tanda waktu (precursor)
- Layanan informasi meteorologi maritim (SLN)
- Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air (PN 4)
- Layanan informasi iklim terapan (SLI)
- Layanan informasi meteorologi maritim (strengthening of marine meteorology)
- Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman (PN 2)
- Arah kebijakan pembangunan BMKG TA 2020
- Kebijakan tahun 2020-2024
- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika berkelas dunia dengan spirit Socio-entrepreneur
- Isu strategis
- Kebutuhan SDM berkualitas dan berdaya saing untuk menjawab tantangan era disrupsi menuju BMKG berkelas dunia
- Organisasi yang efesien dan mampu beradaptasi secara cepat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan lingkungan strategis
- Perlunya pemenuhan layanan informasi MKG sesuai kebutuhan masyarakat
- Penguatan dan pengembangan infrastruktur peralatan operasional BMKG
- Kebutuhan data yang terintegritas untuk mendukung pelayanan informasi.
- Kebijakan tahun 2020-2024
- Usulan anggaran BMKG TA 2020 Rp3.860,8 miliar
- Belanja operasional Rp898,5 miliar
- Belanja pegawai (Gaji dan tunjungan, termasuk tunjangan kinerja 80%)
- Belanja operasional layanan perkantoran (pembiayaan listrik, telepon, gas dan air (LGTA), pemeliharaan gedung/bangunan) dan operasional peralatan perkantoran
- Belanja non operasional Rp2.962,3 miliar
- Pemeliharaan peralatan MKG-Tusi (pengadaan suku cadang peralatan, sewa komunikasi dan sewa transponder, biaya operasional peralatan peringatan dini cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami)
- Dukungan BMKG terhadao Prioritas Nasional TA 2020
- Belanja untuk prioritas lembaga, belanja barang dan belanja modal peralatan MKG di 191 UPT, pembangunan sarana dan prasarana operasional, serta implementasi kerjasama dalam dan luar negeri
- Belanja modal untuk pengembangan dan inovasi baru
- Belanja operasional Rp898,5 miliar
- Rincian Pagu indikatif BMKG TA 2020 Rp2.040.169.932.000
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTL) Rp272.392.224.000
- Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi Klimatologi & Geofisika (PPMKG) Rp1.767.777.708.000
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BMKG (pagu per program,per kegiatan)
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BMKG Rp369.635.616.000
- Penyelenggaraan pendidikan program Diploma STMKG Rp34.752.000.000
- Layanan hukum, kerja sama, organisasi dan humas BMKG Rp10.500.000
- Peningkatan koordinasi penyusunan rencana dan tarif, program dan anggaran, monitoring dan evaluasi BMKG Rp14.000.000.000
- Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga BMKG Rp252.101.233.000
- Pengawasan internal BMKG Rp13.713.030.000
- Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia BMKG Rp27.285.871.000
- Penelitian dan pengembangan MKG Rp17.283.482.000
- Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi Klimatologi & Geofisika Rp1.670.534.316.000
- Database BMKG Rp17.000.000.000
- Pengelolaan Gempa bumi dan tsunami BMKG Rp172.752.000.000
- Pengelolaan Layanan informasi iklim terapan BMKG Rp28.610.000.000
- Pengelolaan Instrumentasi, kalibrasi dan rekayasa BMKG Rp170.480.200.000
- Pengelolaan Jaringan komunikasi BMKG Rp72.472.000.000
- Pengelolaan Meteorologi penerbangan BMKG Rp138.123.921.000
- Pengelolaan Meteorologi publik BMKG Rp153.726.000.000
- Pengelolaan Informasi perubahan iklim BMKG Rp21.102.800.000
- Pengelolaan Seismologi teknik, geofisika potensial dan tanda waktu waktu BMKG Rp33.809.800.000
- Pengembangan dan pengelolaan UPT BMKG Rp694.898.592.000
- Pengelolaan meteorologi maritim BMKG Rp167.559.000
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BMKG Rp369.635.616.000
- Perbandingan belanja TA 2020
- Belanja Pegawai
- Pagu Indikatif Rp559,5 miliar
- Pagu Kebutuhan Rp654,8 miliar
- Belanja Barang
- Pagu Indikatif Rp879,1 miliar
- Pagu Kebutuhan Rp1.212,7 miliar
- Belanja Modal
- Pagu Indikatif Rp601,5 miliar
- Pagu Kebutuhan Rp1.991,20 miliar
- Belanja Pegawai
- Penutup
- Usulan RKA BMKG TA 2020 sebesar Rp3,86 triliun dengan belanja pemeliharaan peralatan MKG sebesar Rp572,5 miliar dan mendapatkan Pagu Indikatif sebesar Rp2,04 triliun dengan pembatasan belanja pemeliharaan peralatan MKG sebesar Rp421,77 miliar sehingga backlog Pagu sebesar Rp1,82 triliun dengan belanja pemeliharaan peralatan MKG yang tertampung hanya 72,6%
- BMKG mendukung Prioritas Nasional No.4 Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup sebesar Rp414,29 miliar
- Berdasarkan pembahasan Trilateral meeting RKP 2020 (Kemenkeu, Bappenas, dan BMKG), Pagu Indikatif TA 2020 mengalami pergeseran antar program dengan pagu tetap, yaitu pergeseran program PPMKG ke program DMPTL sebesar Rp97,2 miliar, Rupiah murni sebesar Rp75,5 miliar (pemenuhan tusi) dan PNPB sebesar Rp21,7 miliar
- Untuk pengembangan dan inovasi yang memerlukan belanja modal akan diupayakan melalui pendanaan kreatif/inovatif seperti soft loan, hibah, kerja sama, KBPU/PPP
PLH BPWS
- Rencana induk 2010-2024 Rp58.071.642.000.000
- APBN BPWS Rp4.813.276.000.000
- Sektor Rp534.224.000.000
- Swasta Rp52.724.142.000.000
- Capaian pengadaan lahan dan pembangunan infrastruktur di kawasan tahun 2015-2019
- Pembebasan lahan kawasan 51,3 Ha
- Pembangunan jalan pendekat overpass II 2,1 km
- Pembangunan menara air spam kawasan di KKJSM 300 m3 di 2 lokasi
- Pembangunan tanean Suramadu sisi barat di KKJSM 45.347 m2
- Pembangunan landscape tanean Suramadu sisi barat di KKJSM
- Rincian pengadaan lahan di kawasan tahun 2015-2019
- Pengadaan lahan di kawasan rest area KKJSM
- Realisasi 39,44 Hektar
- Tahun 2015-2018
- Pengadaan lahan di area SPAM KKJSM
- Realisasi 2,32 Hektar
- Tahun 2016
- Pengadaan lahan di jalan pendekat overpass II KKJSM
- Realisasi 2,54 Hektar
- Tahun 2017-2018
- Pengadaan lahan di kawasan wisata pesisir KKJSM
- Realisasi 7 Hektar
- Tahun 2019
- Total realisasi 51,3 Hektar
- Pengadaan lahan di kawasan rest area KKJSM
- Capaian stimulasi pembangunan infrastruktur di 4 Kabupaten Madura tahun 2015-2019
- Stimulasi peningkatan infrastruktur jalan di 4 Kabupaten Madura
- Total 52,91 km
- 1.180 titik
- Stimulus peningkatan infrastruktur pengembangan sistem penyediaan air minum di klaster di 4 Kabupaten Madura
- 8 unit (35 L/detik)
- Stimulasi peningkatan kompetensi SDM Manura
- Tenaga kerja industrilisasi 1.334 orang
- Stimulasi peningkatan infrastruktur jalan di 4 Kabupaten Madura
- Ada dukungan dari 5 kementerian untuk fasilitas pendanaan oleh sektor di wilayah Madura yaitu KemenPUPR, KemenKKP, KemenHub, KemenDes dan Kemenpar
- Setiap tahunnya mendapat penetapan anggaran dari Bapennas dan kemenKeu di bawah pagu kebutuhan (32%) sehingga ada backlog yang cukup besar dan untuk menutupinya berusaha mendapatkan investasi dari swasta.
- Penghargaan atas kinerja BPWS tahun 2015 - 2018
- Keterbukaan informasi publik
- Tahun 2015 peringkat VI
- Tahun 2016 Peringkat IV
- Tahun 2017 Peringkat V
- Tahun 2018 Cukup informatif
- Opini laporan keuangan
- WTP tahun 2015-2018
- Keterbukaan informasi publik
- Pagu dan realisasi anggaran BP-BPWS tahun 2019
- Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
- Pagu alokasi anggaran BPWS tahun 2019 Rp27.294.745.000
- Realisasi s/d 17 Juni 2019 Rp10.957.083.000
- Program percepatan pengembangan wilayah Suramadu
- Pagu alokasi anggaran BPWS tahun 2019 Rp190.936.700.000
- Realisasi s/d 17 Juni 2019 Rp3.494.385.000
- Total
- Pagu anggaran BPWS tahun 2019 Rp218.231.445.000
- Realisasi s/d 17 Juni 2019 Rp14.451.469.000
- Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
- Kendala kegiatan penyediaan lahan adalah sebagian besar wilayah adalah kawasan wisata pesisir yang 70% pemukiman penduduk, warga masih mempermasalahkan harga ganti rugi tanah.
- Output dan target kegiatan prioritas Nasional BPWS TA 2020
- Lahan kawasan
- Kawasan industri dan pergudangan KKM 50 hektar
- Infrastruktur jalan
- KKJSM & Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep 22,8 km
- Prasarana pemukiman (air minum)
- Kabupaten Bangkalan kapasitas 20 liter/dtk
- Pengembangan SDM Madura (peningkatan kompetensi)
- Kabupaten Bangkalan & Pamekasan 250 orang
- Lahan kawasan
- Target pengembangan investasi Suramadu 2020
- Transaksi + lelang investasi
- Kawasan wisata pesisir KKJSM 50 Hektar
- Kerjasama pengelolaan aset
- Kerjasama pengelolaan aset Tanean Suramadu (Rest Area sisi Barat) dengan BUMD Kabupaten Bangkalan
- Kerjasama pengelolaan aset Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) KKJSM dengan PDAM Kab. Bangkalan
- Studi pendahuluan + OBC
- Kawasan khusus Madura 600 Hektar
- Transaksi + lelang investasi
- Tantangan pengembangan wilayah Madura kedepan
- Implementasi Peraturan Presiden tentang Badan Pengembangan Wilayah Madura (BPWM) serta penyesuaian Rencana Induk Masterplan
- Pembentukan Badan Layanan Umum dalam rangka pembangunan, pengelolaan dan pengusahaan kawasan serta infrastruktur
- Mendapatkan investor yang membawa modal di luar APBN
- Integrasi program badan pelaksana dengan Pemprov Jatim serta sektor terkait dengan rencana pembangunan IISP serta kawasan industri lainnya di Madura
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - RDPU Komisi 5 dengan Aliansi Pengemudi Independen (API)
- Penetapan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KP 667 Tahun 2022 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk, Direktur PT. Grab Teknologi Indonesia, dan Direktur PT. Teknologi Perdana Indonesia (MAXIM)
- Masukan terhadap Potensi Penerimaan Negara Bidang Transportasi di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 DPR RI dengan Perwakilan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI
- Masukan terkait Penyusunan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - RDPU Komisi 5 dengan ITDP, YLKI, dan INSTRAN
- Masukan terkait Penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Penyampaian Masukan terhadap Naskah Akademik dan Draft Revisi RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direksi Penyedia Layanan Transportasi
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Setjen (BKD) DPR-RI
- Program Kerja Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Tahun 2021 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I dan II Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
- Regulasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Mekanisme Pembagian Kuota Rumah Bersubsidi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (DPP Appernas Jaya) dan Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas)
- Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) - RDPU Komisi 5 dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (DPP APPERSI)
- Evaluasi Sarana dan Prasarana Arus Mudik dan Arus Balik Pada Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah/2020 Masehi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Sekjen Kementerian PUPR dan Kakorlantar
- Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI
- Pendahuluan Rancangan Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rancangan Kinerja Pemerintah RAPBN 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)
- Penanganan Bencana Banjir di Jabodetabek - Rapat Kerja Komisi 5 DPR RI dengan Menteri PUPR, Kepala BNPP, Kepala BMKG, Gubernur dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten
- Masukan Penyusunan RUU Revisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan RUU Revisi UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Masukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 200 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Progres Report Kajian Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian DPR RI
- Penyampaian Aspirasi dari DPRD Provinsi Jawa Barat- Komisi 5 Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPRD Provinsi Jawa Barat
- Persiapan Infrastruktur dan Transportasi Pendukung di 5 (lima) Destinasi Prioritas Wisata Nasional - Raker Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Perhubungan , Menteri PUPR dan Deputi Bina Tenaga Basarnas
- Aduan Para Serikat Pekerja - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 5 DPR RI dengan Jakarta International Container Terminal
- Penyelesaian Permasalahan Antara APBMI dan BUP/PT Pelindo I, II, III dan IV (Persero) - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI)
- Evaluasi Penanganan Sarpras Transparansi Perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 - Raker Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala BNPP (Basarnas) dan Kakorlantas Polri
- Permasalahan Regulasi - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 5 DPR RI dengan Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia