• Sekjen Kementan mengatakan bahwa progres tindak lanjut dari Kementan bahwa Tenaga Harian Lepas (THL) di Kementan saat ini tercatat sebanyak 23.100 orang, dan yang kebanyakan terdiri dari THL penyuluh pertanian, kemudian perkebunan. Sejumlah 6508 orang melalui proses sesuai persyaratan telah diangkat menjadi CPNS sebanyak 6033 orang, dan sebanyak 25 orang tidak memenuhi syarat.
• Dari THL Kementan yang usianya dibawah 35 tahun yang diajukan menjadi CPNS yang mempunyai latar belakang SLTA sebanyak 2685 orang, dan yang S1 serta diploma sebanyak 2500 orang.
• Dalam kebijakan yang sekarang ada usia diatas 35 diangkat menjadi PNS dan honornya kita tanggung karena secara garis besar ketenagaan ini di lapangan masih sangat kurang sehingga masih kita kelola. Lalu yang lolos seleksi untuk menjadi CPNS yang kita lakukan serentak di 23 lokasi sebanyak 6069 orang, dan untuk sisanya yang tidak diterima CPNS kami memperpanjang kontrak, dengan formasi yang kita usulkan yaitu 1609 orang.
• Menpan RB telah setuju melakukan seleksi terhadap THL, proses seleksi sekarang menunggu kebijakan lebih lanjut, sehingga Sekjen Kementan berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan memperbanyak formasi ini tentang tindak lanjut mengenai THL ini.

Direktur Jenderal KLHK

• Dirjen KLHK mengatakan bahwa KLHK sangat paham bahwa ini terkait sumber produksi, dan para penyuluh utamanya di sekitar hutan karena ada legalitas disekitar itu, selain itu cita-cita ekonomi sangat penting bagi KLHK utamanya terkait sumber produksi karena dengan pendekatan pemerataan ekonomi ini KLHK berhadapan adanya penyuluhan yang jelas tujuan serta objeknya.
• Dirjen KLHK juga menyampaikan bahwa tanggung jawab penyuluh kalau ditarik ke ranah politik kebijakan harus bisa mencapai keberhasilan. Potensi Sumber Daya Alam hutan yang masih ada di hutan, kita akan menghasilkan komoditi kayu dan wisata air. Secara empiris bahwa masyarakat masih bergantung, ini dibuktikan dengan organisasi KLHK di tahun 2014, dan berharap penyuluh agar bisa bekerja semaksimal mungkin dengan hasil hutan, hal ini dibuktikan dengan organisasi KLHK di tahun 2014, dan berharap penyuluh agar bisa bekerja semaksimal mungkin.
• Dalam Undang-Undang Nomor 16 menjadi dasar bagi KLHK dalam mencapai intensitas pembangunan. Pesan KLHK adalah bagaimana kapasitas harus ditingkatkan serta teknologi dan akses pasar juga menjadi bagian penyuluh kehutanan. Dalam kaitan dengan pendekatan yang sebelumnya, anggaran yang diminta belum mencapai Rp 10 Triliun.
• Untuk menunjukkan bukti nyata kalau KLHK peduli dengan penyuluh hutan maka KLHK melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bisa lepas dari anggaran rutin. Jumlah penyuluh hutan sebanyak 3143 orang, dan yang berstatus CPNS sebanyak 272 orang di kawasan konservasi.
• Posisi penyuluh dalam posisi 3143 orang. Status PNS 277 orang di kawasan konservasi, sementara sebaran penyuluh kehutanan berada di beberapa pulau dan status seluruhnya PNS. Namun, permasalahan yang KLHK alami justru pada usia karena sebanyak 877 berada diatas 55 tahun.
• Strategi KLHK dihadapkan tantangan besar untuk akses kelola masyarakat, kita menggunakan swadaya masyarakat dan ini diakui KLHK. Formasi penyuluh 621 orang tidak mendapat alokasi formasi, sehingga KLHK memohon pada Komisi 4 DPR-RI bagaimana agar penyuluh di daerah dapat dialokasi.

Direktur Jenderal KKP

• Dirjen KKP menyampaikan bahwa pada saat KKP sedang memproses kelembagaan yang mengelola penyuluhan, karena dipegang oleh masing-masing kepala dinas baik provinsi atau kabupaten.
• KKP juga sedang menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan penyuluhan tersebut, dan pada saat ini KKP sedang melakukan untuk meminimalisasi relokasi perikanan Bantul sesuai hasil raker KKP pada hari senin lalu, Dirjen KKP memohon maaf kepada Komisi 4 bahwa sampai hari ini permasalahan tersebut masih belum tuntas.
• Selanjutnya Dirjen KKP menyampaikan terkait penyuluh PNS, tahun lalu per juni 2017 KKP menerima limpahan dari PNS daerah menjadi PNS pusat. Dari 3182 penyuluh PNS sekitar 96,8% sudah terlegalisir. KKP juga mengucapkan terimakasih karena sudah didorong terkait anggaran bagi penyuluh perikanan bantu dan KKP telah berkomitmen untuk tidak mengurangi alokasi, sehingga total penyuluh bantu per 2017 sebanyak 2407 orang. Untuk tahun 2018 KKP telah membuka rekrutmen penyuluh Bantul sebanyak 11.924 orang yang sudah masuk ke KKP.
• Tugas penyuluh sangat berat, diantaranya yaitu membantu pendataan KKP, pengukuran usaha koperasi, usaha menengah dan kecil, dan membantu akses permodalan.

Direktur Jenderal Kemendagri

• Dirjen Kemendagri menyampaikan bahwa penyuluh perikanan semua dipindah ke pusat sesuai dengan amanat undang-undang, dan Kemendagri mencoba lebih fokus bagaimana mengamankan penyuluh yang PNS sehingga Kemendagri bersama BKN berusaha mempercepat proses pengalihan, dan untuk kelautan prosesnya agak sedikit rumit karena para penyuluh daerah khawatir akan dipindah ke pusat, mereka juga berpikir anak dan istri mereka.
• Menyangkut masalah hal-hal yang menurut Kemendagri masih menjadi perhatian adalah manajemen pengorganisasian penyuluh pertanian, dan Kemendagri ingin mengadakan tim ad hoc yang dapat membantu kementerian pertanian, kehutanan dan KKP. Kemendagri juga berharap agar tetap memberikan penguatan kapasitas terhadap optimalisasi kinerja para penyuluh itu sendiri.

Badan Kepegawaian

• Badan Kepegawaian menyampaikan bahwa proses pemindahan Tenaga penyuluh dari desa ke kota, dari kabupaten ke provinsi hampir tidak ada masalah. Secara prinsip, BKN tidak dapat menyampaikan masalah karena penyerapan sudah cukup tinggi dan mencapai 95%.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

• Kemenpan RB menyampaikan bahwa surat Menteri Keuangan sudah menginformasikan ke Kemenpan, bahwa beban untuk dana pensiun sangat besar, jumlah pensiunan hampir 2,1juta orang tetapi APBN tetap bayar maka berat sekali beban APBN kita. Terkait penerimaan yang heboh 2018 belakangan ini, KemenpanRB sudah mendapat himbauan agar mengangkat sesuai dengan jumlah yang pensiun tentu dalam bingkai regulasi.

Perwakilan Kementerian Keuangan

• Perwakilan Kemenkeu menyampaikan bahwa Kemenkeu hari ini akan membahas mengenai tenaga penyuluh yang belum PNS, dan mereka ingin diangkat menjadi PNS. Kemenkeu sadar bahwa proses pengangkatan menjadi PNS ada di dalam undang-undang maka Kemenkeu harus menghormati ini.
• Kemenkeu juga sepakat bahwa perekrutan pegawai negeri dipatuhi melalui undang-undang. Tentang formasi setting sepenuhnya kewenangan bapak/ibu di lembaga. Kemenkeu hanya berpesan untuk diperhitungkan beban kerjanya.
• Kemenkeu akan mencari kegiatan mana saja yang dapat dipadatkaryakan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para penyuluh, dan kita harus mengawal program-program prioritas yang menjadi kewajiban pemerintah, berapa manfaat yang dapat diberikan.