• Kepala BPS memaparkan program BPS yaitu program dukungan manajemen dan teknis BPS, pengawasan akuntabilitas BPS, sarana dan prasarana aparatur, penyediaan dan pelayanan informasi baik dari survey atau sensus.
• Akuntabilitas BPS dari tahun 2007 hingga 2015 opini BPK adalah WTP (Wajar Tanpa Opini).
• Lulusan sekolah statistik akan diberdayakan ke berbagai daerah, karena sumber daya manusia teknis masih kurang.
• Anggaran pembangunan statistik capacity building sebesar Rp101,7 Miliar, terdapat anggaran untuk bangunan, kendaraan roda empat dan dua, serta kelengkapan kantor sebesar Rp371 Miliar, lalu BPS akan mengadakan sensus ekonomi 10 tahun sekali, setiap tahun yang berakhiran angka '6', akan diadakan survei konsumsi rumah tangga, survei pengangguran dan tenaga kerja, survei harga pasar, survei ekspor impor, survei domestik bruto, dan berbagai analisis uji coba.

Ketua BPKP

• Ketua BPKP memaparkan visi misi BPKP, pagu indikatif 2016, dan target BPKP. BPKP telah mendapatkan WTP selama 8 Tahun dan akan terus mempertahankannya. Pagu indikatif di tahun 2016 yaitu sebesar Rp1,777 Triliun.
• BPKP mengusulkan terkait pembangunan kantor di Papua Barat dan Bangka Belitung, diluar anggaran pagu indikatif.
• Adapun tambahan anggaran sebesar Rp130 Miliar guna kegiatan yang meningkatkan kapabilitas dan pembangunan nasional.

Kepala LKPP

• Kepala LKPP memaparkan sistem E-catalog, 37.140 produk sudah tersedia, dan target di tahun 2016 lebih dari 50 ribu produk.
• Akuntabilitas LKPP 3 Tahun WTP dan WDP untuk 2014.
• Peningkatan produk dalam negeri adalah tujuan besar LKPP.
• LKPP akan menekankan kaidah pelaksanaan, dan LKPP akan melakukan pembinaan sumber daya manusia dari berbagai lembaga.
• LKPP akan melakukan pendampingan advokasi dan hukum kepada banyak pihak.
• LKPP ingin memperkuat software dengan basis IT.