Rangkuman Terkait
- Pembahasan DIM dan Pembentukan Panja RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Komite 2 DPD-RI
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panja Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Penjelasan DPR-RI (Komisi 4 DPR-RI), Pandangan Pemerintah, Pandangan DPD-RI atas Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Komite II DPD-RI
- Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
- Program Strategis di Tengah Pandemi Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Progres Report Mengenai Program Strategis Kementerian Pertanian Untuk Meningkatkan Produksi Pertanian dan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Raker dengan Menteri Pertanian
- Program Strategis Kementerian dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Dampak COVID-19 – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019, Subsidi Pangan pada APBN Tahun 2021 dan Isu Aktual Lainnya — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum Bulog
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 - Raker (Virtual) Komisi 4 dengan Menteri Pertanian
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 - RDP Komisi 4 DPR RI dengan Sekjen, Irjen, Dirjen Tanaman Pangan dan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 untuk memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pertanian, Dirjen Perkebunan, Dirjen Hortikultura, Dirjen PKH dan Kabadan Ketahanan Pangan
- Refocusing dan Realokasi Anggaran – Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian RI
- Refocusing dan Realokasi Anggaran - Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan sebagai Tindak Lanjut Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
- Matriks dan Refocusing Kegiatan dan Anggaran - Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) Virtual dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Rekapitulasi Kegiatan dan Anggaran dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi akibat COVID-19 – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI
- Penyerapan Cadangan Beras Pemerintah dan Ketersediaan Pangan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 serta Persiapan Ramadhan dan Idul Fitri – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama Perum Bulog
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran - Raker (Virtual) Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Refocusing dan Realokasi Anggaran - Raker (Virtual) Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Pergeseran Anggaran Tahun 2020 - Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Koordinasi Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 - Komisi 4 DPR RI Rapat Koordinasi (Rakoor) dengan Sekjen Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Perum Bulog
- Rencana Kerja dan Anggaran TA 2020 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjend dan Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- Program Kerja TA 2020 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG)
- Program Kerja Tahun Anggaran 2020 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian RI
- Rencana Kerja dan Perubahan Komposisi Pagu Anggaran 2020 – Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian RI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Cetak Sawah dan Perluasan Lahan Pertanian — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian
Tanggal Rapat: 26 Apr 2017, Ditulis Tanggal: 4 Nov 2020,Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian
Pada 26 April 2017, Komisi 4 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian tentang Cetak Sawah dan Perluasan Lahan Pertanian. Rapat ini dibuka oleh Herman Khaeron dari fraksi Partai Demokrat daerah pemilihan Jawa Barat 8 pada pukul 11:05 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: facebook.com/PSPKementan/)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian
- Dirjen PSP Kementan menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan sewa sawah itu swakelola berdasarkan Peraturan Presiden. Lalu, mengenai cetak sawah yaitu tentang dasar pelaksanaan, alokasi fisik cetak sawah, organisasi, pelaksanaan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) dan evaluasi cetak sawah.
- Pelaksanaan perluasan swakelola dengan TNI Angkatan Darat dalam rangka perkuatan teknis.
- Dirjen PSP Kementan menyampaikan pula bahwa Pengguna Anggaran (KPA)-nya itu dilakukan di provinsi.
- Alokasi dan realisasi fisik cetak sawah untuk sekitar 129 ribu hektar, dan Maluku realisasinya melebihi dari target.
- Organisasi cetak sawah itu ada penetapan swakelola yang dilakukan oleh tim pelaksana.
- Survei Investigasi Desain (SID) dilakukan survei investigasi terkait bagaimana ketersediaan lahan dan lain-lain, lalu disusun desain cetak sawah.
- Survei Investigasi Desain ini menyangkut kelayakan lahan dan Sumber Daya Alamnya dan lingkungan strategisnya.
- Kegiatan pendukungnya yaitu membuat irigasi, dan membuat saluran tersier di sekitar areal. Sawah yang tercetak adalah tanggung jawab petani.
- SID yang tercetak itu ada petani sebagai Sumber Daya Manusia-nya.
- Status kepemilikan harus jelas, tidak sengketa, lokasi dalam cakupan budidaya, dan tidak masuk kawasan hutan seperti gambut, dan lain-lain.
- Proses pembukaan lahan, mulai penebangan pohon, pengumpulan bahan, semuanya dilakukan dengan alat berat.
- Kegiatan ini tidak ada anggaran yang tersedia, tetapi disiapkan oleh pelaksana.
- Terkait Rencana Anggaran Biaya (RAB), untuk pagu di 138 Kabupaten di luar Provinsi Papua dan Maluku, sebesar 16 juta per hektar.
- Terkait evaluasi cetak sawah, Dirjen PSP Kementan berterima kasih kepada pimpinan Komisi 4 dengan pihak independen.
- Evaluasi cetak sawah, melibatkan pihak ketiga independen oleh Universitas Padjajaran yang dilakukan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Lampung, Lampung Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.
- Hasil evaluasi, terkait SID dan perencanaan, proses perencanaan cetak sawah yang baik merupakan kunci.
- Sebagian SID tidak memenuhi syarat teknis untuk dilakukan cetak sawah karena sebagian unit cost terlalu kecil.
- Perlu penyempurnaan fisik cetak sawah dengan melibatkan partisipasi petani, dan realisasi cetak sawah di tahun 2016 hanya 98%, karena adanya kesulitan dalam hal kondisi lokasi.
- Secara umum kualitas teknis cetak sawah sudah memenuhi standar, yakni dibuatnya terasering dan galengan, namun terdapat hambatan yaitu dalam peningkatan produksi ketersediaan air, kualitas tanah, dan hama sehingga perlu adanya kajian.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan DIM dan Pembentukan Panja RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Komite 2 DPD-RI
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panja Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Penjelasan DPR-RI (Komisi 4 DPR-RI), Pandangan Pemerintah, Pandangan DPD-RI atas Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Komite II DPD-RI
- Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
- Program Strategis di Tengah Pandemi Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Progres Report Mengenai Program Strategis Kementerian Pertanian Untuk Meningkatkan Produksi Pertanian dan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Raker dengan Menteri Pertanian
- Program Strategis Kementerian dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Dampak COVID-19 – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019, Subsidi Pangan pada APBN Tahun 2021 dan Isu Aktual Lainnya — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum Bulog
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 - Raker (Virtual) Komisi 4 dengan Menteri Pertanian
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 - RDP Komisi 4 DPR RI dengan Sekjen, Irjen, Dirjen Tanaman Pangan dan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 untuk memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pertanian, Dirjen Perkebunan, Dirjen Hortikultura, Dirjen PKH dan Kabadan Ketahanan Pangan
- Refocusing dan Realokasi Anggaran – Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian RI
- Refocusing dan Realokasi Anggaran - Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan sebagai Tindak Lanjut Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
- Matriks dan Refocusing Kegiatan dan Anggaran - Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) Virtual dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Rekapitulasi Kegiatan dan Anggaran dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi akibat COVID-19 – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI
- Penyerapan Cadangan Beras Pemerintah dan Ketersediaan Pangan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 serta Persiapan Ramadhan dan Idul Fitri – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama Perum Bulog
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran - Raker (Virtual) Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Refocusing dan Realokasi Anggaran - Raker (Virtual) Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Pergeseran Anggaran Tahun 2020 - Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Koordinasi Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 - Komisi 4 DPR RI Rapat Koordinasi (Rakoor) dengan Sekjen Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Perum Bulog
- Rencana Kerja dan Anggaran TA 2020 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjend dan Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- Program Kerja TA 2020 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG)
- Program Kerja Tahun Anggaran 2020 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian RI
- Rencana Kerja dan Perubahan Komposisi Pagu Anggaran 2020 – Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian RI