Rangkuman Terkait
- Evaluasi Anggaran Tahun 2024, RKA dan RKP Tahun 2025, dan Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Capaian Makro Ekonomi LHK 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-isu Aktual Lainnya – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PT. RNI/Holding Pangan/ID Food beserta anak Perusahaan
- Permasalahan Ekspor Komoditas Kratom — Komisi 4 DPR-RI Audiensi dengan Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (PEKRINDO)
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia/Holding Pangan ID Food dan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food Tahun 2024, dan lain-lain— Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food
- Masukan Pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pelaku Kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pelaku kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pemerhati Konservasi
- Rencana dan Program Kerja Tahun 2023 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT. RNI (Persero)/Holding Pangan/ID Food
- Automatic Adjustment Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan DIM dan Pembentukan Panja RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Komite 2 DPD-RI
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panja Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Penjelasan DPR-RI (Komisi 4 DPR-RI), Pandangan Pemerintah, Pandangan DPD-RI atas Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Komite II DPD-RI
- Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
- Program Strategis di Tengah Pandemi Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Hasil Riset — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian (Kabalitbang Pertanian Kementan), Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kalitbang dan Inovasi KLHK), serta Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kalitbang KKP)
Tanggal Rapat: 5 Jun 2017, Ditulis Tanggal: 15 Oct 2020,Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian RI
Pada tanggal 5 Juni 2017, Komisi 4 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian (Kabalitbang Pertanian Kementan), Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kalitbang dan Inovasi KLHK), serta Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kalitbang KKP) mengenai Hasil Riset. Rapat Dengar Pendapat ini dipimpin dan dibuka oleh Herman K dari fraksi Partai Demokrat daerah pemilihan Jawa Barat 8 dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: Jejak Parlemen)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian (Kalitbang Kementan) menyampaikan bahwa terdapat hampir 60% Sumber Daya Manusia Kementan di Balitbang, serta Balitbang Kementan RI sudah mengembangkan 10.000 Hektar dalam waktu 2 tahun dan menghasilkan padi sebesar 10 ton/hektar.
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian juga menjelaskan bahwa mereka telah memberikan pupuk hayati untuk mengurangi pestisida.
- Iklim tak menentu menjadi faktor penghambat laju pertanian, melihat hal tersebut maka disiasati oleh penemuan research amphibi jagung untuk varietas yang adaptif agar tidak ada lagi perbedaan untuk lahan perkebunan & pangan.
- Indonesia sudah menjadi negara ketiga penghasil jagung dunia, dan target kedepan untuk menghasilkan kedelai 4 ton/ha, tetapi untuk sekarang saja Indonesia baru memiliki kedelai 3 ton/hektar.
- Selain itu, Indonesia juga kini menghasilkan varietas amphibi untuk musim hujan berkepanjangan dan musim kering, tetapi masih perlu optimalisasi teknologi amphibi untuk mencegah jatuhnya harga komoditi hasil pertanian atau perkebunan.
- Teknologi pasca panen yaitu teknologi nano, dan Litbang sudah mampu hasilkan silika dari sekam padi.
- Dalam hal percepatan pengembangan inovasi, kini Litbang mempunyai aplikasi bernama "Tanam" yang berbasis android dan dapat dimanfaatkan untuk berdiskusi, dan terdapat pula sms center yang dapat digunakan untuk bertanya-tanya terkait pangan.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kalibang KemenKKP)
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kalibang KemenKKP) menjelaskan bahwa terdapat 2 jenis data yaitu data lapangan (jumlah embung) di pusdatin, dan data penelitian di Litbang KemenKKP contohnya stok asesmen.
- Total satuan kerja Litbang KemenKKP terdapat 45 satuan kerja. Terdapat pusat-pusat tentang riset tertentu misal tuna ada di Teluk Benoa, dan fokus riset di tahun 2017 yaitu terkait Indian Ocean dan Morotai.
- Indonesia memiliki sistem pemantau tercanggih se-Asia Pasifik seperti pendeteksi kapal penyusup dan pada saat ini Indonesia juga telah mengembangkan 9 inovasi teknologi, 2 inovasi kelautan, dan 1 paten pada tahun 2017 ini.
- Litbang KemenKKP memiliki 2500 penyuluh bantu untuk kegiatan riset dan anggaran, selain itu berinovasi pula dengan membentuk pelatihan, penyuluhan, sekolah KKP, pusat riset internasional, dan lain-lain.
- Dari riset KKP anggarannya cukup gemuk untuk merealisasikan seluruh program-program yang ada tersebut, risetnya berupa penginderaan jauh, dan pemetaan perikanan laut dalam. Litbang KKP mendapatkan mandat seperti inhouse KKP, optimalisasi isu serta kasus seperti contohnya arkeologi kemaritiman, IUU fishing, reklamasi dan lain-lain.
- Indonesia berada di ring of fire yang rentan terhadap tsunami, dengan itu Litbang KKP melakukan assesment potensi bencana untuk antisipasi bencana.
- Harapan kedepan optimalisasi Laboratorium di setiap daerah untuk mendukung program riset KKP dengan standar yang qualified.
Kepala Badan Riset KemenKKP
- Kepala Badan Riset KemenKKP menyampaikan bahwa mereka membawahi pusat riset kelautan & pusat riset perikanan, dan juga membawahi institusi pendidikan seperti Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP).
- Di luar aktivitas riset, Badan Riset KemenKKP juga mengeluarkan beasiswa, pelatihan masyarakat, pengembangkan pendidikan tentang Kelautan dan perikanan.Anggaran terbesar berjumlah Rp 653 Miliar yang sudah digunakan untuk pendidikan & pelatihan.
Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ka Litbang Inovasi KemenKLHK)
- Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ka Litbang Inovasi KemenKLHK) mengatakan bahwa terdapat data & informasi (pusdatin) serta terdapat data statistik. Contoh data penelitian di Litbang adalah data perubahan iklim.
- Balitbang KemenLHK memilih fokus pada riset dan pengembangan dari penelitian, serta berkoordinasi pada sektor hulu dan hilir, manfaat dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, dan akan diukur tingkat keberhasilannya.
- Cara kerja Balitbang KemenLHK sejak 2014 yaitu untuk fokus kepada seluruh penelitian dan pengembangan hasil dari penelitian tersebut dan dapat diterapkan.
- Balitbang bersama dengan unit lain yang terkait untuk mendukung berbagai kegiatan utama di KemenLHK, pembangunan pusat-pusat penelitian keanekaragaman hayati dan pembinaan laboratorium serta pengembangan IPTEK di berbagai daerah telah dilakukan.
- Balitbang sudah melakukan hal utuh dari hulu hingga hilir, mulai dari yang berkaitan dengan gambut, perubahan iklim sampai pemberdayaan energi. Perlu pula menyikapi dengan tanggap terhadap beberapa isu lingkungan hidup seperti kebakaran hutan, kesehatan, dan restorasi gambut.
- Terkait gambut, terdapat 2 lokasi pilot di Sumatera Selatan yang gunakan pendekatan restorasi hutan gambut, dan terdapat 20 jenis spesies.
- Balitbang KemenLHK menghasilkan panduan restorasi hutan lahan gambut terdegradasi, meskipun begitu penanganan pengelolaan restorasi lahan gambut di Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah kini sedang dilakukan.
- Untuk di Kalimantan Tengah, karakteristik biofisik dan kesiapan lahan telah disiapkan. Anggaran Balitbang sebesar Rp281 Miliar untuk tahun 2017.
- Indonesia dapat memperoleh manfaat dari penjualan karbon, dan hal tersebut sudah disiapkan sejak tahun 2011.
- Terdapat proses perpanjangan karena Paris Agreement, sehingga Balitbang KemenLHK mendapatkan tambahan anggaran.
- Balitbang KLHK berafiliasi dan diperbantukan oleh World Bank yang telah menghibahkan dana bantuan. Pada tahun 2017 terdapat 15 penelitian yang dicanangkan Balitbang KLHK.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Anggaran Tahun 2024, RKA dan RKP Tahun 2025, dan Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Capaian Makro Ekonomi LHK 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-isu Aktual Lainnya – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PT. RNI/Holding Pangan/ID Food beserta anak Perusahaan
- Permasalahan Ekspor Komoditas Kratom — Komisi 4 DPR-RI Audiensi dengan Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (PEKRINDO)
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia/Holding Pangan ID Food dan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food Tahun 2024, dan lain-lain— Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food
- Masukan Pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pelaku Kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pelaku kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pemerhati Konservasi
- Rencana dan Program Kerja Tahun 2023 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT. RNI (Persero)/Holding Pangan/ID Food
- Automatic Adjustment Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan DIM dan Pembentukan Panja RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Komite 2 DPD-RI
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panja Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Penjelasan DPR-RI (Komisi 4 DPR-RI), Pandangan Pemerintah, Pandangan DPD-RI atas Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Komite II DPD-RI
- Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
- Program Strategis di Tengah Pandemi Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI