• Kepala BPS menyampaikan bahwa BPS sudah menyusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010, dan LK BPS sudah disusun berdasarkan akuntansi instansi dan pada intinya LK BPS sudah disusun mengikuti berbagai peraturan yang ada.
• Lalu untuk pagu yang terserap hanya 90.66% karena beberapa alasan yang akan disampaikan, dan untuk pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara disana penyerapannya sudah bagus yaitu 98.93%, anggaran yang tersisa memang masih 13% karena pemanfaatan PNBP yang berasal dari stakeholder BPS, kemudian ada beberapa kegiatan besar untuk efisiensi dilakukan integrasi, khusus sumber dana disana ada hibah langsung luar negeri.
• BPS punya bantuan dari World Bank namun BPS hentikan karena ada permasalahan administrasi maka harus memperbaiki pengadaan belanja modal dan pengadaan belanja aset tetap. BPS juga masih perlu menertibkan pengelolaan kas dan tenaga-tenaga administrasi BPS sudah memasuki pensiun, oleh karena itu BPS sudah mengajukannya kepada MenPABRB.

Kepala LKPP

• Kepala LKPP menyampaikan bahwa terdapat 4 pokok agenda yaitu profil anggaran LKPP tahun 2015 hingga 2017, pencapaian LKPP tahun 2017, LK LKPP tahun 2017, Opini BPK atas LK LKPP.
• Selain itu Kepala LKPP juga menyampaikan capaian kinerja 2017 yang intinya transaksi elektronik pemerintah, komposisi anggaran belanja tahun 2017 yang terdiri dari belanja pegawai, belanja modal, belanja barang. Pada tahun 2016 ini juga hanya administrasi saja, penyebabnya ada sensus barang milik negara LKPP pasca pindah kantor belum semua dibukukan dan semuanya pindah termasuk furniture, aset dan manusia-manusianya, dan pada waktu di audit memang semua belum tercatat semuanya.
• Terdapat barang yang senilai Rp 9.2 Miliar yang tidak tahu dimana keberadaannya, sebenarnya barangnya ada hanya saja tidak tercatat. Lalu laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap LK LKPP yaitu kekurang tetapan akun atas penganggaran kegiatan pembangunan dan pengembangan aset tak berwujud senilai Rp 2 milyar yang saat ini sudah diajukan penambahan akun dan masih dalam pembahasan di DPJB, lalu terdapat pelatihan kapabilitas LPSE.
• Kalau ini pelatihannya sudah selesai tetapi dokumentasinya belum selesai, pengelolaan hibah langsung dari JICA belum dilaporkan dalam laporan keuangan, jadi LKPP mendapat bantuan dari JICA berupa technical assistance sehingga uangnya masih di JICA, serta aset tetap peralatan dan mesin yang belum diketahui keberadaannya senilai Rp 115 Juta per-31 Desember, terdapat pula kapitalisasi ATB senilai Rp 1.1 Miliar yang belum dapat dilakukan karena masih dalam proses inventarisasi, pelaksanaan paket pekerjaan berupa Secure environment computing senilai Rp 1.3 Miliar.

Kepala BPKB

• Kepala BPKB menyampaikan bahwa terdapat 5 agenda yang akan disampaikan oleh Kepala BPKB, opini BPK atas LK BPKP sampai peran BPKP dalam peningkatan kualitas LKPP, LK yang diberi opini WTP, BPKB sudah memperolehnya 10 tahun berturut-turut. LK ini disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 dan tentunya berdasarkan kaidah-kaidah keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah.
• Lalu nilai keseluruhan kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar Rp 3.857 Miliar, sedangkan tujuan review memberikan keyakinan terbatas kepada menteri keuangan mengenai akurasi informasi LKPP serta penyajian dan pengungkapan sesuai dengan SAP.

Setjen BPK

• Setjen BPK menyampaikan bahwa perlu di laporkan pula untuk LK 2017 pendapatkan BPK dianggarkan Rp 3.6 Miliar denga realisasi Rp 20.12 Miliar, dan terkait pemeriksaan oleh KAP yaitu kesesuain dengan SAP dan diperiksa secara populasi.