• Pemerintah Daerah Banten menjelaskan bahwa kini di Banten sedang membahas Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan, yang di dalamnya bahas upah minimum dari Peraturan Pemerintah Nomor 78.
• Daerah Serang dan Tangerang mengusulkan mengenai upah minimum sektoral, tetapi butuh waktu untuk meninjaunya karena pembagian sektoral berdasarkan wilayah, bahan baku, dan lain-lain.
• Pemerintah Daerah Banten berharap Lembaga Pengupahan Nasional di hirarki langsung dengan Dewan Pengupahan Daerah. Banten menghadapi persoalan pengangguran yang cukup besar.
• Disnaker Banten sepakat perlu ada penguatan kepastian formula.

Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta

• Kadisnaker DKI Jakarta menjelaskan bahwa di provinsi Jakarta telah melakukan survey hidup layak ke pasar tradisional langsung oleh dewan pengupahan yang dilakukan setiap bulan dan setiap untuk melihat kebutuhan masyarakat.
• Kebutuhan hidup layak DKI Jakarta di bulan Oktober ditetapkan Rp2.980.000, lalu keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 upah minimum Jakarta yaitu Rp3.010.500, dan dibulatkan menjadi Rp3,1 Juta.
• Formula perhitungan upah minimum tidak dapat disamaratakan semua daerah di Indonesia karena besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tiap daerah berbeda.

Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat

• Disnaker Jawa Barat menyampaikan bahwa UMK tertinggi adalah di Kabupaten Karawang. Di Jawa Barat dilakukan upah minimum provinsi yang mengacu pada perusahaan perkebunan agar tidak ada gap. Laju perekonomian di Jawa Barat ialah 5%, tetapi inflasi yang berjalan sebesar kurang lebih 2%.
• Perwakilan Disnaker Jawa Barat berharap Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Inflasi saling melengkapi.
• Perwakilan Disnaker Jawa Barat mengatakan bahwa banyak pengusaha yang ingin memindahkan usaha mereka ke daerah yang upah minimumnya lebih rendah padahal para lembaga ini ingin mengembangkan potensi industri agar memajukan daerah tersebut.
• Dibutuhkan win-win solution untuk memperkecil gap yang terkait dengan masalah upah minimum.

Dewan Pengupahan Nasional

• Dewan Pengupahan Nasional menjelaskan bahwa dari sisi hukum, apa yang menjadi landasan teori yang telah dikaji, nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terakomodir pd inflasi, karena nilai inflasi dan PDB yang akan mengukur kehidupan layak. Menurut Dewan Pengupahan Nasional, berdasarkan teori dan praktek yang telah dikaji Peraturan Pemerintah Nomor 78 tidak melanggar Undang-Undang Nomor 13.
• Menurut BPS, inflasi mencerminkan kebutuhan dari data kabupaten Kota dari Index Harga Konsumen.
• Terkait mana yang diuntungkan bagi pekerja apakah undang-undang atau peraturan pemerintah, Dewan Pengupahan Nasional menjelaskan tidak ada yang diuntungkan menurut pekerja dan pengusaha, karena hal ini berbeda dengan dirugikan.
• Fungsi di dewan melakukan penyuluhan sosialisasi dan pengembangan sistem pengupahan, karena Dewan Pengupahan tidak menetapkan upah minimum, namun tetap memberikan advice.
• Tugas dewan pengupahan adalah pengawasan pengupahan minimum agar berjalan, namun ini yang belum optimal. Dewan pengupahan nasional selain memberikan usulan upah minimum, tetapi juga pembinaan dan pemantauan.