Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA K/L Tahun 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan Penjelasan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Sekretaris Jenderal mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung
- Penyampaian Aspirasi terkait Sengketa Tanah — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum Djoko Pustoko Onggo dkk dan Kuasa Hukum Makawi bin Abdul Halim
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Semester I Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Pembahasan RKA dan RKP K/L TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2025, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
- Realisasi Anggaran Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Kepala PPATK dan Ketua KPK
- Alokasi dan Realisasi Anggaran Polri TA 2023 dan RKA dan RKP Polri TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Polri
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Internal KPK - RDP Komisi 3 dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
- Program Kerja Utama dan Target Komnas HAM Tahun 2024 - Raker Komisi 3 dengan Ketua Komnas HAM
- Penyampaian Aspirasi atas Sengketa Lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia dengan PT. Gorby Putra Utama — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum PT. Sentosa Kurnia Bahagia
- Penjelasan Rekruitmen Calon Anggota LPSK - RDPU Komisi 3 dengan Ketua Pansel Calon Anggota LPSK
- Penjelasan Rekrutmen Calon Anggota LPSK – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi (Pansel) LPSK
- Penjelasan Kapolda Riau terkait dengan Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT Tribakti Sarimas — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Riau
- Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT. Tri Bakti Sarimas - RDP Komisi 3 dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau
- Mendengarkan Aspirasi Masyarakat — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Kuasa Hukum PT Tri Bakti Sarimas, Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk Perubahan (GAMPAR), dan Komunitas Penyintas Terviktiminasi Bisnis dan HAM di lingkungan PT. Freeport Indonesia
- Pemberian Persetujuan Kewarganegaraan kepada Tom Haye, Marten Paes, dan Ragnar Oratmangoen - Raker Komisi 3 dengan AD INTERIM Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Menteri Koordinator PMK
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perwakilan Masyarakat
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2022, Hasil Pemeriksaan Semester I dan II oleh BPK RI, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kejaksaan Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Jaksa Agung dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Laporan Perkembangan Kegiatan dalam Rangka Peningkatan Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan OTT Terkini, E-Budgeting, dan E-LHKPN — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi
Tanggal Rapat: 23 Jul 2018, Ditulis Tanggal: 27 Jul 2020,Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Pada tanggal 23 Juli 2018, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Laporan Perkembangan Kegiatan dalam Rangka Peningkatan Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan OTT Terkini, E-Budgeting, dan E-LHKPN. Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini dibuka dan dipimpin oleh Trimedya P. dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) daerah pemilihan Sumatera Utara 2 pada pukul 11:14 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: tirto.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Agus selaku ketua KPK mengatakan bahwa KPK sudah mengirimkan jawaban kepada Komisi 3 mengenai pertanyaan yang telah diterima dan mungkin bisa memperdalam di diskusi ini, dan Agus akan menjawab pertanyaan pertama yakni KPK menjelaskan koridor utama dari pencegahan terhadap 3 isu yaitu yang pertama adalah Menaikkan angka indeks persepsi korupsi.
- Penelitian, pengkajian dan pengembangan dari KPK ini secara mendetail dapat dilihat di hard copy yang telah dibagikan. Lalu Agus juga menyampaikan bahwa pada tahun 2018 KPK sudah menggunakan E-LHKPN.
- Agus juga menjelaskan laporan kekayaan negara yaitu pada tahun 2017 sebesar 78% dan pada tahun 2018 yaitu sebesar 66%.
- KPK juga sudah meresmikan klinik E-LHKPN di DPR, laporan LHKPN DPR per-31 Maret 2018 yaitu 96,38%, e-LHKPN dari fraksi-fraksi ini ada yang sudah 100% yaitu fraksi PAN.
- Terkait gratifikasi Agus mengatakan bahwa memang ada penerimaan yang cukup meningkat di 2017 dan 2018, terutama saat raja Arab ke Indonesia. Pendidikan dan pelayanan masyarakat, KPK telah melakukan banyak kegiatan, terkait pendidikan anti korupsi, yang tidak kalah pentingnya yaitu profit dan politik cerdas dan berkualitas. Profit KPK berharap semua standar ISO 37001.
- KPK juga telah melakukan sosialisasi dan mencoba merumuskan politik yang integritas itu seperti apa dan terdapat platform yang sedang KPK bangun yaitu Sekolahku, Puskesmasku, Jasa Perizinanku dan Jaga Desaku.
- Platform ini akan berkembang terus, yang dijanjikan pemerintah ada e-planning atau e-budgeting, ada di platform Jaga Anggaranku. Harapan KPK ini dapat dijadikan tempat bagi orang yang mencari informasi secara transparan dan akuntabel.
- Terkait penindakan pasti terintegrasi dengan pencegahan dan KPK telah menerima banyak laporan mengenai kesulitan cash flow di BPJS, maka KPK bantu dengan memperbaiki sistem pelaporan di setiap puskesmas.
- Dalam hal pendidikan juga KPK telah melakukan banyak hal, antara lain pendidikan formal dan informal, serta non-formal. Setiap bidang pendidikan tersebut semuanya mengedepankan semangat menuju Indonesia Emas.
- Agus menyampaikan bahwa terdapat 6 sektor utama yang ditangani KPK mengenai perkara tindak pidana korupsi yaitu Sumber Daya Alam, Infrastruktur, Kesehatan, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum, Pangan, dan Pendidikan.
- Terkait dengan sebaran data perkara di 6 sektor tersebut, datanya memang tersebar di banyak tempat, lalu disamping itu pendidikan atau pelatihan tidak hanya menyentuh masyarakat pada umumnya, supervisi ke penegak hukum, peningkatan kapasitas KPK, selain e-SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).
- Perlu diperhatikan juga bahwa dengan banyaknya anggota DPD dan DPR yang terkait kasus korupsi jumlah kepala daerah yang terlibat TPK, dalam pencegahan dan penindakan e-KTP, bansos ternak sapi dan suap impor ini menjadi perhatian KPK. Terdapat jumlah kepala daerah yang terlibat tindak pidana korupsi (TPK) tahun 2004-2018 yang mengalami kenaikan dan penurunan.
- Auditing perlu masuk diklat BPKP, apakah polanya seperti ini dan seremonial dikecilkan, tetapi ada ujian pendahuluan nanti setelah berakhir akan lakukan ujian, Agus berharap mudah-mudahan waktunya lebih lama, tetapi keuangan tidak terlalu besar dari yang lalu.
- Manajemen SDM KPK sebagai lembaga negara yang independen diatur dalam pasal 27 PP No 63 Tahun 2005, KPK menyusun bisnis proses dan pelaksanaan baku, analisis jabatan dan analisis beban kerja dan tentu KPK sebagai lembaga yang independen mengatur recruitment, mengatur bimbingan melalui sistem teknologi informasi, KPK menerima SPDP dari polres, kejari, kejati, maupun polda.
- Untuk memudahkan itu KPK mempunyai e-SPDP, dari e-SPDP setiap lembaga dapat menyampaikan laporan kapan SPDP mulai agar dapat memberikan bantuan contohnya seperti percepatan kerugian negara, Agus menyampaikan juga terkait manfaat dari e-SPDP yaitu memudahkan monitoring, kerjasama dan saling cross check dengan penegak hukum yang lain. Sampai akhir Juni 2018, realisasi anggaran 45,0% dari anggaran 2018 yaitu Rp 790 Miliar.
- Lalu Komisi 3 meminta laporan penyerapan anggaran 2017 hingga 2018, maka KPK laporkan dalam laporan KPK sampai akhir Juni 2018 laporan yang KPK terima dari direktorat keuangan perencanaan yaitu telah diserap 45% atau Rp 355,8 Miliar. Selanjutnya pada tahun 2019, KPK ingin melaksanakan e-planning dan e-budgeting KPK agar dapat dengan mudah melihat penggunaan anggaran di KPK, ke setiap rupiah digunakan untuk apa.
- LHKPN keluar fitur e-planning dan e-budgeting, bahwa harus inline dengan renstra, ada pengadminitrasian. Selain itu e-budgeting memastikan target dari masing-masing kegiatan yang akan dilakukan disini ada deskripsi tentang berapa yang telah didaftarkan dan bisa di-click untuk melihat kegiatan berdasarkan geografisnya.
- KPK berencana memasukkan e-planning ke website KPK apabila sudah disahkan sehingga lokasi dan tanggal kegiatan dilakukan, dan dapat diakses oleh masyarakat. Kalau yang pencegahan KPK dapat memprediksikan ingin melakukan pendidikan dimana mau melakukan kerjasama dengan daerah yang mana.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA K/L Tahun 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan Penjelasan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Sekretaris Jenderal mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung
- Penyampaian Aspirasi terkait Sengketa Tanah — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum Djoko Pustoko Onggo dkk dan Kuasa Hukum Makawi bin Abdul Halim
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Semester I Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Pembahasan RKA dan RKP K/L TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2025, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
- Realisasi Anggaran Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Kepala PPATK dan Ketua KPK
- Alokasi dan Realisasi Anggaran Polri TA 2023 dan RKA dan RKP Polri TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Polri
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Internal KPK - RDP Komisi 3 dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
- Program Kerja Utama dan Target Komnas HAM Tahun 2024 - Raker Komisi 3 dengan Ketua Komnas HAM
- Penyampaian Aspirasi atas Sengketa Lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia dengan PT. Gorby Putra Utama — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum PT. Sentosa Kurnia Bahagia
- Penjelasan Rekruitmen Calon Anggota LPSK - RDPU Komisi 3 dengan Ketua Pansel Calon Anggota LPSK
- Penjelasan Rekrutmen Calon Anggota LPSK – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi (Pansel) LPSK
- Penjelasan Kapolda Riau terkait dengan Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT Tribakti Sarimas — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Riau
- Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT. Tri Bakti Sarimas - RDP Komisi 3 dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau
- Mendengarkan Aspirasi Masyarakat — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Kuasa Hukum PT Tri Bakti Sarimas, Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk Perubahan (GAMPAR), dan Komunitas Penyintas Terviktiminasi Bisnis dan HAM di lingkungan PT. Freeport Indonesia
- Pemberian Persetujuan Kewarganegaraan kepada Tom Haye, Marten Paes, dan Ragnar Oratmangoen - Raker Komisi 3 dengan AD INTERIM Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Menteri Koordinator PMK
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perwakilan Masyarakat
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2022, Hasil Pemeriksaan Semester I dan II oleh BPK RI, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kejaksaan Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Jaksa Agung dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)