Rangkuman Terkait
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Fit and Proper Test Calon Anggota Kantor Akuntan Publik BPK Tahun 2023 - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota Kantor Akuntan Publik BPK Tahun 2023
Ditulis Tanggal: 1 Feb 2024,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: KAP Gideon Adi & Rekan
Pada 29 November 2023, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kantor Akuntan Publik membahas Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) KAP Calon Pemeriksa Laporan Keuangan BPK Tahun 2023. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Amir Uskara dari Fraksi PPP dapil Sulawesi Selatan 1 pada pukul 10.19 WIB. (Ilustrasi: Homecare24)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
KAP Nugroho & Rekan
- Tujuan Audit;
- Meyakinkan bahwa seluruh prosedur audit telah dijalankan dan seluruh tujuan audit telah terpenuhi.
- Mengevaluasi atas seluruh salah saji yang ada
- Mengevaluasi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan apakah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan pengungkapannya telah memadai
- Meyakinkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat telah dikumpulkan
- Lokasi Pemeriksaan;
- Kantor Pusat (Setjen, BPK Pusat dan Pusat Kemitraan Global)
- Badan Diklat PKN
- 34 Kantor Perwakilan BPK
- 4 Balai Diklat PKN
- Museum BPK RI
- Metode Pemeriksaan;
- Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- Standar Profesional Akuntan Publik
- Standar Akuntansi Pemerintah - PP 71 Tahun 2010
- Upaya Menjamin Kualitas Pemeriksaanl
- Penerimaan perikatan (survei pendahuluan, komunikasi dengan auditor pendahulu, pembentukan Tim Audit, membuat jadwal pelaksanaan audit, proposal/surat perikatan)
- Perencanaan
- Subyek Pelaksana Pemeriksaan:
- Kertas kerja audit
- Dokumen-dokumen pendukung laporan keuangan
- Populasi transaksi
- Sifat transaksi/akun
- Sampel
- Saldo akun
- Pengendalian & transaksi
- Representasi manajemen
- Tahap akhir
- Jangka Waktu Pemeriksaan;
- Bulan I;
- Pendahuluan, pengajuan, dan pengendalian
- perencanaan audit
- Review saldo audit
- Pengujian substantif
- Pembahasan
- Bulan II;
- Pengajuan pengendalian
- Pengajuan substantif
- Pembahasan
- Bulan III;
- Pengujian pengendalian
- Pengujian substantif
- Organisasi KKP
- Pembuatan draf laporan
- Pembahasan
- Finalisasi laporan keuangan
- Bulan I;
KAP Dian Utami
- Tujuan Audit;
- Memberikan keyakinan yang memadai (reasonable Assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan memperhatikan :
- Kesesuaian dengan SAP
- Kecukupan pengungkapan
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- Efektivitas sistem pengendalian intern
- Memberikan keyakinan yang memadai (reasonable Assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan memperhatikan :
- Lokasi Pemeriksaan;
- 42 Satker BPK RI yang terdiri dari :
- Kantor Pusat 2 satker
- Badan Diklat PKN 1 satker
- Balai Diklat PKN 4 satker
- Museum 1 satker
- Perwakilan 34 satker
- 42 Satker BPK RI yang terdiri dari :
- Metode Pemeriksaan;
- Perencanaan dan penentuan ruang lingkup (planning and scoping) :
- Pemahaman entitas
- Prosedur analitis
- Pemahaman dan penilaian resiko
- Perencanaan dan penentuan ruang lingkup (planning and scoping) :
- Upaya Menjamin Kualitas Pemeriksaan;
- Pemeriksaan yang sesuai dengan standar pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Standar Pengendalian Mutu dan Sistem Pengendalian Mutu.
- Subyek Pelaksana Pemeriksaan;
- 4 Tim dimana Tim 1 terdiri dari 5 anggota sedangkan Tim 2,3 dan 4 terdiri dari 4 anggota
- 1 Quality Assurance Partner
- 1 Signing Pertner
- 1 Audit Manager
- 1 Supervisor
- Jangka Waktu Pemeriksaan;
- 90 hari kalender, dimulai Januari 2024 sampai dengan April 2024
- Keandalan KAP dibanding KAP lainnya;
- Audit kami berfokus pada akun-akun yang beresiko tinggi sesuai hasil penilaian risiko, dengan mempertimbangkan akun-akun yang bersifat strategis dan berperan signifikan dalam pelayanan publik dan bernilai material dalam laporan keuangan.
- Kami menggabungkan penggunaan Excel spreadsheet dan aplikasi pengolahan kata (word processing), serta audit software yang dikembangkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan, yaitu Audit Tool and Linked Archive System (ATLAS) berbasis online.
- Sebagai suatu pendukung, kami menggunakan cloud system sebagai sarana untuk sinkronisasi data antar perangkat milik semua personil audit.
KAP Drs. Kartoyo & Rekan
- Tujuan Audit;
- Melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK RI Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut.
- Jangka Waktu Pemeriksaan;
- Melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK RI Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut.
KAP Gideon Adi & Rekan
- Tujuan Audit;
- Untuk menyatakan pendapat/opini atas kewajaran Laporan Keuangan BPK RI tahun buku 2023 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Lokasi Pemeriksaan;
- Laporan Keuangan BPK RI tahun buku 2023 (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas)
- Sistem Pengendalian Internal
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- Metode Pemeriksaan;
- Pendekatan audit yang dilakukan berbasis risiko (risk based audit) yang terdiri dari risk assessment, risk responden dan reporting.
- Upaya Menjamin Kualitas Pemeriksaan;
- Mereview temuan-temuan audit tahun sebelumnya, dan tidak lanjut atas temuan tersebut.
- Wawancara, observasi, analytical, konfirmasi, penelusuran informasi di media online.
- Pelaksanaan audit laporan keuangan dan kepatuhan dilaksanakan secara paralel dengan koordinasi tim.
- Kunjungan ke lokasi (cek fisik, review control)
- Penggunaan teknologi sistem informasi
- Temuan audit sementara (pending matter) langsung dibahas pada tingkat fungsi.
- Subyek Pelaksana Pemeriksaan;
- Kantor Pusat dan Sekretariat Jenderal
- Kantor Perwakilan BPK RI di seluruh Indonesia (38 kantor perwakilan)
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN)
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)
- Museum
- Jangka Waktu Pemeriksaan;
- 90 Hari (1 Maret 2024 - 29 Mei 2024) :
- Audit Kepatuhan (1 April 2024 - 10 Mei 2024)
- Audit Laporan Keuangan (1 Maret 2024 - 16 Mei 2024)
- Pembahasan Hasil Pemeriksaan (1 April 2024 - 15 Mei 2024)
- Penerbitan opini tanggal 29 Mei 2024
- 90 Hari (1 Maret 2024 - 29 Mei 2024) :
- Keandalan KAP dibanding KAP lainnya;
- KAP GAR tidak pernah disanksi
- Memiliki tenaga auditor dengan jumlah besar (100 auditor)
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar