• Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) mengatakan bahwa yang penting undang-undang perubahan ini jangan sampai seperti undang-undang Budidaya yang lama.
• Perlu adanya tambahan tentang air, pabrik, dan kebutuhan yang lain karena semua di butuhkan oleh petani yang di korbankan.
• Mengenai gagal panen para penguasa tidak ingin membuat driyer karena dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan petani akan semangat jika ada harga yang bagus.
• Pemerintah seharusnya melakukan penyuluhan pertanian tetapi sekarang undang-undang 23 dan undang-undang 16 menjadi kontradiksi.
• KTNA berharap legislatif dapat membantu permasalahan tersebut.

SPI

• SPI mengatakan bahwa RUU Sistem Budidaya Tanaman, prinspinya paling tidak yaitu kedaulatan benih, nasional tidak adanya memihak pada korporasi, pertimbangan berkelanjutan, agroekologi, dan reforma agraria.
• SPI merasa belum di akomodir dalam rancanagan ini dan harus ada hermonisasi dengan undang-undang sebelumnya seperti Undang-Undang Pangan, dan lain-lain.
• Menurut SPI, dalam pasal 1 harus ada penambahan untuk mencapai kedaualatan pangan petani, sehingga perlu keterlibatan koprasi dan petani.
• Dalam pasal 5 SPI juga mengusulkan agar kata "Masyarakat" diganti oleh “Pelaku Usaha Pertanian”. Selain itu, jaminan ketersediaan lahan harus diperhatikan karena banyak petani yang kesulitan terkait masalah kepemilikan lahan.
• Dalam pasal 13 perlu ada penambahan ayat wajib mengutamakan kebutuhan ketersediaan lahan untuk petani kecil, lalu pasal 15 kata "wajib" berpotensi masalah, sehingga perlu dihilangkan.
• Pasal 22 perlu ditambah untuk mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi soal pengedaran benih.
• Pasal 27, benih Genetically Modified Organism (GMO) perlu diatur juga.
• Pasal 31 hak guna pakai air harusnya dihapuskan, ini berpotensi monopoli oleh swasta yang merenggut hak air untuk petani.
• Pasal 67 Koperasi dan Bumdes harus dimasukan.

Asosiasi Bunga Indonesia (ASBINDO)

• Asosiasi Bunga Indonesia (ASBINDO) mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 sudah cukup lama, dan ASBINDO berharap agar revisinya dapat mengakomodir segala kebutuhan yang ada.
• Menurut ASBINDO, benih merupakan faktor krusial terhadap petani, dan benih yang unggul akan menentukan produktivitas tanaman.
• ASBINDO mengatakan pula bahwa ekspor Indonesia mengalami penurunan karena negara-negara tujuan ekpor Indonesia seperti Thailand dan Filipina sudah menggunakan bio teknologi bukan lagi hibrida.

Asosiasi Petisida

• Asosiasi Petisida mengatakan Undang-Undang Budidaya akan menjadi payung untuk undang-undang yang lainya.
• Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman baik jika dapat memayungi undang-undang yang lainnya.
• Terkait sarana produksi, istilah “ramah lingkungan” itu tidak terdefinisi dengan jelas dan multitafsir, sehingga perlu diganti menjadi "bahan pengendali yang telah terdaftar".

Asosiasi Produsen Pupuk

• Asosiasi Produsen Pupuk mengatakan bahwa pupuk dari luar negeri mulai banyak masuk, ini harus diantisipasi.