Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen.id

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Masukan bagi Panja Pendidikan Vokasi terhadap Regulasi yang Diperlukan untuk Sinergi Pendidikan Vokasi dan Dunia Kerja — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan KADIN, APINDO, ASITA, FTHR Pusat, ABUJAPI, PHRI, dan HIPMI

Tanggal Rapat: 10 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 31 Mar 2020,
Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)

Pada 10 Februari 2020, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Future Human Relation (FTHR) Pusat, dan Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) mengenai Masukan bagi Panja Pendidikan Vokasi terhadap Regulasi yang Diperlukan untuk Sinergi Pendidikan Vokasi dan Dunia Kerja. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Syaiful Huda dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapil Jawa Barat 7 pada pukul 13:35 WIB.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kadin Indonesia dan APINDO
  • Indonesia akan masuk pada bonus demografi di tahun 2035 yang memberikan dampak pada banyaknya pencari kerja yang mencapai kurang lebih 3,2 juta pencari kerja.
  • Pendidikan menengah seperti SMA dan SMK menjadi catatan bagi Kadin dan APINDO bahwa kontribusi angka pengangguran terbanyak terletak pada sekolah menegah (SMA dan SMK).
  • Jika dilihat dari sisi dunia usaha dan industri, Kadin dan APINDO menyadari bahwa penyerapan tenaga kerja berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terdapat kecenderungan menurun dari tahun 2013-2017.
  • Secara umum yang harus menjadi fokus adalah bagaimana mempertemukan antara kebutuhan industri atau dunia usaha dapat match dengan kualitas kelulusan vokasi.
  • Grand design mengenai usulan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) harus seiring dengan strategi industri dan road-map perkembangan industrinya. Esensinya adalah bagaimana mengkombinasikan antara dunia usaha atau industri dengan dunia pendidikan atau pelatihan.
  • Menurut Kadin dan APINDO, prinsip dari permasalahan vokasi itu pernah dibahas antara Kadin dan APINDO dengan International Labour Organization (ILO) bahwa hampir seluruh negara memiliki masalah yang sama dengan Indonesia yaitu mismatch dan kurikulum terkait pendidikan vokasi, bahkan ini terjadi juga di Amerika.
  • Pendidikan vokasi tidak bisa di-centralize, jadi harus melibatkan pemerintah pusat dan daerah serta diperlukan juga pembentukan komite vokasi.

Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA)
  • ASITA membawahi 7.000 travel agent di seluruh Indonesia, dari seluruh travel agent yang dibawahi oleh ASITA, sangat kesusahan bagi ASITA untuk mencari ticketing yang professional.
  • Banyak perguruan tinggi yang mengalami kesulitan dalam mencari tempat training terutama dibidang tourism and travel, terlebih bagi travel agent yang tidak memiliki relasi.
  • Terkait sertifikasi, jumlahnya bertambah setiap tahunnya tetapi untuk sertifikasi dibidang tourism masih sangat kurang, padahal ASITA harus bersaing ditingkat global.
  • Pemetaan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pariwisata sangat besar khususnya di bidang perjalanan wisata yang mama hampir 70% industri pariwisata itu berada dalam naungan ASITA.
  • ASITA yang sudah berdiri selama 48 tahun memiliki komitmen untuk memfasilitasi para peserta didik di lembaga-lembaga yang menjadi naungan ASITA dimana para peserta didik tersebut dilibatkan langsung untuk praktik.
  • Berbicara mengenai Sumber Daya Manusia (SDM), bahwa local house community yang berada di destinasi wisata harus diberikan edukasi dan keterampilan agar dapat memproduksi barang-barang yang memiliki nilai jual dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di destinasi wisata

Future Human Relation (FTHR)
  • FTHR merupakan sebuah forum asosiasi yang rasanya seperti komunitas. FTHR baru berdiri 2 tahun yang lalu dan pada Januari 2020, FTHR baru berulang tahun dan mengundang Pak Farhan dari Komisi 1 DPR-RI.
  • Majalah SWA terbaru yang FTHR bagikan kepada Komisi 10 DPR-RI membahas mengenai Indonesia HR Outlook Tahun 2020-2025. FTHR melakukan survei selama 3 minggu, baik secara langsung maupun online untuk melihat kualitas SDM di 5 tahun mendatang. Hasil dari survei yang FTHR lakukan sebagai berikut (dalam persentase):
    • 89% responden percaya mereka membutuhkan keterampilan dan kompetensi baru
    • 80% responden merasa memerlukan fleksibilitas dalam menjalankan pekerjaan untuk 5 tahun ke depan
    • 11% responden setuju bahwa mereka memiliki kesiapan teknologi untuk masa depan
  • FTHR sebelum datang kesini mengadakan survei kecil yang melibatkan anggota dari FTHR yang mana total terdapat 104 dari 555 anggota FTHR yang ikut-serta dalam survei yang diadakan dengan hasil survei bahwa saat ini mereka sudah memperkerjakan tenaga vokasi dan sudah banyak pelatihan yang memadai serta melakukan kerja sama dengan Balai Latihan Kerja dan SMK.
  • Saran dan usulan dari FTHR bahwa hampir semua industri sudah bertransformasi untuk 3-5 tahun ke depan, namun seringkali lupa bahwa setiap orang yang kerja di perusahaan harus menciptakan value, inilah yang harus menjadi perhatian.

Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI)
  • Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) didirikan pada 14 Februari 2006 yang saat ini sudah berusia lebih dari satu dekade tetapi baru pertama kali diundang ke Komisi 10 DPR-RI.
  • ABUJAPI sebagai wadah penyalur kegiatan dan pengembangan anggota para Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP).
  • ABUJAPI saat ini telah memiliki 24 Badan Pengurus Daerah dengan jumlah anggota 1.153 BUJP dan jumlah anggota Satpam 1,6 juta satuan pengamanan.
  • Problem utama dari pendidikan vokasi bidang pengamanan bahwa Polri selaku pembuat kebijakan belum maksimal dalam melalukan penyesuaian kebijakan terkait industri pengamanan dimana pendekatan yang dilakukan sampai dengan saat ini adalah pendekatan kewenangan.
  • Mengingat semakin tingginya pertumbuhan industri jasa keamanan Indonesia dan guna mencegah tergerusnya fungsi penting Satpam maka diperlukan regulasi pemerintah yang lebih tinggi dan strategis.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)
  • Ketika PHRI membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai itu harus memenuhi 3 kompetensi yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sementara hasil pendidikan vokasi yang bisa diserap mereka yang sudah memiliki keterampilan dan pengetahuan saja, belum memenuhi sikapnya. Padahal, bisnis hotel yang dijual adalah jasa pelayanan yang mengedepankan hubungan sosial antara tamu dan karyawan yang melayani sehingga ketika karyawan tidak percaya diri maka inilah yang menjadi masalah.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)
  • HIPMI memandang diperlukan sertifikasi yang baik terkait tenaga vokasi agar bisa menghasilkan ahli-ahli yang mampu bekerja sesuai dengan keterampilannya.
  • HIPMI ingin mengusulkan di dalam kurikulum pendidikan vokasi itu tidak serta merta hanya unsur keterampilan saja, melainkan juga dimasukkan konten bagaimana untuk menjadi pengusaha pemula. Jadi, terdapat alternatif bagi mereka untuk menjadi pengusaha pemula.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan