• Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan terdapat program system project manajemen office dan sedang dilakukan juga, kemudian mengadakan penyederhanaan peraturan menteri yang sudah tidak relevan dan sudah di hapus.
• Dalam postur anggaran 2017, Kominfo mendapat anggaran Rp4,8 Triliu. Untuk eselon 1 sudah dibagi anggarannya sesuai porsi masing-masing termasuk di dalamnya dewan pers, dan lain-lain yang ada dalam kesekjenan.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)

• Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) menyampaikan sasaran IKP adalah tersampaikan program pemerintah ke rakyat, meningkatkan informasi publik, dan meningkatkan sumber daya manusia di teknologi informasi dan informasi di wilayah.
• Terdapat catatan yaitu ada 40% masyarakat perkotaan mnggunakan internet, 80% televisi, dan 50% radio.
• Untuk pengolahaan goverment, IKP melakukan monitoring sosial media dan memasukkan bank data di Kementerian/Lembaga, serta produksi konten.
• IKP juga sedang menyiapkan jaringan pemerintah atau news room berupa pengolahan berita berupa pengelolaan agenda setting dan delivery konten. Konten yang IKP olah dan publish di berbagai media baik up the line maupun below the line.
• Adapun alokasi anggaran 2017 yaitu untuk pengembangan regulasi dan kapasitas sumber daya manusia yang anggarannya sebesar Rp7,7 Miliar, pengelolaan informasi sebesar Rp9,9 Miliar termasuk di dalamnya konten pemerintah, desiminasi publik sebesar Rp20 Miliar, penyusunan RUU Data Pribadi anggarannya sebesar Rp 1,2 Miliar, dukungan manajemen sebesar Rp5,6 Miliar, pelestarian pers anggarannya sebesar Rp3,9 Miliar. Sehingga total anggaran keseluruhan sebesar Rp146,4 Miliar.

Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Informatika (SDPI)

• Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Informatika (SDPI) menyampaikan bahwa SDPI tidak akan bertahan pada teknologi lama sehingga harus memberikan yang paling penting bagi negara yaitu peningkatan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
• SDPI berharap pada akhir 2019, frekuensi yang diperoleh adalah 780MH.
• Terkait badan litbang, tentang pengembangan sumber daya manusia yaitu program literasi dan sertifikasi, beasiswa S2 dan S3.
• Anggaran yang diperlukan untuk mencapai target balitbang adalah sebesar Rp283 Miliar.

Dirjen Artika

• Dirjen Artika menyampaikan untuk program 1 juta domain, program ini akan diadaakan pada tahun 2016 hingga 2018.
• Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong masyarakat dalam menciptakan konten posistif di masyarakat, untuk mendorong juga penggunaan hosting dan data center dalam negeri, serta penggunaan bandwith.
• Terkait program sistem pemblokiran konten negatif akan dilakukan machine per machine. Artika berkerjasama dengan Telkomsel, Napido dan lain-lain.
• Artika juga memiliki sistem yang dapat diinstal di sekolah-sekolah agar konten yang diakses hanya ada dalam sistem list tersebut.

Inspektorat Jenderal

• ITJEN menyapaikan bahwa mereka mempunyai program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur terdiri dari pengendalian pemerintah pengawasan proaktif.
• Program yang ada ini anggarannya sebesar Rp12 Miliar.
• Dalam program penerapan SIP tujuannya yaitu agar setiap organisasi yang ada tercapai secara efektif.

Dirjen PLT

• Dirjen PLT menyampaikan bahwa PLT memiliki 8 program antara lain program pendukung prioritas nasional, legislasi, infrasturktur penyiaran, layanan publik di penyiaran, regulasi, pengembangan penyiaran, kordinasi kepatuhan pengawasan, dan pengendalian di bidang pos penyiaran.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI)

• Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) menyampaikan bahwa PPI mendapatkan anggaran sebesar Rp2,8 Triliun.
• Terkait palapa ring, paketnya ada barat, tengah, timur, dan sudah tersedia kontrak untuk bagian barat dan tengah.
• Lalu terkait penyediaan layanan internet ada 800 daerah yang belum mendapat layanan internet.
• Terkait program infrastruktur, tujuannya agar masyarakat tidak bingung terkait program tunggal ini, dan anggarannya yaitu Rp21 Miliar dan akan diimplementasikan di 120 kabupaten/kota.

Kepala Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI)

• Kepala Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) menyampaikan bahwa untuk program prioritas (Penyediaan Base Transceiver, Jasa internet, dan Pengadaan pemancar) anggarannya sebesar Rp2,3 Miliar, pendukung dana operasional sebesar Rp101 Miliar.

Dewan Pers

• Dewan Pers menjelaskan bahwa kegiatan Pers adalah layanan administrasi pers dan kerja sama terkait dengan penyuluhan informasi.
• Karena ada pemotongan anggaran dari 19 item program maka dengan anggaran yang ada yaitu Rp1,5 Miliar, pers hanya menjalankan 8 program.
• Untuk program penyusunan indeks pers, tahun depan Pers akan anggarkan sebesar Rp5 Miliar meliputi penelitian di 34 provinsi.

Komisi Penyiaran Indonesia

• Komisi Penyiaran Indonesia mengatakan bahwa KPI mendapat pagu awal sebesar Rp48,4 Miliar, namun untuk gaji dan operasional saja sudah menghabiskan 40% dari pagu.
• Akan tetapi, dengan keterbatasan dana, program-program turunannya sudah terukur jelas.
• Komisi Penyiaran Indonesia dapat surat dari Sekjen bahwa anggaran yang ada harus dikurangi Rp3 Miliar.