Rangkuman Terkait
- Rencana menjadikan Pabrik Indarung I di Sumatera Barat sebagai World Heritage/Destinasi Wisata — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama PT Berdikari, Direktur Utama PT Garam, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia /Perindo, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, dan Direktur Keuangan, Manrisk, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Transportasi dalam Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2022-2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut Perum Damri, Dirut PT AP I, Dirut PT Pelni, Direktur PT ASDP, dan Dirut Pelindo
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
- Pandangan Poksi-poksi terhadap Pencairan Utang Pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Talangan ta. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI
- Program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance
- Pendalaman Terkait Penerima Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk.
- Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI
- Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum BULOG dan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
- Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN, dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perusahaan BUMN
- Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Kondisi Aktualisasi terkait Dampak COVID-19 - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. XL Axiata dan Direktur Strategi PT. Indosat
- Kondisi Aktual terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. , PT. Pelayaran Nasional (Persero), PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Industri Dalam Negeri – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perindustrian RI
- Masukan Lintas Sektor Terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua GP Farmasi, Pertekstilan Indonesia, Gabungan Pengusaha Jamu, Obat, Makanan dan Minuman
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran BKPM dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Kepala BKPM
- Ketersediaan Pangan dan Bahan Pokok terkait Dampak Covid-19, Relaksasi Peraturan Perdagangan dan Mewujudkan Ketahanan Pangan - RDP (Virtual) Komisi 6 dengan Dirjen Perdagangan dan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BPPBK)
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Perdagangan Dalam Mengadapi Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Eselon 1 Kementerian Perdagangan RI
- Laporan Ketersediaan Bahan Pangan Selama Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Dirut Bulog, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia, Dirut PT Berdikari, Dirut PT Sang Hyang Seri dan Dirut PT Pertani
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
RAPBNP 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengan dan Dekopin
Tanggal Rapat: 8 Jun 2016, Ditulis Tanggal: 1 Apr 2021,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Menteri Koperasi dan UKM
Pada 8 Juni 2016, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengan dan Dekopin mengenai RAPBNP 2016. Rapat Kerja ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: haluanlampung.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Koperasi dan UKM
- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa berdasarkan Instruksi Presiden, penghematan atau pemotongan belanja utamanya terhadap belanja perjalanan dinas dan paket meeting, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, iklan, dan operasional perkantoran lainnya, serta pembangunan gedung/kantor, pengadaan kendaraan dinas/operasional, sisa dana lelang atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum terikat, dan kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya.
- Sesuai Inpres tersebut penghematan dan pemotongan belanja K/L, tidak dilakukan terhadap: a. Anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah, dan b. Anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum.
- Adapun penghematan/pemotongan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM dilakukan terhadap belanja perjalanan dinas, paket meeting, biaya rapat lainnya dan anggaran yang masih diblokir yaitu Bantuan Modal untuk Wirausaha Pemuda, Inkubator Bisnis dan Beasiswa.
- Dengan demikian, anggaran Kementerian Koperasi dan UKM semula sebesar Rp1.233.184.526.000 menjadi Rp1.065.438.716.500.
- Untuk Sandingan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016 sebelum Penghematan atau Pemotongan sebesar Rp1.233.184.526.000 menjadi Rp1/065.438.716.500, dibandingkan Pagu Indikatif TA 2017 sebesar Rp1.114.475.946.000.
Perwakilan DEKOPIN
- Perwakilan DEKOPIN penjelasan realisasi penyerapan anggaran DEKOPIN per-Mei 2016 sebesar 17%.
- Terkait dengan kebijakan Pemerintah mengenai Penghematan atau Pemotongan Anggaran Tahun 2016, dari pagu anggaran sebesar Rp47.142.837.000, besaran penghematan atau pemotongan yang disebarkan pada anggaran DEKOPIN sebesar Rp9.376.909.000 atau sebesar 19% yang bersumber dari efisiensi anggaran Rp406.575.000 dan sumber lain Rp.8.969.934.000.
- Dengan adanya pemotongan tersebut maka anggaran DEKOPIN Tahun 2016 menjadi Rp37.766.228.000.
- Adapun solusi yang dilakukan DEKOPIN, antara lain yaitu Melakukan penghematan anggaran, Menunda pelaksanaan beberapa kegiatan yang dibiayai oleh APBN 2016, dan Berikhtiar mengembangkan badan usaha koperasi guna membiayai program DEKOPIN bersama anggota secara swadaya.
Menteri Koperasi dan UKM
- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa berdasarkan Instruksi Presiden, penghematan atau pemotongan belanja utamanya terhadap belanja perjalanan dinas dan paket meeting, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, iklan, dan operasional perkantoran lainnya, serta pembangunan gedung/kantor, pengadaan kendaraan dinas/operasional, sisa dana lelang atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum terikat, dan kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya.
- Sesuai Inpres tersebut penghematan dan pemotongan belanja K/L, tidak dilakukan terhadap: a. Anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah, dan b. Anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum.
- Adapun penghematan/pemotongan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM dilakukan terhadap belanja perjalanan dinas, paket meeting, biaya rapat lainnya dan anggaran yang masih diblokir yaitu Bantuan Modal untuk Wirausaha Pemuda, Inkubator Bisnis dan Beasiswa.
- Dengan demikian, anggaran Kementerian Koperasi dan UKM semula sebesar Rp1.233.184.526.000 menjadi Rp1.065.438.716.500.
- Untuk Sandingan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016 sebelum Penghematan atau Pemotongan sebesar Rp1.233.184.526.000 menjadi Rp1/065.438.716.500, dibandingkan Pagu Indikatif TA 2017 sebesar Rp1.114.475.946.000.
Perwakilan DEKOPIN
- Perwakilan DEKOPIN penjelasan realisasi penyerapan anggaran DEKOPIN per-Mei 2016 sebesar 17%.
- Terkait dengan kebijakan Pemerintah mengenai Penghematan atau Pemotongan Anggaran Tahun 2016, dari pagu anggaran sebesar Rp47.142.837.000, besaran penghematan atau pemotongan yang disebarkan pada anggaran DEKOPIN sebesar Rp9.376.909.000 atau sebesar 19% yang bersumber dari efisiensi anggaran Rp406.575.000 dan sumber lain Rp.8.969.934.000.
- Dengan adanya pemotongan tersebut maka anggaran DEKOPIN Tahun 2016 menjadi Rp37.766.228.000.
- Adapun solusi yang dilakukan DEKOPIN, antara lain yaitu Melakukan penghematan anggaran, Menunda pelaksanaan beberapa kegiatan yang dibiayai oleh APBN 2016, dan Berikhtiar mengembangkan badan usaha koperasi guna membiayai program DEKOPIN bersama anggota secara swadaya.
Menteri Koperasi dan UKM
- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa berdasarkan Instruksi Presiden, penghematan atau pemotongan belanja utamanya terhadap belanja perjalanan dinas dan paket meeting, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, iklan, dan operasional perkantoran lainnya, serta pembangunan gedung/kantor, pengadaan kendaraan dinas/operasional, sisa dana lelang atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum terikat, dan kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya.
- Sesuai Inpres tersebut penghematan dan pemotongan belanja K/L, tidak dilakukan terhadap: a. Anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah, dan b. Anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum.
- Adapun penghematan/pemotongan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM dilakukan terhadap belanja perjalanan dinas, paket meeting, biaya rapat lainnya dan anggaran yang masih diblokir yaitu Bantuan Modal untuk Wirausaha Pemuda, Inkubator Bisnis dan Beasiswa.
- Dengan demikian, anggaran Kementerian Koperasi dan UKM semula sebesar Rp1.233.184.526.000 menjadi Rp1.065.438.716.500.
- Untuk Sandingan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2016 sebelum Penghematan atau Pemotongan sebesar Rp1.233.184.526.000 menjadi Rp1/065.438.716.500, dibandingkan Pagu Indikatif TA 2017 sebesar Rp1.114.475.946.000.
Perwakilan DEKOPIN
- Perwakilan DEKOPIN penjelasan realisasi penyerapan anggaran DEKOPIN per-Mei 2016 sebesar 17%.
- Terkait dengan kebijakan Pemerintah mengenai Penghematan atau Pemotongan Anggaran Tahun 2016, dari pagu anggaran sebesar Rp47.142.837.000, besaran penghematan atau pemotongan yang disebarkan pada anggaran DEKOPIN sebesar Rp9.376.909.000 atau sebesar 19% yang bersumber dari efisiensi anggaran Rp406.575.000 dan sumber lain Rp.8.969.934.000.
- Dengan adanya pemotongan tersebut maka anggaran DEKOPIN Tahun 2016 menjadi Rp37.766.228.000.
- Adapun solusi yang dilakukan DEKOPIN, antara lain yaitu Melakukan penghematan anggaran, Menunda pelaksanaan beberapa kegiatan yang dibiayai oleh APBN 2016, dan Berikhtiar mengembangkan badan usaha koperasi guna membiayai program DEKOPIN bersama anggota secara swadaya.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Rencana menjadikan Pabrik Indarung I di Sumatera Barat sebagai World Heritage/Destinasi Wisata — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama PT Berdikari, Direktur Utama PT Garam, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia /Perindo, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, dan Direktur Keuangan, Manrisk, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Transportasi dalam Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2022-2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut Perum Damri, Dirut PT AP I, Dirut PT Pelni, Direktur PT ASDP, dan Dirut Pelindo
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
- Pandangan Poksi-poksi terhadap Pencairan Utang Pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Talangan ta. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI
- Program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance
- Pendalaman Terkait Penerima Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk.
- Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI
- Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum BULOG dan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
- Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN, dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perusahaan BUMN
- Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Kondisi Aktualisasi terkait Dampak COVID-19 - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. XL Axiata dan Direktur Strategi PT. Indosat
- Kondisi Aktual terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. , PT. Pelayaran Nasional (Persero), PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Industri Dalam Negeri – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perindustrian RI
- Masukan Lintas Sektor Terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua GP Farmasi, Pertekstilan Indonesia, Gabungan Pengusaha Jamu, Obat, Makanan dan Minuman
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran BKPM dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Kepala BKPM
- Ketersediaan Pangan dan Bahan Pokok terkait Dampak Covid-19, Relaksasi Peraturan Perdagangan dan Mewujudkan Ketahanan Pangan - RDP (Virtual) Komisi 6 dengan Dirjen Perdagangan dan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BPPBK)
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Perdagangan Dalam Mengadapi Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Eselon 1 Kementerian Perdagangan RI
- Laporan Ketersediaan Bahan Pangan Selama Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Dirut Bulog, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia, Dirut PT Berdikari, Dirut PT Sang Hyang Seri dan Dirut PT Pertani