Dirjen Pajak Kementerian Keuangan:

• E-Faktur ditunda menjadi tahun depan, padahal E-Faktur ini sangat berpotensi besar. Ditjen Pajak Kementerian Keuangan meminta maaf atas segala hal tersebut dan siap menerima untuk konskuensinya.
• Data terkait pertumbuhan non migas sebesar 16,7%. Kemudian, untuk target penerimaan pajak Ditjen Pajak Kementerian Keuangan sebesar Rp1318,7 Triliun. Total target penerimaan pajak itu terdiri dari penerimaan rutin dan extra effort (non rutin).
• Launching 10 kantor yang seharusnya bulan Juli baru launching Oktober ini sehingga tidak dapat terkait pendapatan pajak.
• Target pnerimaan rutin sebesar Rp915,1 Triliun, dan untuk non rutin sebesar Rp403,6 Triliun.
• Target penerimaan non rutin terdiri dari sektor pengawasan sebesar Rp376,6 Triliun dan Law Enforcement sebesar Rp27 Triliun.

Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan:

• Realisasi penerimaan DJBC Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sampai dengan 6 Oktober 2015 yaitu sebesar 59,8% dari APBN-P 2015.
• Realisasi bea masuk sampai dengan per 30 September terjadi defisit impor sebesar 24%.
• Kemudian, untuk kurs rata-rata sampai dengan 30 September 2015 yaitu 13,19%.
• Realisasi cukai 30 September naik secara proporsional 4,01% (yoy) dibandingkan priode yang sama pada tahun 2014.
• Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mendapat tambahan bonus 2 bulan.
• Komoditti CPO tidak pernah sampai titik. Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dapat pungut bea keluar.
• Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan proyeksikan target tahun 2015 sampai dengan 31 Desember (Laporan Sementara) 95,0% dengan realisasi 59,8% dan sisa yang harus dicapai sebesar 35,2%.
• Optimalisasi penerimaan dengan 1 koreksi 2 audit 3 pengawasan, penindakan, penyidikan 4 operasi BKC.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan:

• Target PNBP Tahun 2015-2016 turun dipengaruhi rendahnya penerimaan SDA Migas, karena turunnya ICP dan lifting Migas.
• Realisasi penerimaan SDA mencapai 69,9% APBNP 2015, lebih tinggi dari realissi tahun sebelumnya periode yang sama.
• Rendahnya penerimaan pertambangan minerba karena turunnya harga dan volume produksi komoditas batubara.
• Pada tahun 2016, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan akan percepat produksi migas yang bersumber dari lapangan baru.
• Kebijakan PNBP 2015:
  • Percepatan produksi migas
  • Efisiensi cost recovery
  • Pengawasan dan pengelolaan SDM
• Lapangan baru tersebut seperti Banyu Urip, Bukit Tua, Senoro, dan lain-lain.
• Jumlah target PNBP dalam RAPBN 2016, pada RAPBN yaitu Rp280,3 Triliun, pada Panja A Rp273,8 Triliun.