Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Direktur Utama dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Sucofindo (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero)

Tanggal Rapat: 30 Jan 2018, Ditulis Tanggal: 10 Sep 2020,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Deputi Restrukturisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Pada 30 Januari 2018, Komisi 6 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Direktur Utama dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Sucofindo (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero) mengenai Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan Perusahaan. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Bowo Sidik dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Tengah 2 pada pukul 10:28 WIB. (Ilustrasi : tribunnews.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
  • Tantangan dan Hambatan
    • Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
      • Beban hutang yang cukup besar
        • Hutang bunga RDI sebesar 950 miliar
        • Hutang SLA-JEXIM sebesar 310 miliar
    • Bahana Sekuritas
      • Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) terbatas, menjadi kendala memenuhi nilai penjaminan yang semakin besar
      • Kompetisi yang semakin ketat dari sekuritas yang terintegrasi baik secara domestik maupun global
    • Bahana TCW Investment Management
      • Biaya distribusi penjualan semakin besar
      • Kompetisi yang semakin ketat dari manajer investasi yang terintegrasi baik secara domestik maupun global
    • Bahana Artha Ventura
        • Modal yang terbatas
        • Persaingan dari produk pembiayaan lain dan Financial Technology Company
  • Key Strategy
    • Penguatan posisi keuangan melalui restrukturisasi hutang
    • Penguatan modal melalui partnership dan efektifitas biaya
    • Pengembangan bisnis dan produk baru

Direktur Utama PT Kriling Berjangka Indonesia
  • Visi Perusahaan
    • Menjadi perusahaan penjaminan penyelesaian transaksi komoditas dan keuangan terbaik di Indonesia
  • Misi Perusahaan
    • Menyediakan layanan terbaik atas penjaminan penyelesaian transaksi kontrak berjangka, resi gudang dan pasar fisik komoditas serta layanan informasi komoditas secara terintegrasi.  
  • Kinerja KBI
    • Pendapatan dan Profit
      • Dalam 5 tahun terakhir, pendapatan fluktuatif dengan tren positif dalam 3 tahun terakhir
      • Profit berhasil tetap tumbuh dalam 4 tahun terakhir walaupun dalam tren perlambatan
      • Sejak tahun 2015 KBI mengalami penurunan target dari RKAP awal tahun
      • Di tahun 2017, KBI tidak berhasil memenuhi RKAP pendapatan dan profit untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir
      • Pencapaian target pendapatan dan profit 2017 juga menjadi yang terendah dalam 5 tahun terakhir, kurang dari 80
    • Aset dan Ekuitas
      • Aset mengalami perlambatan bahkan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir mengalami pertumbuhan sebesar 9,33%
      • Ekuitas konsisten dalam tren positif walaupun memiliki nilai pertumbuhan tahunan yang fluktuatif
  • Pendapatan Resi Gudang, Pasar Fisik dan Kemas
    • Pendapatan resi gudang
      • 2016 = Rp87 juta
      • 2017 = Rp28 juta
    • Pendapatan pasar fisik
      • 2016 = Rp28 juta
      • 2017 = Rp0,5 juta
    • Pendapatan kemas
      • 2016 = Rp1,2 juta
      • 2017 = Rp1,6 juta
  • Inisiasi Sinergi Antar BUMN
    • KBI melakukan kerjasama dengan Bank Mandiri dan BNI sebangai Bank penyimpan dana margin dalam industri perdagangan berjangka
    • KBI melakukan kerjasama dengan PT BGR sebagai pengelola gudang dan PT Sucofindo sebagai lembaga kesesuaian mutu dalam skema SRG
    • KBI akan melakukan kerjasama dengan PT Perum Perindo dalam rangka ikut serta dalam perdagangan ikan pada Pasar Ikan Terintegrasi (PIT)
    • KBI melakukan kerjasam dengan 5 BUMN yaitu PT JIEP, PT Jasindo, PT Jamkrindo, PT PP dan PT KBN dalam rangka penyaluran dana PNBI dalam pembiayaan resi gudang untuk poktan, gapoktan dan koperasi
  • Rencana Pengembangan Usaha Perseroan
    • Pembentukan Central Clearing Counterparty (CCP) di Indonesia sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko terhadap kemungkinan terjadinya risiko default (gagal bayar/gagal serah) dari pelaku pasar dalam bertransaksi di pasar OTC Derivatif Valuta Asing yang berpotensi pada munculnya risiko sistematik karena adanya keterkaitan antar pelaku pasar dan juga memitigasi risiko pasar.
    • Kesepakatan G20 yang merekomendasikan semua transaksi OTC Derivatif Valuta Asing dikliringkan melalui OCP.

Direktur Utama PT Sucofindo (Persero)
  • PT Sucofindo lahir pada tahun 1956
    • Kelompok jasa terdiri atas pengujian, sertifikasi dan analisa
    • Memiliki 28 cabang dan 34 unit layanan
  • Kinerja Operasional
    • Pemerintahan
    • Sertifikasi & Eco framework
    • Mineral & batubara
    • Minyak & gas
    • Komoditi & solusi perdagangan
    • Industri
    • Laboratorium
    • Properti
  • Piutang Usaha
    • Lancar Rp296,63 M
    • Tidak lancar Rp83,85 M
    • Collection period 53 hari  
  • Paket Kebijakan Ekonomi dan Dukungan BUMN RPU
    • Paket kebijakan ekonomi I, mendorong pemanfaatan biodisel untuk mengurangi impor BBM dan meningkatkan harga ekspor kelapa sawit
      • Inspeksi dan analisis (kualitas & kuantitas) minyak sawit dan produk turunannya
      • Verifikasi Antar Pulau (VAP)
    • Paket kebijakan ekonomi VIII, membangun kilang minyak untuk ketahanan energi
      • Inspeksi dan survey industri minyak, gas alam, produksi kilang dan turunanya
      • Supervisi pembangunan kilang
    • Paket kebijakan ekonomi IX, mengejar pembangunan infrastruktur listrik hingga pelosok
      • Sertifikasi Lalk Operasi (SLO) pembangkit listrik, transmisi dan distribusi
      • Inspeksi verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) berbayar negara dan pelaku usaha
  • PT Sucofindo melakukan MoU dengan Pertamina, PLN dan Antam
  • Secara tidak langsung, PT Sucofindo memiliki saham sebesar 4,3% di PT Surveyor Indonesia
  • Pengembangan usaha
    • Sektor 1 : energy dan environment
    • Sektor 2 : logistik dan transportasi
  • Anak perusahaan
    • Sucofindo Episi
    • Sucofindo Advisory
  • Tantangan dan hambatan
    • Ketersediaan SDM
    • Keberpihakan pemerintah
    • Persiapan infrastruktur

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (Persero)
  • PT Surveyor Indonesia didirikan pada 1 Agustus 1991 yang tugasnya memeriksa barang-barang yang masuk ke Indonesia. Namun, pada tahun 1997 tugas itu dicabut dan dikembalikan ke Bea Cukai. Surveyor Indonesia beroperasi sampai saat ini yang tugasnya beririsan dengan PT Sucofindo.
  • Kepemilikan saham
    • Negara 85,12%
    • Sgs 10,40%
    • Secofindo 4%
  • Kinerja Keuangan
    • Pendapatan usaha
      • Tahun 2016 mengalami penurunan sebagai dampak dari terjadi penurunan produksi dan penurunan Harga Batubara Acuan (HBA) di tahun 2014 & 2015 yang sampai dengan akhir tahun 2016 masih berlangsung.
      • CAGR 7,2%
    • Laba bersih, CAGR -2,1%
    • Aset, CAGR 14,2%
    • Liabilitas 1%
  • Fokus usaha
    • Penguatan institusi kelembagaan
    • Mineral dan batubara
    • Infrastruktur
    • Migas dan sistem pembangkit
  • Sumber Daya Perusahaan
    • Jaringan operasional
      • Cabang dalam negeri 13 dan luar negeri 1 (Singapura)
      • 2 anak perusahaan
    • Laboratorium
      • Lab lingkungan 4, lab CPO 1, lab minerba 9
    • ISO
      • 5 sertifikasi dan akreditasi
    • Sumber Daya Manusia tahun 2017
      • Laki-laki sebanyak 2.126
      • Perempuan sebanyak 767
      • Pegawai tetap sebanyak 2.420
      • PKWTsebanyak 473
  • Paket Kebijakan Ekonomi dan Dukungan BUMN
    • Paket kebijakan ekonomi V, revaluasi aset untuk perusahaan BUMN serta individu
      • PTSI melakukan revaluasi aset bangunan pada tahun 2015
    • Paket kebijakan ekonomi IX, mengatur soal percepatan pembangunan infrastruktur tenaga listrik
      • Mendorong percepatan infrastruktur tenaga listrik dengan proyek
      • Pekerjaan survey kelayakan, pemetaan status, risiko dan kondisi lahan Right Of Way (ROW)
      • Hasa sertifikasi tapak tower
      • Pengawasan penerbangan dan pemberkasan ROW
    • Paket kebijakan XII, mendorong pertumbuhan UKM dengan kemudahan mendapat usaha
      • Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
    • Paket kebijakan ekonomi XIII, mempercepat penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang terjangkau
      • Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur perumahan dengan turut serta pada proyek survey prasarana dan sarana umum di perumahan
  • Rencana Pengembangan Usaha dan Investasi BUMN
    • Pengembangan jasa operation and maintenance sistem pembangkit
    • Pengembangan jasa di bidang infrastruktur
    • Pengembangan jasa di bidang lingkungan hidup
    • Investasi
      • Laboratorium pelumas sebagai satu-satunya pelaksana verifikasi SNI pelumas
      • Laboratorium pengujian emas dan mineral
  • Prognosa tahun 2017
    • Kontribusi dividen sebesar Rp9 M
    • Tidak memiliki hutang ke pihak ketiga, yang ada hutang ke vendor
    • Piutang sebesar Rp310 M
    • Rencana Kerja & Capex 2018
    • Pendapatan usaha tumbuh 20,5%
    • Laba bersih tumbuh 27,2%
    • Aset tumbuh 9,7%
    • Liabilitas tumbuh 4,3%
    • Ekuitas tumbuh 10,4%
    • Capex tumbuh 104,5%

Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
  • Kinerja Keuangan
    • Trend pendapatan kios menurun 3 tahun terakhir, pendapatan komersil meningkat
    • Beban usaha kios relatif stabil sementara beban jasa komersil cenderung meningkat
    • Meningkatnya pendapatan jasa komersil berisiko menggerus laba kecuali perlu ada pengendalian biaya yang signifikan
  • Piutang lancar sebesar 76,6%
  • Piutang tidak lancar sebesar Rp13,4% atau Rp40 M
  • BKI bersinergi dengan Pertamina, PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia

Deputi Restrukturisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Tidak ada pemaparan mitra dalam RDP ini.


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan