Rangkuman Terkait
- Pembahasan RUU tentang Bahasa Daerah - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi dan DPD-RI
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Penyerahan Laporan Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan, Penyampaian DIPA TA 2024, Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyesuaian RKA K/L TA 2024 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- RKA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Kebijakan Kemenristekdikti terkait dengan Hak dan Kewajiban Mahasiswa — Komisi 10 DPR RI RDPU dengan Perwakilan Beberapa BEM Universitas
Tanggal Rapat: 26 Mar 2018, Ditulis Tanggal: 28 Aug 2020,Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Perwakilan Beberapa BEM Universitas
Pada 26 Maret 2018, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perwakilan Beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas tentang Kebijakan Kemenristekdikti terkait dengan Hak dan Kewajiban Mahasiswa. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Ferdiansyah dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Barat 11 pada pukul 14:50 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://www.hipwee.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
BEM Universitas Pendidikan Indonesia:
- BEM UPI akan membahas fakta empiris di UPI dampak kebijakan nasional yang tidak jelas arahnya. Seperti ketidaktepatan sasaran UKT dalam UU Menristekdikti.
- UKT ini nyatanya melegalkan pungutan liar, kenapa mahasiswa yang masuk jalur nasional seperti SNMPTN dan SBMPTN tidak ada uang pangkal tapi mahasiswa yang masuk mandiri dikenakan uang pangkal.
- Mahasiswa yang melalui sistem masuk jalur Mandiri masih di diskriminasikan oleh aturan yang berlaku.
- Otonomi yang diberikan Pemerintah kepada PTN-BH dengan dalih otonomi, otonomi bermuara pada liberalisasi dan komersialisasi.
- Mahasiswa merasakan efek domino, sarana mahasiswa kita harus bayar uang sewa, tiap kita sampaikan kenapa kita harus bayar uang gedung. UPI selalu menjawab katanya UPI harus mandiri dalam keuangan.
- BEM UPI menanyakan atau menegaskan kenapa dikampus lain ada Majelis Wali Amanat, sedangkan di UPI tidak ada.
- Perguruan Tinggi asing di Indonesia harus mampu menerapkan nilai Pancasila. Kalau PT asing di Indonesia tidak mampu menerapkan nilai Pancasila maka ini akan merusak nilai luhur di Indonesia.
- Pemerintah harus melakukan evaluasi untuk sarjana non kependidikan harus selektif dan memberlakukan kuota terbatas.
- BEM UPI bisa menjamin apa yang ia sampaikan bisa merepresentasikan mahasiswa UPI.
BEM Politeknik Negeri Jakarta:
- Mohon maaf Ketua BEM PNJ berhalangan hadir. Mahasiswa PNJ pernah ke Kemenristekdikti membawa masalah yang sama, yaitu revitalisasi Politeknik.
- Di Politeknik, apabila 3 Semester kuliah, 2 Semester magang, 1 Semester skripsi. Namun ada beberapa catatan penting, apabila 3 semester belajar dan 2 semester magang. Ini sangat mematikan kegiatan pergerakan mahasiswa.
- Persentasi bidang mahasiswa tertinggi yaitu Politeknik mahasiswa di Surabaya. Ia kira jika revitalisasi ini diterapkan maka nilai kemahasiswaannya bisa terus menurun. Karena semakin dipadatkannya jadwal kuliah kami + harus siap juga dengan magang.
- PNJ bersuara hari ini utk mewakili seluruh politeknik di Indonesia. Kemenristekdikti sudah menerapkan revitalisasi sejak tahun 2017, efek-efek yang khawatirkan itu benar-benar terjadi. Seperti masalah keorganisasian, dan kurikulumnya.
- Efek mengikuti kegiatan kemahasiswaan, adalah agar menjalin jiwa sosial yang baik dan bermutu. Namun fakta lapangan, Mahasiswa Politeknik menjadi buruh-buruh di pabrik.
- Mahasiswa rasa banyak Peraturan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah masih banyak penyelewengan.
- Mahasiswa ingin UTK bukan sekedar peraturan, namun aplikasinya perlu lebih massif dalam segi persamaan hak mahasiswa.
- PNJ memang kecil, yang terbesar itu Politeknik Malang. Tapi ia pahami kalau Politeknik ini ke depannya akan jadi jantung perindustrian Indonesia.
BEM Universitas Brawijaya:
- Mengenai PT asing di Indonesia, jujur ini adalah suatu konsep liberal seperti kita ditabrakan dengan dunia kapitalis, lebih baik Perguruan Tinggi Nasional mengundang Dosen luar negeri ke PT Nasional di Indonesia.
- BEM Unbraw kecewa akan pemaparan Menristek Dikti bahwa menjadi BEM hanya mengisi waktu saja. Padahal menjadi BEM adalah alasan utama untuk mengasah kemampuan kepedulian sosial.
- BEM Unbraw menanyakan kenapa Dikti tidak memberikan sibsidi akan E-Journal International.
- Mengenai permasalahan Brawijaya di Kampus 3 di Kediri, perihal Program Studi diluar kampus utama tidak boleh berdekatan dengan kampus utama di malang.
- Kedua mengenai pendidikan difabel, dalam Pasal 40 ayat 6 dan 7 penyandang disabilitas boleh mendapatkan subsidi dari Pemerintah, jika memang tidak mampu dia juga berhak mendapat hal tersebut. Dari jalur difabel di Unbraw seharusnya difabel tidak dikenakan biaya uang pangkal.
- Untuk UKT, di dalam UU 12 Pasal 76 kemenristekdikti, disitu ada hak untuk mahasiswa yg tidak mampu yaitu beasiswa dan pinjaman tanpa bunga. Ini sangat bertentangan sekali dengan diskursus di lapangan saat ini.
- beasiswa PPA kita selalu salah sasaran, dikti selalu memberikan kuota penerima mahasiswa itu dadakan.
- penerima beasiswa bidik misi itu rata2 yg punya mobil, motor bagus, jam tangan mewah, kalau bisa ini dievaluasi.
- Brawijaya akan menghadapi PTNBH, saya khawatir akan pelayanan yg terjadi di dalamnya.
- bapak menyampaikan kalau ini forum serius tp saya lihat gak serius, kalau rapat paripurna anggota dewan rame tp kalau rapat yg isinya mahasiswa / rakyat pasti sepi. Kami jelas menolak PTNBH !!
- kemenristekdikti itu gak becus, kenapa kami berani ngomong kaya gini? Pd saat kami ajukan ke MA kami sudah menang tp kami diredam. Tolong disampaikan kpd pak Jokowi, jangan sibuk main motor tp sibuk benahi rakyat!!
- kami tuh sedang dibodohi oleh orang asing, tolong bapak ibu dengarkan. Jangan hanya karena kita dikasih kursi empuk, makanan, ruangan AC lantas akan membuat kita diam? Tidak!
Universitas Jenderal Soedirman:
- Kemenristekdikti ini sudah mempersempit akses anak-anak yang ingin masuk Perguruan Tinggi, dimulai dari uang pangkal. PTN Unsoed mematok uang yang fantastis apalagi untuk Fakultas Kedokteran.
- Ada UKT pukul rata. Dari zaman dulu sampai sekarang tidak ada tuh yang namanya UKT pukul rata.
- BEM Unsoed menolak uang pangkal, karena uang pangkal menghambat masyarakat miskin untuk kuliah.
- BEM Unsoed menanyakan bagaimana caranya kita bayar uang pangkal yang mahal dikasih waktu cuma seminggu. Mohon ini dievaluasi besar-besaran.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RUU tentang Bahasa Daerah - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi dan DPD-RI
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Penyerahan Laporan Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan, Penyampaian DIPA TA 2024, Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyesuaian RKA K/L TA 2024 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- RKA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif