Rangkuman Terkait
- Pembahasan RUU tentang Bahasa Daerah - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi dan DPD-RI
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Penyerahan Laporan Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan, Penyampaian DIPA TA 2024, Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyesuaian RKA K/L TA 2024 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- RKA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum APTISI dan Kepala L2DIKTI
Tanggal Rapat: 1 Jul 2019, Ditulis Tanggal: 4 Jun 2020,Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Ketua APTISI
Pada tanggal 1 Juli 2019, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum APTISI dan Kepala L2DIKTI tentang Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Reni Marlinawati dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapil Jawa Barat 4 dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: Republika.co.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Ketua APTISI
- Perlu pembedaan perlakuan PTN dan PTS, karena PTN sumber dananya berasal dari negara. Untuk Perguruan Tinggi yang masih kecil seharusnya yang lebih diperhatikan dan terkait masalah ini sudah saya bicarakan dengan menteri terkait 93% anggaran pendidikan diarahkan untuk PT negeri dan 7% untuk PT swasta.
- Perguruan tinggi yang kecil biasanya sibuk mengurusi dosen dan mahasiswanya, tetapi untuk PT swasta yang menengah ini tolong diperhatikan sedangkan pak menteri kita ini ya menteri PTN karena tidak berpihak kepada swasta, seharusnya DPR dapat membantu PT swasta yang sebenarnya lebih membutuhkan, selain itu antara luas geografis kita dengan kebutuhan pendidikan belum menunjukan hasil yang seimbang di Negara-negara maju membutuhkan sekitar 50% pendidikan vokasi.
- Apabila dahulu mengurus izin harus menunggu waktu yang lama sekali dan APTISI mengusulkan harusnya ini dipercepat saja, sedangkan untuk kekurangan-kekurangan lainnya dapat disusul. Dalam kendala PTS ini adalah izin yang begitu lama sekali, ketika APTISI bertemu pak Jokowi kami katakan kenapa diperlambat ini lebih baik digabung saja dan pada akhirnya usulan kami disetujui tetapi melalui berkontak-kontakan dengan pak menteri.
- APTISI juga sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk membuka program S2 dan S3 di luar negeri agar tidak terfokus di Jakarta atau daerah besar lainnya, APTISI sudah menyarankan ke pemerintah untuk mencoba membuka S2 dan S3 di daerah-daerah agar tidak terfokus di pusat saja karena akibatnya mahasiswa di daerah terbengkalai ketika dosen-dosennya kuliah daerah pusat hal ini sudah APTISI sampaikan ke Presiden.
- APTISI siap tidak diberikan anggaran asalkan PTN diberikan pembatasan jumlah mahasiswa dan masalah class world, L2DIKTI saat ini sudah lebih bagus dari yang sebelum-sebelumnya, APTISI juga sudah sering mengatakan kepada pak Jokowi terkait PTS tidak perlu diberikan uang dan kalau perlu distop diberikan uang tetapi kita hanya meminta PTN ini dibatasi mahasiswanya untuk hal ini dahulu pak Presiden sudah berjanji tetapi sampai sekarang janjinya tidak ditepati.
- APTISI mengalami kesulitan dalam menaikan akreditasi dan Tri Dharma Universitas. PTS itu akan hidup jika diberikan mahasiswa bukan uang dan daripada buang-buang uang lebih baik batasi saja mahasiswa PTN.
- Untuk riset PTN tersedia semua anggarannya sedangkan PTS tidak tersedia, semestinya untuk world class bagian PTN saja, tapi kalau PTS mau, silahkan saja. Selama 4 tahun pemerintahan Jokowi jumlah PTS turun sedangkan jumlah PTN meningkat sedkit, padahal janjinya dulu pak Jokowi akan meningkatkan jumlah PTS dan pada akhirnya terbalik lagi.
- Terjadi masalah yang besar dalam penyediaan asesor saat ini di Indonesia, BAN-PT dulu hanya mengukur hasil akhir, tetapi saat ini sudah bisa menilai, masalah proses BAN-PT ini tidak bisa mengurus PTN karena BA\N-PT tidak pernah mengukur proses padahal prosesnya itu yang harus dinilai, effort yang menentukan hasilnya itu yang penting. Pertanyaan untuk mutu kelembagaan PTN dan PTS adalah bagaimana mengatasi permasalahan tata kelola kelembagaan dan mutu di tiap-tiap PTS, yang memiliki tingkat permasalahan berbeda, dan perlukah adanya perbedaan perlakuan di masing-masing PTS tersebut dan apa alasannya.
- Terdapat pula pertanyaan untuk jumlah penduduk, luas wilayah dan geografis Indonesia adalah Perlukah jumlah perguruan tinggi saat ini seimbang dengan jumlah penduduk luas wilayah dan kondisi geografi Indonesia, dan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi bagi tiap warga negara.
- Selain itu terdapat pertanyaan terkait kendala upaya penyelesaian terhadap kebijakan penggabungan PTS yang tidak memenuhi kualifikasi adalah Apa kendala dan bagaimana upaya penyelesaian terhadap kebijakan penggabungan PTS yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi. Terdapat begitu banyak PT yang izinnya seharusnya moratorium, tetapi kenyataannya terjadi inkonsisten disana.
- Menurut APTISI, PT ini sudah terlalu banyak, maka lebih baik yang kuat diteruskan dan yang lemah dihentikan, dan begitu banyak PT sekarang ini masih diberikan izin-izin seharusnya moratorium tetapi sekarang banyak sekali PTN yang tidak memiliki izin dan malah dipermudah untuk membangun sedangkan PTS ini malah dipersulit.
- BAN-PT dan Kemenristekdikti jangan terlalu cepat membuat perubahan dalam peraturan baik dengan PTN dan PTS.
- Terdapat pertanyaan terkait persaingan antara PTN dan PTS yaitu Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani persaingan dan adakah perlakuan diskriminatif antar perguruan tinggi (PTN dan PTS) di Indonesia termasuk persaingan perguruan tinggi luar negeri yang beroperasi di dalam negeri utamanya setelah pemberlakuan LPDP, dan pertanyaan terkait masalah akreditasi institusi dan program studi adalah Apa kendala dan solusi atas upaya pemenuhan jumlah rektor perguruan tinggi. Terdapat tiga hal yang sekiranya mendapat perhatian dari anggota dewan semua.
Kepala L2DIKTI
- Tidak ada inovasi dalam hal pendidikan kita, proses pendidikan itu berjalan tetapi tidak ada laporan dari DIKTI, kami mengatakan jangan ditutup PT (Perguruan Tinggi) ini karena jika ditutup ada berapa ribu masyarakat yang dihidupi dari sana, memberikan hal yang setara bagi PTS yang memang berkualitas.
- Untuk program studi sudah di desain hanya untuk pendidikan dalam negeri saja dan untuk regulasi saat ini masih terlalu legit sehingga jika memang mereka meragukan kemampuan kita ya tidak apa-apa karena memang kita ada di bawah regulasi dan untuk sampai sekarang masih belum terjadi persepsi yang sama antara satker tentang perubahan regulasi.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RUU tentang Bahasa Daerah - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi dan DPD-RI
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Penyerahan Laporan Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan, Penyampaian DIPA TA 2024, Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyesuaian RKA K/L TA 2024 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- RKA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif