Rangkuman Terkait
- Laporan Panja RUU, Pandangan Mini Fraksi terhadap Hasil Pembahasan RUU, dan Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai RUU Operan (Carry Over) – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah (Menteri Parekraf, Menteri PAN-RB, Menteri Dikbud Ristek, Menteri KumHAM, dan Menteri PPN
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKA) Perpustakaan Nasional RI Tahun 2025 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI
- Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker) dan Pembahasan Implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penghapusan Kegiatan Ekstrakurikuler Gerakan Pramuka, Kebijakan Mahasiswa Magang di Luar Negeri, dan isu lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyampaian Aspirasi tentang Kondisi Guru Honorer PPPK dan Permasalahan Pendidikan - RDPU Komisi 10 dengan Forum Guru
- Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Pendidikan – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum-Forum Guru Nasional
- Kegiatan Scientific Paper Competition Universitas Pertamina (SPACE UP) 6.0 dengan Tema Gen Z’s Role in Improving SDGs Points in Education Sector - RDPU Komisi 10 dengan Rektor Universitas Pertamina
- Penyampaian Aspirasi Masalah Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi dan Masa Depan SMK Penerbangan - RDPU Komisi 10 dengan Perkumpulan Forum Komite Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Kabupaten Banyuwangi dan Forum Komunikasi SMK Penerbangan Indonesia (FKSMKPI)
- Penyampaian Aspirasi terkait masalah Pendidikan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Komite SMA dan Kejuruan Kabupaten Banyuwangi, dan Forum Komite Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Indonesia (FKSMKPI)
- Realisasi Program dan Anggaran sampai Akhir Desember 2023, Penyampaian DIPA TA 2024, dan Persiapan menjelang Olimpiade 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Realisasi Program dan Anggaran sampai akhir Desember 2023, Penyampaian DIPA Tahun Anggaran 2024 sesuai Amanat Raker 22 November 2023 sebagai Bahan Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024, dan Persiapan menjelang Olimpiade 2024 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI
- Realisasi Program dan Anggaran sampai Desember 2023 dan Penyampaian DIPA TA 2024 sesuai Amanat Raker 14 November 2023 sebagai Bahan Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan APBN TA 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan terkait RUU Kepariwisataan - RDPU Komisi 10 dengan Dirjen Kebudayaan, Ahli Sejarah Indonesia, Dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dan Jurnalis/Filmmaker
- Masukan Substansi Kebudayaan terhadap Draft Rancangan Undang Undang (RUU) Kepariwisataan — Panitia Kerja (Panja) RUU Kepariwisataan Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, dan Pakar
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Thom Jan Marinus Haye, dan Maarten Vincent Paes - Raker Komisi 10 dengan AD INTERIM Menteri Pemuda dan Olahraga
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyampaian Ucapan Terima Kasih Lulus Passing Grade, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia
- Penyampaian Aspirasi terkait Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kemendikbudristek, Aliansi Mahasiswa Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2023, dan Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI)
- Realisasi Program dan Anggaran sampai akhir Desember 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Kepala Perpustakaan Nasional
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) CEO Putri Hijabfluencer Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2020 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional
Tanggal Rapat: 20 Jun 2019, Ditulis Tanggal: 5 Jun 2020,Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Kepala Perpustakaan Nasional RI
Pada 20 Juni 2019, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Sutan Adil dari Fraksi Partai Gerindra dapil Jambi pada pukul 11:00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat dihadiri oleh 40 dari 50 anggota Komisi 10 DPR-RI berdasarkan catatan sekretariat dan telah memenuhi kuorum. (ilustrasi: backpackerjakarta.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Plh. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI)
- Ia mengatakan mewakili Kepala Perpusnas yang tidak bisa hadir karena ada tugas ke Rusia dan kemarin Perpusnas sudah mengajukan surat penundaan tapi ternyata tidak bisa ditunda. Oleh karena itu Kepala Perpusnas diwakili.
- Capaian pembangunan Perpusnas RI adalah Indonesia berada di peringkat 16 negara dengan tingkat frekuensi membaca tinggi, diatas Argentina, Spanyol bahkan di atas Amerika dan Italia untuk frekuensi membaca dalam seminggu.
- Reading habits around the world hours spent in reading per person per week in 2018:
- India 10:42.
- Thailand 9:24.
- China 8:00.
- Philippines 7:36.
- Egypt 7:30.
- Czechia 7:24.
- Sweden 7:06.
- France 6:54.
- Hungary 6:48.
- Saudi Arabia 6:48.
- Hongkong 6:42.
- Poland 6:30.
- Venezuela 6:24.
- South Africa 6:18.
- Australia 6:18.
- Indonesia 6:00.
- Argentina 5:54.
- Turkey 5:54.
- Spain 5:48.
- Canada 5:48.
- Germany 5:42.
- USA 5:42.
- Kegemaran membaca masyarakat Indonesia tinggi. Berdasarkan hasil survey World Culture Index Score 2018 kegemaran membaca masyarakat meningkat signifikan. Indonesia menempati urutan ke-16 dari 30 negara. Dalam hal membaca, rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu membaca sebanyak 6 jam/minggu, mengalahkan Argentina, Turki, Spanyol, Kanada, Jerman, Amerika Serikat, Italia, Mexico, Inggris, Brazil, Taiwan, Jepang, dan Amerika Serikat.
- Reading habits around the world hours spent in reading per person per week in 2018:
- Repository open access journal nomor 1 menurut Nature Research Journal.
- Indonesia peringkat teratas gerakan akses terbuka dunia. Indonesia diakui sebagai pemimpin terdepan gerakan open access (OA) pengetahuan dunia. Kajian ini menemukan data bahwa 81% dari 20.000 artikel jurnal yang diterbitkan pada 2017 dengan penulis yang berafiliasi dengan Indonesia tersedia untuk dibaca gratis secara online, dan 74% diterbitkan dengan lisensi terbuka, yang berarti dapat didistribusikan secara legal.
- Data dikumpulkan oleh Heather Piwowar, mitra pendiri organisasi nirlaba impact story di Vancouver, Kanada. Studi ini mencakup makalah yang diterbitkan antara 2015-2018. Upaya ini merupakan hasil kerja keras Perpustakaan Nasional untuk terus mengajak berbagai pihak, termasuk pendidikan tinggi dan lembaga penelitian untuk bergabung dengan Indonesia OneSearch (IOS) sebagai portal web penjelajahan pengetahuan Indonesia. Di samping upaya pengembangan database terbuka artikel riset kebijakan Neliti. Terima kasih semua pihak yang telah bahu membahu dalam semangat yang sama untuk mewujudkan Gerakan Open Access Indonesia dalam meningkatkan konektivitas masyarakat terhadap berbagai pengetahuan.
- Sumber: https://www-nature.com/articles/d41586-019-01536-5
- Indonesia peringkat ke-2 negara dengan jumlah perpustakaan tertinggi dunia. Jumlah perpustakaan Indonesia terbanyak kedua dunia dengan 165.610 perpustakaan. Berdasarkan data dari OCLC (Online Computer Library Center), lembaga jejaring perpustakaan yang berbasis di Amerika Serikat tahun 2018. Perpustakaan tertinggi di dunia ditempati posisi pertama oleh India dengan jumlah 315.605 perpustakaan. Peringkat ke-3 Rusia dengan 115.443 perpustakaan dan ke-4 China dengan 105.831 perpustakaan.
- Perpusnas diapresiasi oleh Menkeu menjadi salah satu K/L dengan kinerja terbaik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.337/KMK.02/2019 tentang Penerapan Kementerian Negara/Lembaga penerima insentif dan besaran tahun anggaran 2019 atas kinerja anggaran Kementerian Lembaga TA 2019. Perpusnas RI mendapat insentif tambahan anggaran sebesar Rp 20 Miliar yang akan digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai Perpusnas dan peningkatan reformasi birokrasi di lingkungan Perpusnas.
- Perpusnas selama 3 tahun berturut-turut mendapatkan Opini WTP dari BPK berdasarkan Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 92/V-XVI.1/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 mengenai laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan perpusnas RI tahun 2018. Capaian tersebut merupakan prestasi kali ketiga secara berturut-turut sejak 2016. Opini WTP merupakan peringkat tertinggi dan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang berdasarkan empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disc lasance), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.
- Layanan publik peringkat terbaik pusat jasa perpustakaan dan informasi perpusnas:
- Berdasarkan evaluasi pelayanan publik yang dilakukan Kemenpan, pusat jasa perpustakaan dan informasi perpusnas mendapatkan nilai 3,65 (baik) dari nilai maksimal 5. Dengan nilai tersebut, perpusnas menempati peringkat ke-5 dari 18 Kementerian/Lembaga yang dinilai Kemenpan RB di tahun 2018.
- Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik perpusnas 2018:
- Hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2018 memberikan nilai 3,19 (baik) kepada perpusnas. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di instalasi pusat dan pemerintah daerah untuk menghasilkan suatu nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah.
- Capaian reformasi birokrasi perpustakaan nasional berdasarkan penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi, penilaian reformasi birokrasi di lingkungan perpusnas adalah sebagai berikut:
- 2017: 67,16.
- 2018: 70,12.
- Arah kebijakan pembangunan perpustakaan 2020:
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat melalui penguatan literasi untuk kesejahteraan, literasi informasi terapan dan inklusif, pendampingan masyarakat untuk literasi informasi, dan pemerataan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- Mendukung pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia melalui pembudayaan kegemaran membaca dan pemanfaatan perpustakaan.
- Meningkatkan ketersediaan sumber daya pengetahuan dan karya intelektual baik tulis, cetak dan rekam untuk kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional melalui perpustakaan.
- Sasaran dan indikator pembangunan perpustakaan 2020:
- Terwujudnya Indonesia cerdas melalui gemar membaca dengan nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat: 2017 36.48, 2018 52.92, 2019 50.00, 2020 55.00.
- Terwujudnya pelayanan prima perpustakaan dengan nilai tingkat kepuasan pemustaka: 2017 3.5, 2018 4.3, 2019 4.0, 2020 4.1.
- Terwujudnya perpustakaan sebagai pelestarian khasanah budaya Indonesia dengan persentase peningkatan pelestarian bahan perpustakaan dan naskah kuno: 2017 15.45%, 2018 16.50%, 2019 16.48%, 2020 16.48%.
- Keterangan:
- Tahun 2017 dan 2018 capaian.
- Tahun 2019 dan 2020 target.
- Realisasi anggaran perpustakaan nasional TA 2019 berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi per 31 Mei 2019, realisasi penyerapan DIPA Perpusnas TA 2019 untuk semua jenis belanja sebesar Rp 300.286.873.630,- atau mencapai 41,09% dari total pagu sebesar Rp 730.775.563.000,-.
- Perkembangan anggaran TA 2015-2019:
- 2015: Rp 473.487.587.000,-.
- 2016: Rp 812.268.752.000,-.
- 2017: Rp 614.560.997.000,-.
- 2018: Rp 584.933.638.000,-.
- 2019: Rp 730.775.563.000,-.
- 2020: Rp 603.943.283.000,-.
- Pagu indikatif perpustakaan nasional tahun 2020:
- Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan Nomor S-338/MK.02/2019 dan Menteri PPn/Bappenas Nomor B-241/M.PPN/D.8/ KU.01.01/03/2019 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2019, Pagu indikatif perpusnas TA 2020 sebesar Rp 603.943.283.000,-.
- Mengalami penurunan anggaran sebesar Rp 126.832.280.000,- (17.36%) dibanding alokasi anggaran TA 2019 sebesar Rp 730.775.563.000,-.
- Perbandingan pagu anggaran 2020 berdasarkan fungsi:
- Fungsi pelayanan umum sebesar: Rp 202.723.340.000,- (33,6%).
- Fungsi pendidikan sebesar: Rp 401.219.943.000,- (66,4%).
- Jumlah: Rp 603.943.283.000,-.
- Perbandingan anggaran berdasarkan program:
- Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya perpusnas: Rp 201.056.991.000,- (33,3%).
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur perpusnas: Rp 1.666.349.00,- (0,3%).
- Program pengembangan perpusnas: Rp 401.219.943.000,- (66,4%).
- Perbandingan anggaran 2020 berdasarkan jenis belanja:
- Belanja pegawai: Rp 121.524.848.000,- (20%).
- Belanja barang: Rp 431.136.329.000,- (71%).
- Belanja modal: Rp 51.282.043.000,- (9%).
- Anggaran berdasarkan kegiatan TA 2020:
- Perencanaan, hukum, dan humas perpusnas Rp 10.698.980.000,-.
- Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan operasional perkantoran perpusnas Rp 172.858.234.000,-.
- Pengawasan intern perpusnas Rp 4.200.600.000,-.
- Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana biro umum perpusnas Rp 1.666.349.000,-.
- Pengelolaan deposit terbitan nasional Rp 11.084.700.000,-.
- Peningkatan layanan jasa perpustakaan dan informasi Rp 51.452.492.000,-.
- Pendidikan dan pelatihan perpusnas Rp 14.448.500.000,-.
- Pengembangan koleksi perpusnas Rp 49.176.100.000,-.
- Pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca Rp 242.596.783.000,-.
- Pengembangan pustakawan Rp 15.294.600.000.
- Preservasi dan konservasi bahan pustaka dan naskah kuno Rp 11.714.468.000,-.
- Pengelolaan perpustakaan proklamator bung Karno Rp 11.606.442.000,-.
- Pengelolaan perpustakaan proklamator bung Hatta Rp 7.145.035.000,-.
- Jumlah Rp 603.943.283.000,-.
- Kegiatan prioritas:
- Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.
- Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.
- Budaya literasi.
- Proyek prioritas nasional 1: Pengembangan budaya gemar baca.
- Proyek prioritas nasional 2: Peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi nasional.
- Proyek prioritas nasional 3: Pengembangan perbukuan dan konten literasi.
- Jumlah anggaran Rp 283.214.070.000,- dengan target 21 Provinsi, 60 Kabupaten dan 600 desa (300 desa lama dan 300 desa baru).
- Melalui surat kepala perpustakaan nasional Nomor 3102/1/PRC.03.00/V.2019 tertanggal 22 Mei 2019 yang ditujukan ke Kementerian Keuangan RI dan Kementerian PPN/Bappenas, Perpusnas RI mengusulkan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp 258.090.420.000,- yang terdiri dari:
- Anggaran operasional sebesar Rp 7.500.000.000,-.
- Anggaran non operasional sebesar Rp 250.590.420.000,-.
- Rincian kebutuhan tambangan sebagai berikut:
- Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan pendamping literasi untuk masyarakat dengan target 770 orang mempunyai pagu sebesar Rp 5.973.524.000,-.
- Peningkatan akses pengetahuan masyarakat melalui pojok baca digital di area publik dengan target 500 titik mempunyai pagu Rp 55.500.000.000,-.
- Peningkatan akses pengetahuan masyarakat melalui MPK multimedia dengan target 200 unit mempunyai pagu Rp 107.612.820.000,-.
- Peningkatan konten e-resources untuk mendukung kualitas riset dengan target 109.706 eks mempunyai pagu Rp 18.400.806.000,-.
- Pengayaan konten multimedia untuk akses dan kualitas layanan masyarakat berupa:
- Pengadaan sarana reprografi bahan pustaka, lab alih media audio visual, dan laboratorium audio visual dan digital dengan target 3 paket mempunyai pagu Rp 6.750.000.000,-.
- Digitalisasi koleksi naskah perpusnas dengan target 1.200 eks mempunyai pagu Rp 3.750.000.000,-.
- Digitalisasi peta, foto, poster pra dan pasca kemerdekaan dengan target 375.000 halaman mempunyai pagu Rp 3.750.000.000,-.
- Peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan proklamator di Bukit Tinggi dengan target 14 paket mempunyai pagu Rp 3.800.000.000,-.
- Peningkatan kapasitas layanan internet untuk akses masyarakat (penambahan bandwidth) dengan target 1 paket mempunyai pagu Rp 7.500.000.000,-.
- Pembuatan press corner dan TV perpusnas untuk peningkatan promosi dan publikasi pemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat dengan target 3 paket mempunyai pagu Rp 17.000.000.000,-.
- Penguatan konten hasil alih aksara, alih bahasa dan penelitian naskah kuno untuk perluasan pemanfaatan di masyarakat dengan target 150 naskah mempunyai pagu Rp 4.272.450.000,-.
- Pengadaan RFID Tag untuk inventory koleksi perpusnas dengan target 400.000 keping mempunyai pagu Rp 10.012.070.000,-.
- Sosialisasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 dengan target 10 kali mempunyai pagu Rp 1.750.000.000,-.
- Pengadaan sarana sesuai RKBMN yang telah disetujui tetapi alokasi belum mencukupi (kendaraan operasional dan rumah dinas jabatan) dengan target 6 unit mempunyai pagu Rp 7.950.000.000,-.
- Sarana prasarana lainnya dengan target 10 unit mempunyai pagu Rp 893.7500.000,-.
- Audit operasional dengan target 1 paket mempunyai pagu Rp 1.575.000.000,-.
- Monitoring dan evaluasi PN dan DAK dengan target 1 paket mempunyai pagu Rp 1.600.000.000,-.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Panja RUU, Pandangan Mini Fraksi terhadap Hasil Pembahasan RUU, dan Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai RUU Operan (Carry Over) – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah (Menteri Parekraf, Menteri PAN-RB, Menteri Dikbud Ristek, Menteri KumHAM, dan Menteri PPN
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKA) Perpustakaan Nasional RI Tahun 2025 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI
- Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker) dan Pembahasan Implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penghapusan Kegiatan Ekstrakurikuler Gerakan Pramuka, Kebijakan Mahasiswa Magang di Luar Negeri, dan isu lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyampaian Aspirasi tentang Kondisi Guru Honorer PPPK dan Permasalahan Pendidikan - RDPU Komisi 10 dengan Forum Guru
- Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Pendidikan – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum-Forum Guru Nasional
- Kegiatan Scientific Paper Competition Universitas Pertamina (SPACE UP) 6.0 dengan Tema Gen Z’s Role in Improving SDGs Points in Education Sector - RDPU Komisi 10 dengan Rektor Universitas Pertamina
- Penyampaian Aspirasi Masalah Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi dan Masa Depan SMK Penerbangan - RDPU Komisi 10 dengan Perkumpulan Forum Komite Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Kabupaten Banyuwangi dan Forum Komunikasi SMK Penerbangan Indonesia (FKSMKPI)
- Penyampaian Aspirasi terkait masalah Pendidikan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Komite SMA dan Kejuruan Kabupaten Banyuwangi, dan Forum Komite Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Indonesia (FKSMKPI)
- Realisasi Program dan Anggaran sampai Akhir Desember 2023, Penyampaian DIPA TA 2024, dan Persiapan menjelang Olimpiade 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Realisasi Program dan Anggaran sampai akhir Desember 2023, Penyampaian DIPA Tahun Anggaran 2024 sesuai Amanat Raker 22 November 2023 sebagai Bahan Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024, dan Persiapan menjelang Olimpiade 2024 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI
- Realisasi Program dan Anggaran sampai Desember 2023 dan Penyampaian DIPA TA 2024 sesuai Amanat Raker 14 November 2023 sebagai Bahan Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan APBN TA 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan terkait RUU Kepariwisataan - RDPU Komisi 10 dengan Dirjen Kebudayaan, Ahli Sejarah Indonesia, Dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dan Jurnalis/Filmmaker
- Masukan Substansi Kebudayaan terhadap Draft Rancangan Undang Undang (RUU) Kepariwisataan — Panitia Kerja (Panja) RUU Kepariwisataan Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, dan Pakar
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Thom Jan Marinus Haye, dan Maarten Vincent Paes - Raker Komisi 10 dengan AD INTERIM Menteri Pemuda dan Olahraga
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyampaian Ucapan Terima Kasih Lulus Passing Grade, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia
- Penyampaian Aspirasi terkait Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kemendikbudristek, Aliansi Mahasiswa Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2023, dan Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI)
- Realisasi Program dan Anggaran sampai akhir Desember 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Kepala Perpustakaan Nasional
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) CEO Putri Hijabfluencer Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif