Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap 5 RUU Kerjasama Bidang Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Tim Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Menteri Luar Negeri)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP BSSN dan Bakamla Tahun 2025 - RDP Komisi 1 dengan BSSN dan Bakamla
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Anggaran Infrastruktur Diplomasi, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan negara Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Prancis – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi/Praktisi
- Kesiapan TNI dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada Serentak 2024 - Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam Mengawal Pelayanan Informasi Idul Fitri 1445 Hijriah dan Persiapan Pilkada Serentak 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Progres Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data, dan lain-lain — Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
- Masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelarangan Senjata Nuklir — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Akademisi, dan LSM
Tanggal Rapat: 26 Mar 2024, Ditulis Tanggal: 2 May 2024,Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Curie Maharani, Executive Director of Indo-Pacific Strategic Intelegence
Pada 26 Maret 2024, Komisi 1 DPR-RI mengadakan RDPU dengan pakar, akademisi, dan LSM tentang masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Sugiono dari Fraksi Gerindra dapil Jawa Tengah 1 pada pukul 13.03 WIB. (Ilustrasi: Kementerian Pertahanan)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Muhammad Arifin, Pakar
- Kerja sama pertahanan; Dimensi:
- Autonomy: Kerja sama dilandasi penghormatan atas kedaulatan dan kepentingan nasional
- Efficacy: Kerja sama pertahanan dapat berlangsung secara efektif dan menghasilkan keluaran yang bermanfaat bagi kepentingan nasional (kerangka legal dan institusional)
- Input legitimacy: Partisipasi dan persetujuan publik atas proposal/poin kemitraan dengan negara lain
- Output legitimacy: Pengakuan dan apresiasi publik atas hasil kerja sama pertahanan yang dicapai oleh para pihak
- Kerja sama pertahanan; Typology (Typology of Defence Cooperation in the 21st Century):
- Forms of cooperation:
- “Bi” (2)
- “Mini” (3-7)
- “Multi” (8+)
- Objectives:
- Specific
- General
- Length:
- Transient
- Permanent
- Domain:
- Operational Aspects
- Investments
- Framework:
- Institutionalised
- Non-Institutionalised
- Forms of cooperation:
- Kerentanan global:
- Keberlanjutan polycrisis; krisis dalam beragam bentuk yang terjadi pada waktu bersamaan; Pandemi Covid-19, konflik bersenjata, krisis iklim, dan kenaikan tinggi biaya hidup
- Situasi tak menentu di Laut Cina Selatan dan risiko instabilitas keamanan di Korea Utara dan Taiwan
- Intensitas konflik Palestina-Israel; naiknya sentimen anti barat dan ekstremisme
- Manfaat bagi kepentingan nasional:
- Autonomy: Kerja sama dan sikap saling menghormati telah terjalin antara RI dan empat negara mitra
- Efficacy: Hubungan diplomatik dan kerja sama telah terjalin lama dan terbukti bermanfaat bagi RI dan masing-masing mitra
- Input legitimacy: Dukungan masyarakat dan kesesuaian substansi serta bentuk kerja sama dengan kepentingan nasional
- Output legitimacy: Perlu pengawasan berkelanjutan dari DPR-RI dan publik secara luas atas implementasi kerja sama serta dampaknya bagi kemaslahatan RI
- Implementasi lampau dan akan datang, contoh:
- Pembukaan kantor atase pertahanan di masing-masing ibu kota negara
- Impor MLRS dari Brazil; impor panser, helikopter serbu, dan rudal arhanud dari Perancis
- Pelatihan pasukan pengamanan PM dan unit kontra-teror Kamboja oleh Kopassus
Curie Maharani, Executive Director of Indo-Pacific Strategic Intelegence
- Diplomasi pertahanan untuk apa:
- Penggunaan militer (damai) dalam diplomasi, sebagai alat kebijakan luar negeri nasional
- Komponen diplomasi publik yang berupaya, melalui tindakan tertentu, untuk menjamin perdamaian, menjaga keutuhan wilayah negara, dan bekerjasama dalam tugas internasional yang bertujuan untuk menghindari munculnya konflik, dikerahkan melalui Kementerian Pertahanan dan angkatan bersenjata sebagai lembaga pelaksana
- Aktivitas diplomasi pertahanan:
- Kontak bilateral dan multilateral antara pejabat senior pertahanan militer dan sipil
- Penunjukan atase pertahanan luar negeri
- Perjanjian kerja sama pertahanan bilateral
- Pelatihan personel pertahanan militer dan sipil asing
- Penyediaan keahlian dan nasihat mengenai kontrol demokratis atas angkatan bersenjata, manajemen pertahanan dan bidang teknis militer
- Kontak dan pertukaran antara personel dan unit militer, dan kunjungan kapal
- Penempatan personel militer atau sipil di Kementerian Pertahanan angkatan bersenjata negara mitra
- Pengerahan tim pelatihan
- Penyediaan peralatan militer dan bantuan material lainnya
- Latihan militer bilateral atau multilateral untuk tujuan pelatihan
- Dilema diplomasi pertahanan:
- Sejauh mana diplomasi pertahanan harus bergantung pada timbal balik
- Sejauh mana kerja sama diplomasi pertahanan harus bergantung pada perilaku domestik mitra dalam kaitannya dengan hak asasi manusia dan demokrasi
- Sejauh mana kerja sama diplomasi pertahanan harus dikaitkan dengan perilaku negara mitra dalam isu-isu yang lebih luas di luar hubungan bilateral langsung yang bersangkutan
- Diplomasi pertahanan:
- Sasaran:
- Langkah-langkah membangun kepercayaan diri
- Peningkatan kapasitas
- Industri pertahanan
- Aktor:
- Pemerintah
- Parlemen
- Industri
- Lainnya (lembaga think tank, akademisi, dll)
- Kerja sama pertahanan:
- Defence Cooperation Agreement
- Forum: 2+2, defence minister, Senior Officials Meetings, Strategic Dialogues, Working Group, Defence Industry Cooperation Commitess
- Sasaran:
- Diplomasi pertahanan Indonesia mengalami kesenjangan antara tujuan dan keluaran; Dari seluruh kegiatan diplomasi pertahanan, latihan gabungan merupakan kegiatan yang paling banyak dan penting. Awalnya latihan gabungan didominasi bentuk bilateral, namun setelah tahun 2014 mulai mengambil bentuk multilateral. Bentuk diplomasi ini dipilih karena mencakup berbagai kepentingan sekaligus, yaitu peningkatan kepercayaan diri, peningkatan kapasitas, membangun reputasi internasional, dan melibatkan negara-negara rival besar (Amerika Serikat dan Tiongkok).
- Adapun kerja sama industri pertahanan Indonesia, didominasi oleh impor senjata. Berdasarkan data SIPRI International Arms Transfer, Indonesia menempati peringkat ke-16 importir senjata terbesar dunia pada periode 2012-2016 dan 2017-2021.
- Pertumbuhan ekonomi UEA pada 2022 paling pesat dibandingkan ketiga negara lain, namun menunjukan pola yang sangat fluktuatif dalam satu dekade terakhir.
- Anggaran pertahanan Perancis secara value adalah yang terbesar dan secara rasio terhadap PDB cukup ideal pada 2%. Brazil memiliki belanja pertahanan paling kecil, meski secara rasio terhadap PDB baru 1%, namun peningkatan belanja pertahanan sulit dilakukan karena pertumbuhan ekonomi yang buruk. UEA memiliki rasio belanja pertahanan terhadap PDB hampir 6% sehingga sulit untuk ditingkatkan lagi dan mungkin berisiko turun.
- Perancis saat ini menjadi eksportir senjata terbesar kedua dunia setelah Amerika Serikat. Secara value, nilai produksi senjata Perancis terus meningkat dalam dekade terakhir. Akan tetapi, jumlah industri pertahanannya yang masuk SIPRI 100 besar dunia justru turun, dari enam perusahaan menjadi lima, menunjukan beberapa industri yang overperforming.
- Adapun Brazil dan UEA yang sempat masuk daftar yang sama, per 2022 tidak lagi mampu mempertahankan posisinya. Tidak ada perusahaan produsen senjata dari kedua negara yang cukup berdaya saing untuk masuk dalam daftar SIPRI. Secara value, nilai produksi senjata Brazil hanya bertambah sedikit. Adapun UEA menunjukan ketidakkonsistenan nilai produksi senjata.
- Tren ekspor dan impor senjata dengan Indonesia; Perancis dan Brazil menjadi penyuplai alutsista kepada Indonesia. Dalam dua dekade terakhir, Perancis menyuplai Indonesia dengan delapan jenis alutsista senilai yang mencakup tank medium, kendaraan lapis baja, kendaraan rekayasa dan pemeliharaan, howitzer, helicopter multiperan, helicopter transportasi, sistem pertahanan udara portabel, dan peluncur roket. Nilai ekspor alutsista Perancis ke Indonesia selama 2012-2022 adalah 473 USD. Pada 2022, Indonesia memiliki 21 jenis alustsista yang berasal dari Perancis. Dalam periode yang sama, Brazil mengekspor roket dan pesawat serang ringan. Nilai ekspor alutsista Brazil ke Indonesia selama 2012-2022 adalah 133 juta USD. Pada 2022, Indonesia memiliki 2 jenis alutsista yang berasal dari Perancis.
- Adapun UEA belum mencatat ekspor ke Indonesia, namun sebaliknya Indonesia mencatat ekspor ke UEA senilai 63 juta USD untuk CN0235. Pada tahun 2023, Indonesia meneken kontrak penjualan LPD 163m produksi PT PAL.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap 5 RUU Kerjasama Bidang Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Tim Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Menteri Luar Negeri)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP BSSN dan Bakamla Tahun 2025 - RDP Komisi 1 dengan BSSN dan Bakamla
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Anggaran Infrastruktur Diplomasi, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan negara Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Prancis – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi/Praktisi
- Kesiapan TNI dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada Serentak 2024 - Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam Mengawal Pelayanan Informasi Idul Fitri 1445 Hijriah dan Persiapan Pilkada Serentak 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Progres Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data, dan lain-lain — Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
- Masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelarangan Senjata Nuklir — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi