Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Permasalahan Usaha di Batam — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Batam, Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) Batam, dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) khusus Kota Batam

Tanggal Rapat: 11 Apr 2017, Ditulis Tanggal: 29 Mar 2021,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Apersi Batam

Pada 11 April 2017, Komisi 6 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kamar
Dagang dan Industri (KADIN) Kota Batam, dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) khusus Kota Batam mengenai Permasalahan Usaha di Batam. RDPU ini dibuka dan
dipimpin oleh Inas Nasrullah dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dapil Banten 3 pad apukul 13.58 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: pelakubisnis.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

KADIN Kota Batam
  • Pengangguran di Batam sangat banyak, kemudian daya beli menurun
  • Kepastian usaha di Batam tidak dapat dilakukan karena surat KADIN Batam tidak direspon oleh BP Batam, tarif jasa lahan direkayasa oleh BP Batam, tarif jasa ke pelabuhan sesuka hati BP Batam
  • Hubungan BP Batam dan Pemerintah kota Batam tidak harmonis
  • Janji Dewan Kawasan tidak direalisasikan, padahal sebelumnya telah dijanjikan bahwa badan otoritas Batam diganti menjadi Kawasan Ekonomi Khusus

Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) Batam
  • Penurunan industri dimulai dari penggantian BP Batam, harusnya penggantian dapat mendukung perkembangan industri, tetapi malah menurun dan banyak yang di PHK
  • BP Batam membuat kebijakan sendiri terkait tarif kepelabuhan, harusnya ditetapkan oleh Kemenhub. Sekarang pelabuhan ditangani oleh BP Batam bukan Pelindo lagi

Apersi Batam
  • Kinerja BP Batam belum memenuhi standar pelayanan publik dan terbitnya PMK 148/2016 memiliki arti yang sangat luas
  • BP Batam tidak memiliki database untuk izin pengalihan hak
  • Industri sektor properti sudah stagnan dan semakin hancur setelah pergantian 7 orang BP Batam

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan