Rangkuman Terkait
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Sampai Bulan Mei 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, Dan Prioritas Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 Unit Eselon I — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG
- Mendengar Penjelasan Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI tentang Kajian atas Undang-Undang Bidang Transportasi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - RDPU Komisi 5 dengan Aliansi Pengemudi Independen (API)
- Penetapan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KP 667 Tahun 2022 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk, Direktur PT. Grab Teknologi Indonesia, dan Direktur PT. Teknologi Perdana Indonesia (MAXIM)
- Masukan terhadap Potensi Penerimaan Negara Bidang Transportasi di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 DPR RI dengan Perwakilan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI
- Masukan terkait Penyusunan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - RDPU Komisi 5 dengan ITDP, YLKI, dan INSTRAN
- Masukan terkait Penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Penyampaian Masukan terhadap Naskah Akademik dan Draft Revisi RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direksi Penyedia Layanan Transportasi
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Setjen (BKD) DPR-RI
- Program Kerja Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Tahun 2021 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I dan II Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
- Regulasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Mekanisme Pembagian Kuota Rumah Bersubsidi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (DPP Appernas Jaya) dan Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas)
- Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) - RDPU Komisi 5 dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (DPP APPERSI)
- Evaluasi Sarana dan Prasarana Arus Mudik dan Arus Balik Pada Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah/2020 Masehi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Sekjen Kementerian PUPR dan Kakorlantar
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Setjen, Itjen, Balitbang, dan BPSDM-P Kementerian Perhubungan
Tanggal Rapat: 25 Jun 2019, Ditulis Tanggal: 8 Jun 2020,Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Kementerian Perhubungan→Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM-P)
Pada 25 Juni 2019, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Itjen, Balitbang, dan BPSDM-P Kementerian Perhubungan mengenai Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2019. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Anton Sukartono dari Fraksi Partai Demokrat dapil Jawa Barat 5 pada pukul 10:45 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : beritatrans.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Kementerian Perhubungan → Sekretariat Jenderal
- Penyesuaian Pagu Indikatif Kementerian Perhubungan Tahun 2020
- Alokasi anggaran Tahun 2019 Rp41.554.917.054.000
- Pagu Kebutuhan Hasil Verifikasi Tahun 2020 Rp87.848.478.081.000
- Pagu Indikatif Tahun 2020 (Sesuai surat bersama) Rp41.753.711.239.000
- Penyesuaian Komposisi Pagu Indikatif Rp41.753.711.239.000
- Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA 2019
- Pagu Anggaran Rp721,881 Miliar
- Realisasi per Juni TA 2019 Rp200,986 Miliar (27,84%)
- Tahapan Pekerjaan Renovasi Gedung Karya
- Tahun 2019
- Anggaran Rp123,9 Miliar
- Tahapan
- Sudah dilakukan penetapan pemenang dengan penandatanganan kontrak pada 27 Mei 2019
- Durasi pelaksanaan pekerjaan : 336 hari kelender
- Lingkup pekerjaan : Perencanaan dan perancangan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur dan interior, dan pekerjaan mekanikal dan elektrikal
- Saat ini, sedang dalam penyusunan studi DED, untuk selanjutnya dilakukan pekerjaan fisiknya
- Tahun 2020
- Anggaran Rp77,9 Miliar
- Direncanakan bulan Mei 2020 sudah selesai dan dapat digunakan
- Tahun 2019
Kementerian Perhubungan → Inspektorat Jenderal
- Objek Pengawasan Itjen
- 553 UPT + 19 Kantor Pusat = 572 dan 31.244 Pegawai
- Jumlah Satuan Kerja adalah 608 sesuai dengan DIPA 2019
- Jumlah paket kegiatan strategis yang dilelang adalah 2.403 paket kegiatan dengan nilai Rp28,43 triliun
- Kegiatan Pengawasan Intern
- Prioritas pengawasan intern
- Mandatory pengawasan intern
- Assurance dan consultant
- Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit Itjen Tahun 2017-2019
- Tahun 2017
- Jumlah temuan 1.502
- Tuntas 1.019 (67,84%)
- Telah disetor ke kas negara Rp39,74 miliar
- Dalam proses 483 temuan dengan nilai Rp43,65 miliar
- Tahun 2018
- Jumlah temuan 1.067
- Tuntas 509 (47,70%)
- Telah disetor ke kas negara Rp15,21 Miliar
- Dalam proses 558 temuan dengan nilai Rp35,93 miliar
- Tahun 2019 (Januari s.d Juni)
- Jumlah temuan 360
- Tuntas 29 (8,06%)
- Telah disetor ke kas negara Rp19,46 juta
- Dalam proses 331 temuan dengan nilai Rp7,79 miliar
- Ikhtisar temuan
- Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- Kelemahan Sistem Pengendalian Internal
- 3E (Efektif, Efesien dan Ekonomis)
- Terlambat penyelesaian pekerjaan
- Hasil pekerjaan tidak sesuai aspek
- Ketidaklengkapan dokumen perencanaan
- Penatausahaan dan pemeliharaan BMN belum tertib
- Tahun 2017
- Pelaksanaan tindak lanjut hasil LHP BPK dan BPKP
- LHP BPK (Tahun 2007-2018)
- Jumlah rekomendasi 971
- Tuntas 740 rekomendasi (76,21%)
- Telah disetor ke kas negara Rp1,86 triliun dan US$ 1,69 juta
- Dalam proses 214 rekomendasi dengan nilai Rp305,35 miliar dan US$ 1,82 juta
- LHP BPKP (Tahun 2005-2018)
- Jumlah rekomendasi 109
- Tuntas 72 rekomendasi (66,06%)
- Telah disetor ke kas negara Rp3,92 miliar
- Dalam proses 37 rekomendasi dengan nilai Rp2,11 miliar
- Ikhtisar temuan BPK
- Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pengelolaan Kas BLU belum memadai
- Denda keterlambatan belum dipungut
- Terdapat kelebihan pembayaran
- Terdapat kekurangan volume pekerjaan
- Penatausahaan BMN belum tertib
- Ikhtisar temuan BPKP
- Terdapat selisih penerimaan PNBP
- Kelebihan pembayaran angkutan laut perintis
- Terdapat kekurangan volume pekerjaan
- LHP BPK (Tahun 2007-2018)
- Pagu Indikatif Itjen TA 2020 Rp124,61 miliar
- Belanja Barang Rp83,85 M (67%)
- Operasional perkantoran
- Pemeliharaan
- Pengawasan intern
- Tata kelola pengawasan
- Belanja Pegawai Rp39,62 M (32%)
- 283 Pegawai
- Belanja Modal Rp1,14% (1%)
- Pengadaan furniture
- Peralatan dan mesin
- Sistem informasi pengawasan
- Belanja Barang Rp83,85 M (67%)
Kementerian Perhubungan → Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)
- Tuntutan peran strategis Badan Litbang
- Government think-tank, yaitu memberikan dukungan bagi pengambilan keputusan strategis dalam pembangunan perhubungan (decision support system), dan penugasan khusus dari PImpinan
- Riset dan kajian arah pengembangan strategis dalam pembangunan perhubungan (kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan kerangka evaluasi)
- Kajian multi-perspektif bagi peningkatan konektivitas dan efektivitas bagi pembangunan berbasis HITS (holistik, integratif, tematik dan spasial)
- Riset pengembangan bagi peningkatan kinerja dan nilai tambah publik dalam penyelenggaraan pelayanan perhubungan
- Peta Jalan Revitalisasi Balitbang Perhubungan
- Peran Balitbang Perhubungan
- Internal consultant dalam mewujudkan layanan prima
- Partner for success dalam penyelenggaraan mandat lembaga
- Tema Strategis
- Kolaborasi Quadruple-Helix
- Kualitas Prima Hasil Litbang
- Pemenuhan Ekspektasi Pelanggan
- Kinerja Prima Balitbang
- Visi Kementerian Perhubungan
- Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah
- Peran Balitbang Perhubungan
- Fokus pelayanan dan pengembangan Badan Litbang Perhubungan 2020-2024
- Fokus Pelayanan
- Memberikan rekomendasi rancangan kebijakan dan rekomendasi pemanfaatan teknologi di bidang transportasi
- Melaksanakan evaluasi kebijakan di bidang transportasi
- Melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk menetapkan standar teknis di bidang transportasi
- Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian kebijakan dan pemeliharaan hasil pengembangan teknologi di bidang transportasi
- Menyediakan data hasil penelitian kebijakan dan pengembangan teknologi di bidang transportasi
- Internal Improvement
- Capacity building
- Penguatan SDM, baik dari segi kualitas maupun kuantitas
- Pembentukan panel ahli
- Coordinating
- Networking (kerja sama, promosi dan publikasi)
- Regulation
- Empowering (infrastruktur)
- Meningkatnya pemenuhan kebutuhan peralatan survei penelitian
- Penguatan kelembagaan dalam menjalankan fungsi pemberian rekomendasi kebijakan dan pemanfaatan hasil pengembangan teknologi
- Pembangunan database dan teknologi informasi
- Capacity building
- Fokus Pelayanan
- Laporan realisasi Badan Litbang Perhubungan Tahun 2019 per 19 Juni 2019
- Total pagu Rp144.334.726.000
- Total realisasi Rp51.025.486.000 (35,35%)
- Belanja Pegawai
- Pagu Rp30.753.477.000
- Realisasi Rp6.967.465.000
- Belanja Barang
- Pagu Rp101.756.120.000
- Realisasi Rp28.699.519.000
- Belanja Modal
- Pagu Rp11.825.129.000
- Realisasi Rp5.358.500.000
- Penelitian TA 2018
- Studi kebijakan perencanaan transportasi
- Penyusunan database dan sistem informasi transportasi
- Background studi (Naskah Akademik Renstra Balitbang Perhubungan Tahun 2020-2024)
- Penelitian bidang transportasi antarmoda
- Survei asal tujuan transportasi untuk pergerakan orang
- Pemantapan Naskah Akademik Sistranas (lanjutan penyusunan Naskah Akademik Sistranas)
- Penelitian bidang transportasi jalan dan perkeretaapian
- Studi skema pembiayaan infrastruktur transportasi LRT/MRT
- Studi potensi pemudik angkutan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019
- Penelitian bidang transportasi laut dan SDP
- Studi penyusunan grand design transportasi danau di kawasan Danau Toba Sumatera Utara dalam rangka mendukung pariwisata
- Studi pengembangan Trayek Tol Laut 2019
- Penelitian bidang transportasi udara
- Studi peningkatan lapangan terbang (Airstrip) ke Status Standar Bandar Udara di Papua
- Studi/pemilihan tipe pesawat udara dan pembuatan Hub ans Spoke (pengumpul dan pengumpan) Bandar Udara untuk penurunan disparitas harga logistik di Papua Barat
- Studi kebijakan perencanaan transportasi
- Pagu Indikatif Badan Litbang Perhubungan TA 2020
- Belanja Pegawai Rp30.168.612.000
- Belanja Barang Rp115.296.337.000
- Belanja Modal Rp61.179.698.000
- Total Rp206.644.647.000
- Studi Strategis Sekretariat Badan Litbang Perhubungan Tahun 2020 (Rp3.455.677.000)
- Review grand design Badan Litbang Perhubungan
- Pengembangan dan integritas data transportasi
- Penyusunan master plan teknologi informasi dan komunikasi Badan Litbang Perhubungan
- Kelayakan tentang bangunan perkantoran cagar budaya
- Studi Strategis Puslitbang Transportasi Antarmoda Tahun 2020 (Rp4.175.250.000)
- Standardisasi desain dan kinerja integrasi simpul transportasi
- Sistem dan prosedur contingency plan sektor transportasi dalam penanganan bencana
- Perencanaan simpul antarmoda transportasi dan land use dalam meningkatkan pelayanan transportasi
- Pengembangan city logistic guna mendukung distribusi barang di perkotaan
- Studi Strategis Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Tahun 2020 (Rp4.076.155.000)
- Evaluasi akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor
- Survei potensi pemudik angkutan lebaran
- Kesiapan angkutan barang Indonesia beroperasi di wilayah Asean
- Optimalisasi Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) di Jabodetabek
- Studi Strategis Puslitbang Transportasi Laut dan SDP Tahun 2020 (Rp59.570.907.000)
- Hasil Studi Badan Litbang
- Anev angkutan lebaran
- Studi potensi untuk ditetapkannya lokasi Bandar Udara Perairan dan utuk pengoperasian Pesawat Udara Perairan (Seplane) di Indonesia
- Penelitian pengembangan Transhipment Cargo Udara di Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar
- Penelitian pengembangan prototype peralatan untuk mengukur ketinggian genangan air (Standing water) di Landas Pacu
- Penelitian pengembangan prototype peralatan untuk mendeteksi windshear (Angin samping) di Bandar Udara
- Kajian penyelenggaraan angkutan udara perintis kargo di Provinsi Papua
- Usulan penambahan anggaran Rp870.163.269.000
Kementerian Perhubungan → Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM-P)
- Penyerapan jumlah lulusat Diklat BPSDM Perhubungan TA 2017-2019
- Lulusan 858.604
- Serapan 764.415
- Persentase 89,03%
- Kronologis RKA BPSDM Perhubungan TA 2020
- Pagu Kebutuhan (pembahasan tingkat Eselon I) Rp7.702.954.728.000
- Pagu kebutuhan (pembahasan terpadu tingkat Kementerian Perhubungan) Rp7.620.025.442.000
- Pagu Indikatif Rp3.924.196.293.000
- Usulan kegiatan PSDMP Darat TA 2020
- Kerja sama kemitraan antar instansi dan lembaga Rp809.519.000
- Penyusunan grand design SDM transportasi darat Rp1.500.000.000
- Penyusunan SKKN transportasi darat, perkeretaapian dan multimoda Rp2.000.000.000
- Sistem informasi Rp1.000.000.000
- Dukungan penyelenggaraan Diklat Transportasi Rp3.875.061.000
- Pengembangan kurikulum dan silabus berbasis kompetensi Rp568.880.000
- Penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia Rp865.165.000
- Pengelolaan akuntabilitas kinerja Rp212.910.000
- Layanan sarana dan prasarana internal Rp2.264.100.000
- Layanan dukungan manajemen Satker Rp4.613.408.000
- Layanan perkantoran Rp12.496.669.000
- Usulan Pagu Indikatif TA 2020 Rp110.176.55.000
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Sampai Bulan Mei 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, Dan Prioritas Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 Unit Eselon I — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG
- Mendengar Penjelasan Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI tentang Kajian atas Undang-Undang Bidang Transportasi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - RDPU Komisi 5 dengan Aliansi Pengemudi Independen (API)
- Penetapan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KP 667 Tahun 2022 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk, Direktur PT. Grab Teknologi Indonesia, dan Direktur PT. Teknologi Perdana Indonesia (MAXIM)
- Masukan terhadap Potensi Penerimaan Negara Bidang Transportasi di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 DPR RI dengan Perwakilan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI
- Masukan terkait Penyusunan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - RDPU Komisi 5 dengan ITDP, YLKI, dan INSTRAN
- Masukan terkait Penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Penyampaian Masukan terhadap Naskah Akademik dan Draft Revisi RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direksi Penyedia Layanan Transportasi
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Setjen (BKD) DPR-RI
- Program Kerja Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Tahun 2021 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I dan II Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
- Regulasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Mekanisme Pembagian Kuota Rumah Bersubsidi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (DPP Appernas Jaya) dan Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas)
- Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) - RDPU Komisi 5 dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (DPP APPERSI)
- Evaluasi Sarana dan Prasarana Arus Mudik dan Arus Balik Pada Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah/2020 Masehi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Sekjen Kementerian PUPR dan Kakorlantar