Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

RKA 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Perindustrian dan Badan Standarisasi Nasional

Tanggal Rapat: 4 Sep 2017, Ditulis Tanggal: 11 Sep 2020,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Menteri Perindustrian

Pada tanggal 4 September 2017, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Perindustrian dan Badan Standarisasi Nasional tentang RKA 2018. Rapat Kerja (Raker) ini dibuka dan dipimpin oleh Daniel Johan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) daerah pemilihan Kalimantan Barat pada pukul 11:39 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: Jejak Parlemen)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Perindustrian
  • Menperin mengatakan bahwa berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN tentang pagu anggaran 2018, sebesar Rp288 Miliar, dan dari BNPB sebesar Rp220 Miliar. Belanja operasional perkantoran sebesar Rp243 Miliar yang dimana bersumber dari rupiah murni sebesar Rp2.605.734.786.000. Kemenperin membutuhkan alokasi dana tambahan sebesar Rp338,2 Miliar melakukan beberapa kegiatan, selain itu dari kegiatan yang telah dialokasikan Kemenperin membutuhkan Rp778.2 Miliar yang akan digunakan untuk kegiatan penumbuhan industri kecil menengah dan gedung baristand Manado, lalu revitalisasi SMK sebesar Rp828,35 Milyar.
  • Dalam rangka pengembangan perindustrian Kemenperin membuat 6 kebijakan prioritas yaitu penguatan SDM melalui Vokasi Industri dan penguatan SDM telah dilakukan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Utara.
  • Sedangkan untuk pengembangan wilayah industri dilakukan di Ketapang, Palu, dan lain-lain.
  • Untuk pengembangan industri, Kemenperin melakukan 6 kebijakan prioritas yaitu 1.Program "Link and Match", 2. Value industri, 3. Mendorong padat karya pada orientasi ekspor, 4. Pengembangan industri kecil menengah (e-commerce), 5.Pengmbangan berbasis tembakau, 6. Pengembangan wilayah khusus.

Badan Standarisasi Nasional (BSN)

  • BSN menjelaskan bahwa Pagu Anggaran BSN Rp182.465.697.000. Prioritas nasional dibiayai SBSN sebesar Rp50 Milyar untuk membangun laboratorium BSN. BSN juga menyampaikan terkait pagu anggaran, menyatakan bahwa BSN mendapat pagu anggaran sebesar Rp182 Miliar dan Rp150 Miliar untuk pembangunan laboratorium BSN. Untuk program standarisasi, yaitu penelitian standarisasi sebesar Rp16 Miliar, sehingga BSN kekurangan anggaran untuk 2018 sebesar Rp48 miliar.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan