Rangkuman Terkait
- Laporan Panja RUU, Pandangan Mini Fraksi terhadap Hasil Pembahasan RUU, dan Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai RUU Operan (Carry Over) – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah (Menteri Parekraf, Menteri PAN-RB, Menteri Dikbud Ristek, Menteri KumHAM, dan Menteri PPN
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKA) Perpustakaan Nasional RI Tahun 2025 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI
- Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker) dan Pembahasan Implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penghapusan Kegiatan Ekstrakurikuler Gerakan Pramuka, Kebijakan Mahasiswa Magang di Luar Negeri, dan isu lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Pendidikan – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum-Forum Guru Nasional
- Kegiatan Scientific Paper Competition Universitas Pertamina (SPACE UP) 6.0 dengan Tema Gen Z’s Role in Improving SDGs Points in Education Sector - RDPU Komisi 10 dengan Rektor Universitas Pertamina
- Penyampaian Aspirasi Masalah Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi dan Masa Depan SMK Penerbangan - RDPU Komisi 10 dengan Perkumpulan Forum Komite Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Kabupaten Banyuwangi dan Forum Komunikasi SMK Penerbangan Indonesia (FKSMKPI)
- Penyampaian Aspirasi terkait masalah Pendidikan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Komite SMA dan Kejuruan Kabupaten Banyuwangi, dan Forum Komite Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Indonesia (FKSMKPI)
- Realisasi Program dan Anggaran sampai Akhir Desember 2023, Penyampaian DIPA TA 2024, dan Persiapan menjelang Olimpiade 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Realisasi Program dan Anggaran sampai akhir Desember 2023, Penyampaian DIPA Tahun Anggaran 2024 sesuai Amanat Raker 22 November 2023 sebagai Bahan Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024, dan Persiapan menjelang Olimpiade 2024 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI
- Realisasi Program dan Anggaran sampai Desember 2023 dan Penyampaian DIPA TA 2024 sesuai Amanat Raker 14 November 2023 sebagai Bahan Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan APBN TA 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan terkait RUU Kepariwisataan - RDPU Komisi 10 dengan Dirjen Kebudayaan, Ahli Sejarah Indonesia, Dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dan Jurnalis/Filmmaker
- Masukan Substansi Kebudayaan terhadap Draft Rancangan Undang Undang (RUU) Kepariwisataan — Panitia Kerja (Panja) RUU Kepariwisataan Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, dan Pakar
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Thom Jan Marinus Haye, dan Maarten Vincent Paes - Raker Komisi 10 dengan AD INTERIM Menteri Pemuda dan Olahraga
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyampaian Ucapan Terima Kasih Lulus Passing Grade, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia
- Penyampaian Aspirasi terkait Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kemendikbudristek, Aliansi Mahasiswa Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2023, dan Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI)
- Realisasi Program dan Anggaran sampai akhir Desember 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Kepala Perpustakaan Nasional
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) CEO Putri Hijabfluencer Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Penyerahan Laporan Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan, Penyampaian DIPA TA 2024, Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Penyampaian Aspirasi tentang Kondisi Guru Honorer PPPK dan Permasalahan Pendidikan - RDPU Komisi 10 dengan Forum Guru
Tanggal Rapat: 2 Apr 2024, Ditulis Tanggal: 9 Jun 2024,Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Forum Bersama Guru Honorer Kota Tasikmalaya
Pada 2 April 2024, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Guru tentang penyampaian aspirasi terkait kondisi guru honorer PPPK dan permasalahan pendidikan. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Abdul Fikri Faqih dari Fraksi PKS dapil Jawa Tengah 9 pada pukul 10.32 WIB. (Ilustrasi: tirtamedia.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta Nusantara
- Tuntutan guru honorer se-Indonesia:
- Menyelesaikan semua permasalahan yang ada terkait honorer yang ada untuk tidak dites kembali seperti:
- PG 2021 (P1)
- THK II (P2)
- Tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN
- PG, TP, P (P3), PPG, dan guru swasta (P4)
- Segera untuk mengangkat kategori di atas, agar tidak ada lagi anggaran untuk Tes CAT dan peserta dari pelosok ke tempat tes
- Untuk yang tidak terdata di database BKN, pendataan mohon gunakan database Dapodik
- Memperbanyak pembukaan formasi, ABK harus seimbang dengan guru yang ada dengan guru yang mengajar di sekolah-sekolah tersebut
- Memberikan sanksi pada Pemda/Pemprov jika daerahnya mempunyai honorer yang bekerja di sekolah-sekolah
- Memberikan kesempatan kepada Tendik untuk diutamakan pada formasi 2024, karena sangat penting di sekolah
- Memohon kepada pemerintah untuk tidak mengkotak-kotakkan ASN agar tidak ada gab antara PNS dan PPPK, tidak ada perbedaan antara PNS dan PPPK baik dalam pensiun, pengembangan karakter, dan seragam
- Dikaji kembali PPPK yang memiliki akademik S2 untuk diakui keberadaannya di PPPK
- Pemerintah pusat mengambil alih formasi sehingga penghapusan honorer tuntas
- Ditiadakan sistem kontrak untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun PPPK untuk berganti nama
- Pemerintah pusat memberikan instruksi ke pemerintah daerah untuk merelokasi guru-guru yang mengajar terlalu jauh dari rumah sehingga tidak efektif dan efisien
- Mendesak pemerintah untuk menuntaskan guru-guru dan Tendik sesuai TMT atau lama pengabdian, tidak boleh disaingkan dengan guru-guru TMT di bawah 2 tahun
- Buka semua formasi mata pelajaran sebanyak-banyaknya, buka formasi untuk mata pelajaran yang jarang dibuka, misalnya PAI dan Matematika, sebab untuk apa buka program studi jika tidak buka formasi
- Guru yang tidak terdata di database BKN, diupayakan diberikan kesempatan dan kemudahan untuk diangkat menjadi ASN PPPK tanpa alasan apapun, karena sudah mengabdi, dapat dilihat dari TMT 2022 ke bawah hanya administrasi saja. Untuk TMT 2022 ke atas dilakukan tes CAT karena belum mencapai 3 tahun mengabdi
- Membuka formasi BK untuk dilinierkan ke SD untuk mengatasi bullying yang terjadi di SD
- SLB diberi kesempatan untuk mengikuti tes PPPK meskipun ijazahnya bukan PLB
- Menyelesaikan semua permasalahan yang ada terkait honorer yang ada untuk tidak dites kembali seperti:
- Kesimpulan; Angkat semua guru honorer baik dari database BKN ataupun database Dapodik. Karena dilihat dari jumlah ABK itu lebih besar dari keduanya, sisanya untuk guru swasta (P4).
Forum Bersama Guru Honorer Jawa Barat
- Aspirasi:
- Bagi peserta seleksi PPPK 2023 yang berstatus P (Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas) harus diangkat langsung tanpa Tes CAT lagi, karena yang menjadi dasarnya adalah pada Tes CAT pengadaan PPPK tahun 2023 ini, terdapat peserta yang tadinya melaksanakan Tes CAT pengadaan PPPK tahun 2022 mereka mempunyai status P1 (prioritas satu), dimana pada Tes CAT pengadaan PPPK tahun 2023 P1 yang dimaksud diluluskan tanpa tes, jadi kami ingin sama adil dalam pelaksanaan Pengadaan PPPK tahun 2024 ini.
- Formasi yang diharapkan pada pelaksanaan Pengadaan PPPK tahun 2024 disesuaikan dengan jumlah peserta yang berstatus P pada Tes CAT Pengadaan PPPK tahun 2023, serta membuka formasi bagi guru honorer sebagai guru kelas dan bidang studi yang sesuai dengan jumlah guru honorer tersebut yang ada pada kota/kabupaten masing-masing.
- Afirmasi masa kerja 10 lebih dalam Pengadaan PPPK tahun 2024 karena dengan dasar bahwa masa kerja 10 tahun ini telah mengabdi lebih lama daripada masa kerja di bawahnya.
- Linieritas ijazah lulusan disesuaikan dengan bidang formasi ijazah yang dimiliki karena dengan dasar bahwa pada Tes CAT tahun 2023 ini banyak guru yang tidak linier dapat mengisi jenjang instansi yang tidak sesuai.
- Membuka formasi khusus untuk TAS (Tenaga Administrasi Sekolah)/ Tendik (Tenaga Kependidikan).
- Menolak guru dari swasta untuk mendaftar PPPK ke sekolah negeri karena dengan dasar masih banyak guru honorer negeri yang belum terangkat.
- Mengubah mekanisme penganggaran PPPK yang semula melalui mekanisme DAU menjadi DAK.
Forum P1 PGRI Pembatalan Nasional
- Yang sudah dilakukan dan perkembangannya:
- Meminta audiensi dengan Dirjen GTK pada 10 Maret 2023 dalam hal ini bertemu langsung dengan Prof. Nunuk Suryani, selaku Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- Melakukan audiensi dengan pihak-pihak terkait lainnya, yaitu pihak KemenPAN-RB serta sempat melakukan audiensi dengan Komisi 10 DPR-RI yang pada saat itu diterima oleh Ibu Sakinah Al Jufri dari Fraksi PKS.
- Meminta pengarahan dan sekaligus naungan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia.
- Dirjen GTK berjanji bahwa status P1 akan terus melekat pada semua pelamar Prioritas I.
- Pelamar Prioritas I tidak akan lagi mengikuti tes yang dilaksanakan, karena status P1 akan menjadi prioritas dan nilai yang dipakai adalah nilai yang sudah ada.
- Dirjen GTK berjanji akan menuntaskan semua pelamar Prioritas 1 selama formasi tersedia yang dibuka oleh masing-masing pemerintah daerah.
Forum Guru Non-ASN Pendidikan Menengah Sulawesi Selatan
- Aspirasi:
- Semua guru mata pelajaran Non ASN dengan pengabdian minimal 5 tahun ke atas harus jadi prioritas untuk diangkat menjadi ASN PPPK 2024 tanpa tes.
- Guru induk jangan sampai tergeser karena mereka sudah lama mengabdi di sekolah tersebut.
- Buka formasi sebanyak-banyaknya pada penerimaan ASN PPPK 2024 untuk mata pelajaran gemuk seperti:
- Bahasa Inggris
- Bahasa Indonesia
- Matematika
- Sosiologi
- Bahasa Jerman
- Biologi
- Permohonan linieritas jurusan untuk mata pelajaran gemuk seperti:
- Bahasa Inggris linier dengan BK
- Bahasa Indonesia linier dengan Bahasa Daerah dan Seni Budaya
- Sosiologi linier rumpung IPS dan BK
- Bahasa Jerman linier dengan Bimbingan Bahasa Asing dan BK yang diakui di Dapodik untuk pemenuhan jumlah jam sertifikasi
- Bilogi linier IPA
- Matematika linier TIK
- Untuk mapel Bahasa Jerman yang tidak ada formasi sejak rekrutmen Tahap 2 sampai tahap 4 PPPK, harap diusulkan ke pusat untuk dibukakan formasi tahun 2024.
- Ada beberapa mapel pada rekrutmen tahun 2023 tidak bisa resume dan tidak bisa mendaftar karena sistem terkunci.
- Guru honorer yang ikut seleksi PPPK tahun 2022 lolos memenuhi nilai ambang batas sesuai pada tahun 2021 dapat status TP pada seleksi tahun 2023 mendapat status P untuk diangkat secara langsung pada penerimaan PPPK 2024.
- Agar dibukakan formasi PPPK sebanyak jumlah data Non ASN di Pemprov Sulawesi Selatan yang terlampir.
- Sosiologi agar dilinierkan ke mapel BK, Sejarah, Geografi, dan TIK.
- Meminta agar sekiranya dibukakan formasi mapel Antropologi di satuan kerja SMA sebagai mapel linier Sosiologi dan juga sebagai salah satu solusi untuk mencukupkan jumlah jam sertifikasi.
- Agar dibukakan formasi di sekolah induk masing-masing.
- Status pengabdian lama dijadikan prioritas dan melihat umur.
- Agar dibukakan formasi PPPK sesuai jumlah guru honorer Bahasa Jerman karena selama 2 tahun tidak dibuka sehingga jumlah honorer yang semakin bertambah karena 2 tahun tidak ada perekrutan.
- Bahasa Jerman dan Bahasa Inggris agar dilinierkan ke mapel lain, misalnya BK atau mapel lainnya.
Forum Bersama Guru Honorer Kota Tasikmalaya
- Aspirasi:
- Memohon afirmasi masa kerja di atas 10 tahun dan afirmasi usia 35+, dalam hal ini mengingat masih ada guru honorer dengan masa pengabdian lama 10 tahun lebih yang belum terekrut dalam PPPK, bahkan belum pernah bisa mengikuti seleksi sejak awal diadakan seleksi PPPK dikarenakan tidak linier.
- Memohon agar guru honorer dengan masa pengabdian lama 10+ untuk diprioritaskan.
- Memohon agar guru honorer yang berstatus P di seleksi PPPK tahun 2023 langsung pemberkasan (tidak tes lagi).Memohon regulasi anggaran untuk PPPK diubah dari DAU menjadi DAK.
- Memohon agar diadakan RDPU secepatnya, dimana di dalamnya harus dihadiri oleh Kemendikbud, KemenPAN-RB, Kemenkeu, dan Kemendagri, serta mengundang FBGH Kota Tasikmalaya dan forum yang lainnya yang hadir saat ini agar regulasi anggaran PPPK diketahui jelas oleh kami.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Panja RUU, Pandangan Mini Fraksi terhadap Hasil Pembahasan RUU, dan Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai RUU Operan (Carry Over) – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah (Menteri Parekraf, Menteri PAN-RB, Menteri Dikbud Ristek, Menteri KumHAM, dan Menteri PPN
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKA) Perpustakaan Nasional RI Tahun 2025 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI
- Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker) dan Pembahasan Implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penghapusan Kegiatan Ekstrakurikuler Gerakan Pramuka, Kebijakan Mahasiswa Magang di Luar Negeri, dan isu lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Pendidikan – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum-Forum Guru Nasional
- Kegiatan Scientific Paper Competition Universitas Pertamina (SPACE UP) 6.0 dengan Tema Gen Z’s Role in Improving SDGs Points in Education Sector - RDPU Komisi 10 dengan Rektor Universitas Pertamina
- Penyampaian Aspirasi Masalah Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi dan Masa Depan SMK Penerbangan - RDPU Komisi 10 dengan Perkumpulan Forum Komite Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Kabupaten Banyuwangi dan Forum Komunikasi SMK Penerbangan Indonesia (FKSMKPI)
- Penyampaian Aspirasi terkait masalah Pendidikan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Komite SMA dan Kejuruan Kabupaten Banyuwangi, dan Forum Komite Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Indonesia (FKSMKPI)
- Realisasi Program dan Anggaran sampai Akhir Desember 2023, Penyampaian DIPA TA 2024, dan Persiapan menjelang Olimpiade 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Realisasi Program dan Anggaran sampai akhir Desember 2023, Penyampaian DIPA Tahun Anggaran 2024 sesuai Amanat Raker 22 November 2023 sebagai Bahan Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024, dan Persiapan menjelang Olimpiade 2024 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI
- Realisasi Program dan Anggaran sampai Desember 2023 dan Penyampaian DIPA TA 2024 sesuai Amanat Raker 14 November 2023 sebagai Bahan Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan APBN TA 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan terkait RUU Kepariwisataan - RDPU Komisi 10 dengan Dirjen Kebudayaan, Ahli Sejarah Indonesia, Dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dan Jurnalis/Filmmaker
- Masukan Substansi Kebudayaan terhadap Draft Rancangan Undang Undang (RUU) Kepariwisataan — Panitia Kerja (Panja) RUU Kepariwisataan Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, dan Pakar
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Thom Jan Marinus Haye, dan Maarten Vincent Paes - Raker Komisi 10 dengan AD INTERIM Menteri Pemuda dan Olahraga
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyampaian Ucapan Terima Kasih Lulus Passing Grade, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia
- Penyampaian Aspirasi terkait Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kemendikbudristek, Aliansi Mahasiswa Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2023, dan Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI)
- Realisasi Program dan Anggaran sampai akhir Desember 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Kepala Perpustakaan Nasional
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) CEO Putri Hijabfluencer Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Penyerahan Laporan Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan, Penyampaian DIPA TA 2024, Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi