• Perwakilan Masyarakat Adipuro, Lampung Utara mengatakan bahwa mereka pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) tetapi fisik dikuasai pihak TNI AL hampir sudah 1 tahun setengah.

Kimal (Pemukiman TNI AL)

• Kimal (Pemukiman TNI AL) mengatakan bahwa sertifikat yang terbit tahun 2011 dan sudah melakukan langkah-langkah untuk pembatalan dan pendekatan persuasif.
• TNI AL hanya menguasai 2 bidang SHM seluas 1,8 Hektar tetap baru dikuasai 1,6 Hektar, dan yg 27 bidang masyarakat masih menggarap dan menguasai.
• TNI AL tidak menguasai dan menggusur semua bidang, TNI AL hanya kuasai 2 bidang saja.
• TNI AL sepakat untuk menyelesaikan masalah ini dengan kompensasi, dan siap membayar kompensasi selama 10 tahun.

Pemerintah Daerah Lampung Utara

• Pemerintah Daerah Lampung Utara mengatakan bahwa sertifikat yang dikeluarkan BPN sudah sesuai aturan.
• Mengenai sengketa tanah Kimal, ada di desa Sawah Jajar dan desa Madukoro.
• Dari 87 SHM yang disetujui ada 14, sisanya 73 dianggap tanah Kimal atau sengketa.
• Adapun tuntutan masyarakat yaitu SHM 174 bidang dikembalikan ke masyarakat, masyarakat dapat menggarap tanah mereka, masyarakat dapat kuasai tanah & panen hasilnya, dan pihak Kimal jangan memasang Portal.
• Jika tuntutan masyarakat disetujui oleh pihak TNI AL, maka masalah akan clear.

BPN Lampung Utara

• BPN Lampung Utara menyampaikan bahwa penerbitan sertifikat sudah sesuai ketentuan, dan penerbitan sertifikat sudah sah. BPN Lampung Utara menyarankan dilakukan mediasi.
• Jika sudah mediasi namun tidak ada kesepakatan maka jalannya pihak Kimal melakukan gugatan ke BPN.

Komisi Nasional HAM

• Komisi Nasional HAM menyampaikan bahwa sudah lahir kesepakatan dari para pihak kepala Kimal bahwa 30 bidang sertifikat diberikan ke masyarakat Desa Madukuro.
• Komnas HAM telah melakukan tinjauan ke lapangan, dan fakta tanah yang diklaim oleh Kimal tidak semua tergarap dan produktif.

Pensiunan Kehutanan

• Pensiunan Kehutanan mengatakan bahwa mereka membeli tanah ini dengan diangsur dengan cara potong gaji, dan ada buktinya.