Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Indonesia

Tanggal Rapat: 12 Oct 2015, Ditulis Tanggal: 20 Aug 2021,
Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia

Pada 12 Oktober 2015, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Indonesia mengenai Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Abdul Kharis dari Fraksi Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) dapil Jawa Tengah 5 pada pukul 10:40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat dihadiri oleh 10 anggota dari 7 Fraksi. (Ilustrasi: liputan6.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia


Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Indonesia

  • Untuk membahas BOPTN, memang tidak terlepas dari formula anggaran yang minggu lalu dibicarakan.
  • Alokasi dasar adalah alokasi minimum yang dibutuhkan PTN. PTN tidak bisa lepas dari tridarma perguruan tinggi.
  • PT yang ada di daerah tidak terlepas dari indeks dan jenis PTN baru.
  • Alokasi untuk dosen baru tidak sebanyak yang dosen pensiun.
  • Di beberapa PT mengalami masalah yang serius mengenai dana alokasi dosen baru dan dosen pensiun.
  • Alokasi intensif digunakan untuk meraih capaian dalam suatu proker yang diraih PTN tersebut.
  • Kerjasama dengan pihak ketiga sangat dibutuhkan dalam alokasi insentif seperti Pemda.
  • Sekarang semua PTN diharapkan mempunyai akreditasi institusi. Prodi/PTN baru harus bekerja keras.
  • Akreditasi orientasinya tidak hanya nasional, tetapi harus internasional.
  • Target pengabdian dalam masyarakat harus ditingkatkan dengan adanya fasilitasi.
  • Melalui program pertukaran mahasiswa nusantara (permata), diharapkan dapat meningkatkan pengabdian masyarakat.
  • Jumlah mahasiswa yang memenuhi target minimum harus diberikan point reward tersendiri.
  • Hal yang dirumuskan hasilnya harus lebih dari formula tersebut.
  • Proporsi mahasiswa menjadi penting untuk merumuskan formula anggaran BOPTN.
  • Kendala BOPTN ada pada jumlah PTN, mahasiswa, pertambahan, dan inflasi tahunan yang berjalan.
  • Total alokasi BOPTN yang diperlukan sebesar Rp5.504.327.294.770,-.
  • Inflasi menjadi konsekuensi yang harus dipertimbangkan.
  • Majelis Rektor memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Fraksi.
  • Sudah menjadi konsekuensi logis mengenai kenaikan anggaran untuk PTN baru. 
  • Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal yang menjadi prioritas utama, bukan hanya infrastruktur.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan