Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi Kinerja — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Tanggal Rapat: 28 Sep 2016, Ditulis Tanggal: 10 Jun 2021,
Komisi/AKD: Komisi 9 , Mitra Kerja: Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Pada 28 September 2016, Komisi 9 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengenai Evaluasi Kinerja. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Ermalena dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapil Nusa Tenggara Barat pada pukul 15.42 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: finance.detik.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Dirut BPJS Ketenagakerjaan
  • Ada 72 orang Tenaga Kontrak Daerah (TKD) dalam penyelesaian. Solusinya adalah perjanjian pelatihan
    wirausaha, disalurkan ke perusahaan atau dijadikan pegawai BPJS. Hasilnya, 2 orang memilih pelatihan wirausaha, 14 orang memilih disalurkan ke perusahaan, 50 orang memilih jadi karyawan BPJS dan 6 orang belum memilih.
  • BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan sosialisasi kepada pekerja di sektor angkutan umum dan penambahan PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) sebagai kadar penggerak dengan BPJS.
  • Untuk meningkatkan awarness, BPJS Ketenagakerjaan sedang melakukan kajian dan membangun channel dengan Indomaret, Alfamaret dan beberapa bank.
  • BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan sosialisasi ke kedubes yang ada di Jakarta terkait peserta dari Tenaga Kerja Asing.
  • Data investasi dan penyertaan modal sebesar Rp241,7 triliun, tumbuh 17,5%
  • BPJS Ketenagakerjaan telah menyiapkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan tentang usulan dana BPJS Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan beberapa bank, seperti BRI, Mandiri, dll
  • Service Point Office (SPO) telah efektif dengan beberapa bank dan penggunaannya meningkat
  • Istilah Jaminan Hari Tua (JHT) tidak bertuan adalah salah, kenyataannya dana tersebut belum diambil tetapi kepemilikannya jelas
  • Menurut UU 24/2012, BPJS diberikan kewenangan kerjasama terkait jaminan sosial dengan negara tujuan TKI. BPJS Ketenagakerjaan telah membahas skema besar terkait TKI tersebut dengan Kemenkes dan Kemenaker
  • BPJS Ketenagakerjaan telah bekerjasama dengan Markplus Inc terkait pelatihan UMKM di 18 kota Indonesia
  • BPJS Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Surat edaran kepada seluruh Kepala Daerah untuk non-aparatur bisa diikutsertakan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan
  • BPJS Ketenagakerjaan telah membuat skema tentang perluasan perlindungan TKI di negara tujuan, berupa jaminan sosial yang diatur baik dalam UU, baik sebelum maupun sesudah berangkat ke negara tujuan. Jaminan sosial yang akan diberikan adalah jaminan kecelakaan, jaminan hari tua
    dan kematian.
  • Tenaga kerja yang mengambil JHT umumnya merupakan tenaga kerja berusia produktif (20-40 thn) dan rata-rata bekerja 2-3 tahun karena hanya ingin mengambil hasil investasi dari JHT

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan