Rangkuman Terkait
- Pembahasan RUU tentang Bahasa Daerah - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi dan DPD-RI
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Penyerahan Laporan Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan, Penyampaian DIPA TA 2024, Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyesuaian RKA K/L TA 2024 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- RKA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata
Tanggal Rapat: 20 Jun 2019, Ditulis Tanggal: 19 May 2020,Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Menteri Pariwisata
Pada 20 Juni 2019, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Abdul Fikri dari Fraksi Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) dapil Jawa Tengah 9 pada pukul 14:20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Berdasarkan catatan sekretariat Komisi 10, Raker telah ditandatangani dan dihadiri oleh 40 anggota dari total 52 anggota Komisi 10 DPR RI.
Pengantar Rapat
Komisi 10 DPR RI ingin mengetahui proses peningkatan pariwisata dalam kegiatan Asian Games dimana pelaksanaan program harus transparansi dan akuntabel.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Pariwisata
- Indonesia menjadi ranking pertama dalam index wisata halal dunia.
- Prestasi pariwisata Indonesia di tingkat dunia dan Asia:
- Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan pariwisata tercepat sedunia.
- Indonesia masuk dalam top 10 destinasi wisata dunia.
- Indonesia peringkat ke-6 negara terindah di dunia.
- The Ministry of Tourism of Indonesia is the best Ministry of Tourism in Asia Pasific.
- Indonesia is in the top 20 fastest growing travel destinations in the world.
- Indonesia international visitor growth vs regional and global market 2018:
- Indonesia, growth: 12,58%.
- ASEAN, growth: 7,4%.
- World, growth: 5,6%.
- Indonesia naik 12,58% (January-December 2018).
- Vietnam naik 19,90% (January-December 2018). Vietnam melakukan deregulasi besar-besaran dimana Vietnam dikenal sebagai turis dan investor. Vietnam menjadi kuda hitam bagi Indonesia di Asia Tenggara.
- Malaysia turun -0,45% (January-December 2018).
- Singapore naik 6,21% (January-December 2018).
- Thailand naik 8,28% (January-December 2018).
- Jumlah wisatawan Indonesia bisa bandingkan dengan pertumbuhan rata-rata adalah 4%-9%. Pertumbuhan rata-rata tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara di Asean. Pada tahun 2019, jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia mencapai 15,81 juta wisatawan mancanegara.
- Angka devisa di tahun 2018 sebesar 16,11 Miliar US$ dimana pariwisata Indonesia menjadi top 4 devisa di Indonesia. Pada tahun 2019, diharapkan pariwisata akan menjadi nomor 1 atau 2 dengan total devisa 18 Miliar US$.
- Untuk keempat kalinya Kemenpar mendapatkan opini BPK WTP.
- Daya serap unit kerja jika bisa dirata-ratakan sekitar 95%.
- Penyerapan daya serap berdasarkan program Kemenpar 2018:
- Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya: Pagu Rp 350.479.352.000, Realisasi Rp 340.130.235.438.
- Program pengembangan kepariwisataan: Pagu Rp 3.387.139.209.000, Realisasi Rp 3.182.230.229.400.
- Total Kemenpar: Pagu Rp 3.737.618.611.000, Realisasi Rp 3.533.972.445.838.
- Tahapan pelaksanaan anggaran kemenpar TA 2019 kuartal 1:
- Realisasi pembayaran baru mencapai 7.0% dari target EOY karena banyaknya kegiatan yang dilaksanakan yang pembayarannya dilakukan setelah pekerjaan selesai, umumnya pada akhir tahun.
- Realisasi fisik YTD di atas target (142,6%).
- Realisasi fisik EOY 26,5% berarti di atas 25% (atau diatas % tahun anggaran).
- Tahapan pelaksanaan anggaran kemenpar TA 2019 (bulan April):
- Realisasi pembayaran YTD telah melampaui target (112,3%).
- Realisasi pembayaran EOY melompat tajam dari triwulan 1 sebesar 7% menjadi 14% pada bulan April.
- Realisasi fisik YTD di atas target (145,5%) dan realisasi fisik EOY 36,4%.
- Kegiatan strategis kemenpar tahun 2019:
- Deputi bidang industri dan kelembagaan:
- SDM: Sertifikasi profesi, sertifikasi SDM pendidikan pariwisata, center of excellence.
- Masyarakat: Gerakan sadar wisata, pelatihan dasar masyarakat, pengembangan desa wisata.
- Industri: Sertifikasi industri, penyusunan standar usaha dan profil industri pariwisata, pengembangan produk wisata.
- Deputi bidang pengembangan destinasi wisata:
- Atraksi: Wisata alam, wisata budaya, wisata buatan (man-made).
- Aksesibilitas: Darat, laut, udara.
- Amenitas: Prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata.
- Deputi bidang pengembangan pemasaran 1 dan 2:
- Ordinary: Branding, advertising, selling.
- Extra ordinary: Incentive, hot deals, competing destination model.
- Super extra ordinary: Border tourism, tourism hub, low cost terminal.
- Sekretariat kementerian:
- Layanan keuangan dan reformasi birokrasi: Laporan keuangan WTP, layanan kepegawaian, capaian reformasi birokrasi.
- Pelayanan publik dan PRing: Hubungan kemitraan, pelayanan informasi, publikasi media.
- Manajemen krisis: Tahap tanggap darurat, tahap rehabilitasi, tahap normalisasi.
- Deputi bidang industri dan kelembagaan:
- Presiden menetapkan pariwisata sebagai leading sector.
- Target draft RPJMN:
- Makro:
- Kontribusi pada PDB nasional: Target 2020 4,8%. Target 2024: 5,5%.
- Devisi (Miliar US$): Target 2020 16,835. Target 2024 22,75.
- Jumlah tenaga kerja (juta orang): Target 2020 13. Target 2024 15.
- Mikro:
- Indeks daya saing (WEE): Target 2020 #40. Target 2024 #35.
- Wisatawan mancanegara (juta kunjungan): Target 2020 18,5. Target 2024 25.
- Wisatawan Nusantara (juta perjalanan): Target 2020 280. Target 2024 300.
- Pertama kali dalam sejarah, pariwisata masuk RPJMN yang artinya semua program pariwisata didukung.
- Makro:
- Rencana kerja pemerintah tahun 2020:
- Tema: peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas.
- RKP 2020:
- Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.
- Infrastruktur dan pemerataan wilayah.
- Nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja.
- Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup.
- Stabilitas pertahanan dan keamanan.
- Pengarusutamaan: Kesetaraan gender, tata kelola, kerentanan bencana dan perubahan iklim, modal sosial budaya, pembangunan berkelanjutan, dan transformasi digital.
- Kemenpar terutama masuk pada PN 3, yaitu nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja.
- Pagu indikatif RAPBN kemenpar 2020:
- Kemenpar: Usulan Rp 10.000.000.000.000, Pagu indikatif Rp 4.027.200.491.000 (40,3%).
- Deputi bidang pengembangan industri dan kelembagaan: Usulan Rp 1.700.000.000.000, Pagu indikatif Rp 1.397.450.214.320 (82,2%).
- Deputi bidang pengembangan destinasi wisata: Usulan Rp 1.250.000.000.000, Pagu indikatif Rp 250.451.577.000 (20,0%).
- Deputi bidang pengembangan pemasaran pariwisata I: Usulan Rp 3.325.000.000.000, Pagu indikatif Rp 1.118.180.929.624 (33,6%).
- Deputi bidang pengembangan pemasaran pariwisata II: Usulan Rp 3.300.000.000.000, Pagu indikatif Rp 914.075.306.056 (27.7%).
- Sekretariat jenderal: Usulan Rp 425.000.000.000, Pagu indikatif Rp 346.242.464.000 (81,5%).
- Catatan: Berdasarkan surat bersama Menkeu dan Men PPN No S-338/MK.02/2019 dan B.241/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2019 tanggal 29 April 2019 perihal pagu indikatif belanja K/L TA 2020.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RUU tentang Bahasa Daerah - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi dan DPD-RI
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Penyerahan Laporan Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan, Penyampaian DIPA TA 2024, Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyesuaian RKA K/L TA 2024 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- RKA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif