Rangkuman Terkait
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Progres Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data, dan lain-lain — Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
- Masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelarangan Senjata Nuklir — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan/Pandangan terkait Agreement between the Government of the RI and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Rencana Kerja dan Program Prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 serta Permasalahan Infrastruktur Diplomasi di Perwakilan-Perwakilan RI di Luar Negeri — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri RI
- Masukan atau Pandangan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar atau Akademisi
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura — Komisi I DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (PAPED) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Amnesti Internasional, dan Kontras
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pendapat Akhir Mini Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Pemerintah
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Pemerintah
- Masukan/Pandangan terkait Pelindungan Data Pribadi secara Umum dan Agregasi Data dalam RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Edmon Makarim (Pakar Hukum Cyber Universitas Indonesia)
- Pembahasan Materi DIM RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Panja Pemerintah
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Penyerapan Anggaran — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lemhannas, Wantanas, Bakamla, LPP RRI, dan LPP TVRI
Tanggal Rapat: 10 Jul 2018, Ditulis Tanggal: 22 Jul 2020,Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
Pada tanggal 10 Juli 2018, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lemhannas, Wantanas, Bakamla, LPP RRI, dan LPP TVRI tentang Evaluasi Penyerapan Anggaran. Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: indonesia.go.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
- Wantannas menyampaikan bahwa Pagu Tahun Anggaran Program 2 sebesar Rp 111.170.000.000. Lalu sampai tanggal 18 Mei alokasi anggaran APBN Rp 42 Miliar. Wantannas memohon komisi 1 DPR-RI dapat mendukung tambahan anggaran sebesar Rp 180,2 Miliar.
Sekretaris Utama Lemhannas
- Sestama Lemhannas mengatakan bahwa Lemhannas memiliki program pendidikan untuk eselon 1 dan eselon 2 untuk seluruh kementerian dan lembaga, target Sestama Lemhannas adalah 100 orang tetapi karena Kementerian/Lembaga tidak memberikan full data di kementerian itu jadi Lemhannas hanya mendapatkan 80 orang untuk pendidikan kepemimpinan tersebut dari seluruh Kementerian/Lembaga. Sestama Lemhannas mengatakan bahwa index ketahanan nasional di 24 provinsi dan 6 negara sebetulnya ada 34 provinsi dan target Lemhannas karena masih berjalan jadi sampai saat ini sudah 24 provinsi, untuk 6 negaranya Lemhannas lakukan sebagai studi banding saja. Sestama Lemhannas juga membahas bahwa secara prosedural untuk kebutuhan Lemhannas secara keseluruhan sudah disampaikan kepada Kemenkeu.
Badan Keamanan Laut RI
- Bakamla mengatakan bahwa kalau melihat target, Bakamla sangat terpukul apalagi melihat di 2018 anggaran hanya 500-an yang akan berdampak pada operasi. Kalau tadi disampaikan, anggaran berpengaruh pada output-nya. Di dalam konsep penguatan lembaga yang dicapai, Bakamla belum memiliki kantor pusat. Bakamla juga mengatakan bahwa Bakamla masih memiliki banyak kebutuhan yang belum dipenuhi dan apabila dipenuhi maka akan meningkatkan kinerja Bakamla dalam hal berpatroli. Outputnya Bakamla ini adalah operasi, jadi jika alokasikan sekian Bakamla ingin targetnya menjadi 100% tetapi Bakamla tidak bisa sempurnatua tetapi TVRI kemarin membuka pendaftaran untuk honorer 120 anak muda dan yang mendaftar ada 21 ribu orang, dan mudah-mudahan TVRI mendapatkan anak-anak muda yang baik dan berbakat. Dirut LPP TVRI menyampaikan untuk level nasional, TVRI siap untuk mengenai konsep kebangsaan yang juga ditayangkan langsung oleh TVRI. TVRI juga sangat mendukung untuk membuat visual radio seperti di seluruh dunia dan akan bekerja sama dengan RRI.
LPP RRI
- LPP RRI mengatakan bahwa semua yang dikerjakan bersifat tematik yang berdampak pada keberpihakan pada republik Indonesia. Lalu terkait isu-isu program yang ditanyakan oleh Evita tadi itu sebetulnya isu yang sudah dilempar pada tahun 2016 seperti Asian Games dan Piala Dunia, maka RRI mengajukan program untuk menyiarkan hal tersebut.
- Siaran yang disiarkan oleh RRI maka akan mendapat dampak bagus untuk didengarkan masyarakat. Di tahun 2017 ini adalah isu-isu yang menentang radikalisme, jadi sekarang RRI sedang melakukan kampanyekan Indonesia damai, Indonesia aman.
- Lalu terdapat program pekan Tilawatil Quran ini pun RRI di daerah-daerah sudah melakukan koordinasi dengan TVRI, RRI sudah melakukan kerjasama dengan TVRI ini dalam program tersebut di daerah-daerah. RRI berharap semoga radio limbang raya diresmikan agar kontribusinya untuk Indonesia ada, sebab tagline-nya Indonesia Itu Ada. Perbandingan dengan 13 radio lain, RRI memiliki pendengar yang jumlahnya jauh diatas radio-radio lain karena RRI hadir di beberapa daerah dan sebagai representasi kehadiran RRI di Indonesia.
- Indo survey itu melakukan survey ada 45 juta pendengar RRI, karena RRI tidak hadir di kota-kota besar saja tetapi RRI juga ada di 37 daerah perbatasan. Lalu mengapa RRI itu mendapatkan WTP memang karena RRI melakukan pembersihan di tubuh RRI, ada pemecatan eselon 3 dan 4 yang dilakukan karena melakukan kecurangan. Jangkauan RRI di daerah perbatasan itu mencapai 82%.
- LPP RRI mengatakan bahwa satu daerah di Gunung Kidul, diberi pemancar kuat sehingga walaupun dipasang di ruangan kecil mudah-mudahan masyarakat Yogya disekitarnya merasakan manfaatnya. Jangkauan RRI 88,2% dan target RRI harus 90% dan akan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.
- LPP RRI memohon dukungan dari Komisi 1 untuk RRI walaupun dari segi anggaran RRI jumlahnya sedikit.
Dirut LPP TVRI
- Dirut LPP TVRI mengatakan bahwa memang TVRI mendapatkan WDP tahun ini dan TVRI sudah mengevaluasi semuanya dan dilaporkan jadi insya Allah tahun ini TVRI mendapatkan WTP, lalu terkait masalah aset sudah dievaluasi dan sudah dilaporkan. Berkat kerja keras dan upaya bersama, TVRI mendapat trust yang bagus dari pemerintah, lembaga/kementerian karena peningkatan PNBP TVRI juga signifikan dan juga dari masyarakat yang mengatakan bahwa TVRI sudah berubah menjadi lebih baik.
- TVRI juga memperbaiki pemancar di Joglo agar program-program TVRI menjadi lebih baik. TVRI akan siaran selama 12 jam untuk event Asian Games, dan TVRI juga mendapatkan berkah kemarin mendapatkan siaran untuk Uber dan Thomas Cup, sehingga iklan-iklan sudah masuk ke TVRI ini.
- Dirut LPP TVRI mengatakan bahwa kekurangan TVRI memang SDM, TVRI kurang diminati anak-anak muda makanya jika dilihat pegawai-pegawai TVRI sudah tua-tua tetapi TVRI kemarin membuka pendaftaran untuk honorer 120 anak muda dan yang mendaftar ada 21 ribu orang, dan mudah-mudahan TVRI mendapatkan anak-anak muda yang baik dan berbakat.
- Dirut LPP TVRI menyampaikan untuk level nasional, TVRI siap untuk mengenai konsep kebangsaan yang juga ditayangkan langsung oleh TVRI. TVRI juga sangat mendukung untuk membuat visual radio seperti di seluruh dunia dan akan bekerja sama dengan RRI.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Progres Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data, dan lain-lain — Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
- Masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelarangan Senjata Nuklir — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan/Pandangan terkait Agreement between the Government of the RI and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Rencana Kerja dan Program Prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 serta Permasalahan Infrastruktur Diplomasi di Perwakilan-Perwakilan RI di Luar Negeri — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri RI
- Masukan atau Pandangan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar atau Akademisi
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura — Komisi I DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (PAPED) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Amnesti Internasional, dan Kontras
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pendapat Akhir Mini Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Pemerintah
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Pemerintah
- Masukan/Pandangan terkait Pelindungan Data Pribadi secara Umum dan Agregasi Data dalam RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Edmon Makarim (Pakar Hukum Cyber Universitas Indonesia)
- Pembahasan Materi DIM RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Panja Pemerintah