Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Tanggal Rapat: 18 Jul 2016, Ditulis Tanggal: 4 May 2021,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Menteri Keuangan RI, Kepala Bappenas, Kepala Badan Pusat Statistik, Sekjen Badan Pemeriksa Keuangan, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pada 18 Juli 2016, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengenai Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Ahmadi Noor dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Kalimantan Selatan 1 pada pukul 20.07 WIB. (ilustrasi: cermati.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Keuangan RI
- Visi Kementerian Keuangan adalah “Kementerian Keuangan RI akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif di abad ke-21”. Sedangkan, misi Kementerian Keuangan RI, antara lain:
- Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang kuat
- Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent
- Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum
- Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif
- Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif
- Pagu tahun 2016 totalnya sebesar Rp38.070.590.846.000 dan realisasi penyerapan anggarannya sebesar 41,41% per 30 Juni 2016.
- Pagu indikatif tahun 2017 sebesar Rp42.922.713.802.000 yang terbagi atas fungsi pelayanan umum sebesar Rp41.416.713.802.000 dan fungsi pendidikan sebesar Rp1.506.000.000.000.
- Pagu paling besar berada di Sekretariat Jenderal, karena gaji pegawai dianggarkan ke unit tersebut, dan yang nomor dua terbesar adalah Direktorat Jenderal Pajak.
- Berdasarkan sumber dana, pagu indikatif tahun 2017 terdiri dari:
- Rupiah murni sebesar Rp30.778.638.630.000
- Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp12.071.295.601.000
- Pinjaman dan Hibah Luar Negeri sebesar Rp72.780.000.000.
- Kementerian Keuangan RI memohon agar Pimpinan dan Anggota Komisi 11 DPR-RI dapat menyetujui dan menetapkan usulan Pagu Indikatif Kementerian Keuangan Tahun 2017.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
- Perbedaan yang ada pada tahun 2017 adalah pelaksanaan program secara holistik, integratif, tematik, dan spasial. Kemudian, untuk evaluasi kinerja pembangunan ini akan bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Bappenas pada tahun 2015 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI.
- Bappenas akan betul-betul melaksanakan fungsinya sebagai sistem integrator.
- Fokus pembangunan adalah manusia dan masyarakat dengan tipe pembangunan yang inklusif.
- Fungsi Kementerian PPN/Bappenas terdiri dari perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, pemantauan evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, serta dukungan perencanaan pembangunan nasional.
- Pelaksanaan program tahun 2016, antara lain inovasi perencanaan melalui pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial, misalnya lintas sektor, lebih memberikan penekanan pada potensi wilayah dan pengurangan kesenjangan. Kemudian, inovasi dalam dukungan proses perencanaan, seperti dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 dan penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 melalui pendampingan penyusunan RPJMD tersebut. Terakhir, yaitu program kerjasama/knowledge sharing dengan negara lain/organisasi internasional.
- Pelaksanaan Program Prioritas Nasional (PPN) tahun 2017 berprinsip pada “Money Follow Program” dimana programnya terbagi menjadi program utama, yaitu program perencanaan pembangunan nasional dan program pendukung, seperti dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, peningkatan sarana dan aparatur Bappenas, serta pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur.
- Anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2016 sebesar Rp1.423,69 Miliar dengan penyerapan anggaran sebesar 27,13% per 30 Juni 2016.
- Pagu Anggaran Bappenas Tahun 2017 sebesar Rp1.459.960.000.000 yang terdiri dari:
- Rupiah Murni sebesar Rp712.490.000.000
- Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp247.470.000.000
- Hibah Luar Negeri sebesar Rp500.000.000.000
- Pagu tersebut akan dibagi menjadi 76,8% untuk PPN, 20,4% untuk Program Dukungan Manajemen, 2,5% untuk Program Sarana dan Prasarana, dan 0,3% untuk Program Pengawasan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
- Realisasi Anggaran BPS berdasarkan program tahun 2016 per 30 Juni 2016 sebesar 65,08% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp5.439.730.000.000.
- Tahun 2016 BPS sudah melaksanakan program dengan realisasi anggaran akumulatif sebesar 62%.
- Pagu indikatif tahun 2017 sebesar Rp4.972.230.000.000 yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) sebesar Rp2.646,45 Miliar, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) sebesar Rp236,56 Miliar, Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur (PPAA) sebesar Rp9,36 Miliar, serta Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp2.079,86 Miliar.
- Perbandingan Pagu Anggaran antara Pagu APBN-P Tahun Anggaran 2016 dan Pagu Anggaran 2017 selisihnya untuk DMPTTL sebesar 17,74%, PSPA sebesar -23,12%, PPAA sebesar 1,52%, PPIS sebesar -32,74%, dan Pagu BPS sebesar -12,10%.
- Program Kerja Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, sebagai berikut:
- Program DMPTTL, antara lain:
- Biaya gaji dan tunjangan pegawai termasuk Tunjangan Kinerja untuk 16.162 pegawai
- Operasional perkantoran sebanyak 513 satuan kerja
- Penyelenggaraan kegiatan pendidikan kedinasan program D-IV Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)
- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Pusdiklat (rintisan pendidikan gelar, pra jabatan, Diklatpim, Diklat jarak jauh, teknis, dan fungsional)
- Kegiatan non operasional di lingkungan Sestama (penyelenggaraan kehumasan, kursus bendahara, pembinaan pengelolaan anggaran, administrasi keuangan, Simak-BMN, Kepegawaian pusat dan daerah)
- PNBP sebesar Rp7,01 Miliar berasal dari Pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru STIS
- Kegiatan Statistical Capacity Building-Change and Reform for the Development of Statistics (STATCAP-CERDAS) dalam rangka reformasi birokrasi di BPS
- Program PPIS, antara lain:
- Kegiatan Prioritas Nasional: Sensus Ekonomi (SE2016) Lanjutan, yaitu pendataan sampel Usaha Mikro Kecil (UMK) dan pelaksanaan sensus Usaha Menengah Besar (UMB)
- Kegiatan Prioritas Lembaga: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Harga-Harga, Survei Pertanian, Survei Industri Besar/Sedang, Survei Industri Mikro dan Kecil triwulanan, Survei Triwulanan Kegiatan Usaha Perdagangan, Penyusunan Statistik Ekspor-Impor, Penyusunan PDB dan PDRB, berbagai kegiatan analisis, uji coba dan kompilasi, dan sebagainya.
- Kegiatan Baru: Survei Sektor Informal (SSI), untuk memperbaiki angka PDB dan PDRB, dan Survei Khusus Disabilitas
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): PNBP sebesar Rp93,90 Miliar untuk menampung kegiatan PNBP yang bersumber dari hasil penjualan data, publikasi BPS, dan peta digital, dalam rangka peningkatan pelayanan statistik terpadu, serta PNBP yang bersumber dari kerjasama statistik antara BPS dan K/L lainnya dalam rangka mengumpulkan data statistik sektoral yang tidak tersedia di BPS.
- Program DMPTTL, antara lain:
- Misi BPS
- Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional-internasional
- Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik
- Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan
- BPS memiliki satu program teknis dan 3 (tiga) program generik. Program Teknis BPS adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik, sedangkan Program Generik, sebagai berikut:
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (DMPTTL) BPS
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS
- Program pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur (PPAA) BPS
- BPS memohon agar Pimpinan dan Anggota Komisi 11 DPR-RI dapat menyetujui pagu anggaran BPS.
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Pagu Anggaran BPK-RI Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.119.183,81 Juta termasuk belanja pegawai sebesar Rp1.231.182,07 Juta dan belanja operasional sebesar Rp399.187,84 Juta.
- BPK-RI mendukung upaya Pemerintah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi melalui kegiatan-kegiatan, diantaranya pembentukan talent pool, assessment center, pembangunan zona integritas, penerapan e-audit, penerapan manajemen kinerja individu, dan sasaran kinerja pegawai.
- Melalui surat Sekretaris Jenderal Nomor 176/S/X-X.4/04/2016 pada 5 April 2016 BPK-RI mengusulkan:
- Pembentukan satker baru (Balai Diklat Yogyakarta, Balai Diklat Medan, Balai Diklat Makassar)
- Melakukan restrukturisasi Kegiatan Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama Luar Negeri menjadi Kegiatan Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan, dan Kerjasama Internasional
- Melakukan penambahan/pengurangan, perpindahan, dan perubahan nomenklatur/satuan keluaran
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Realisasi anggaran BPKP sebesar 42,42% per 30 Juni 2016 dan pagu indikatif tahun 2017 yaitu sebesar Rp1.623.529.773.000.
- Usulan tambahan anggaran belanja modal (Program Prioritas Nasional 01) sebesar Rp14.015.000.000 untuk sarana dan prasarana di seluruh unit kerja BPKP.
- Usulan tambahan anggaran kegiatan pengawasan (Program Prioritas Nasional 06) berdasarkan Instruksi presiden Nomor 1 tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, permintaan Pemerintah agar BPKP melakukan pengawasan atas dana desa, persiapan penyelenggaraan ASIAN Games ke-18, dan DAK Reimbursement sebesar Rp95.000.000.000.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Capaian kinerja LKPP tahun 2015 salah satunya, yaitu mampu menghemat anggaran sebesar 10,14% dari pagu anggaran tahun 2015 dan transaksi e-purchasing sukses mencapai 76,562 paket dengan nilai sebesar Rp31,1 Triliun.
- LKPP ingin menjadi organisasi pembaharu yang inovatif, caranya dengan menguasai seluruh teknologi seoptimal yang kami bisa.
- LKPP fungsinya sebagai pembangun teknologi, yang nantinya digunakan oleh seluruh lembaga di Indonesia.
- Serapan anggaran LKPP telah mencapai 37% dan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dari tahun 2010-2012 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tahun 2013 Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kemudian tahun 2014-2015 WTP.
- Pagu anggaran indikatif 2017 sebesar Rp213.810.029.000 terdiri dari 33% Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (DMPTTL), 5% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP, dan 62% Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Cita-cita LKPP 34 provinsi terlayani cloud data center sebanyak 50.000 produk masuk e-katalog.
- Rencana kerja LKPP tahun 2017, antara lain:
- Terpenuhinya 8000 layanan advokasi
- Pelatihan PBJ untuk 200 orang pejabat fungsional
- 218 Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Produksi Barang/Jasa Pemerintah
- Pemberian Keterangan Ahli sebanyak 100 kasus
- Koordinator Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar