Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Sarana dan Prasarana Mutu — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Tanggal Rapat: 23 Nov 2016, Ditulis Tanggal: 11 Feb 2021,
Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Pada 23 November 2016, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengenai Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Sarana dan Prasarana Mutu. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Abdul Fikri F. dari Fraksi Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) dapil Jawa Tengah 9 pada pukul 11:42 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: citrabangsa.net)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

  • Kepala pendidikan dasar membawahi bidang SD, SMP, PAUD, dan GTA.
  • Kota Tangerang dibagi menjadi 3, salah satunya Tangerang Selatan yang sudah 21 tahun berdiri mandiri.
  • Melihat pendapatan daerahnya, Kota Tangerang sudah mencapai Rp4 Triliun.
  • Karena kota Tangerang berbatasan dengan kota Jakarta, maka penduduknya menjadi penduduk heterogen.
  • Di kota Tangerang ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah untuk SD Rp500.000 per bulan dan untuk SMP Rp1.200.000 per bulan.
  • Di kota Tangerang ada Tangerang Cerdas, bantuan SPP, dan personal (kebutuhan pribadi). Untuk SMP Negeri hanya mendapatkan bantuan personal, sedangkan swasta mendapatkan SPP maupun personal.
  • Tahun 2017, di Tangerang dari SD hingga SMA baik negeri maupun swasta akan digratiskan.
  • Tangerang mendapatkan Dana Anggaran Khusus (DAK) untuk sarana prasarana yang menjadi silva. Salah satu hambatannya adalah petunjuk teknis (juknis) yang tidak jelas. Terkait dengan sarana dan prasarana Tangerang sudah mendapatkan uang DAK sebanyak Rp4 Miliar. Namun belum diserap semua. Dana SD Negeri saat ini di back up dengan Pemprov Tangerang.
  • Target walikota tahun 2018 membangun 1.000 ruang kelas baru dan sampai sekarang baru ada 208 ruang.
  • Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di kota Tangerang baru dilaksanakan di satu sekolah. Karena kalau semua sekolah melakukan UNBK maka akan ada pengeluaran anggaran sebanyak Rp42 Miliar.

Kepala Dinas Pendidikan Bogor

  • Penduduk Bogor 5.600.000 jiwa dengan anggaran Rp7,3 Triliun. Alokasi biaya pendidikan sudah dirasa cukup. Tahun 2015 mencapai 27%.
  • Jumlah sekolah negeri di Kabupaten Bogor ada 1.542 yang dibangun pada masa Inpres, makanya rusak bersama. Kebutuhan ruang kelas di Bogor sangat luar biasa dan akses jalan di Bogor dengan jalan tol.
  • Masyarakat Bogor kurang berminat terjun dalam bidang pendidikan SD. Jadi, kalau ada yang mendaftar, Dispen tidak bisa menolak.
  • DAK untuk tahun ini yang Dispen terima ada Rp14 Miliar dengan dana fisik sarana prasarana Rp6 Miliar untuk SD. SMP dan SMA belum dapat. Dana Rp8 Miliar untuk dana non fisik.
  • Dispen Bogor yakin dengan dapodik yang menjadi acuan Kemendikbud. Maka dari itu Dispen Bogor menyiapkan data sendiri yang akan diserahkan langsung pada Kemendikbud.
  • Dispen Bogor akan memenuhi kebutuhan data yang diperlukan dan nantinya kalau pun diperlukan akan menghubungi Sekretariat.
  • Kepala dinas pendidikan harus menyetujui penyimpanan aset. Namun Kepala Dispen Bogor masih belum menyetujui kolom itu.
  • Untuk menghadapi anggaran tahun 2017, Dispen Bogor harus lebih agresif agar pada tahun 2017 mendapatkan anggaran lebih.
  • Saat ini Dispen Bogor mendapatkan bantuan di luar DAK, seperti bantuan unit sekolah baru.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan