Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Tanggal Rapat: 31 Jan 2023, Ditulis Tanggal: 14 Feb 2023,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Pada 31 Januari 2023, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tentang evaluasi dan capaian kinerja tahun 2022 dan rencana kerja tahun 2023. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Amir Uskara dari Fraksi PPP dapil Sulawesi Selatan 1 pada pukul 10.30 WIB. (Ilustrasi: Finansial Bisnis.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
  • Kita punya ruang untuk mensupport pertumbuhan ekonomi domestik karena ekonomi kita 80% lebih adalah domestik demand. Jadi walaupun global gonjang-ganjing, kalau kita bisa menjaga domestiknya, kita masih akan tetap baik prospek ekonominya.
  • Di dalam negeri, mempertimbangkan rendahnya laju penyebaran kasus-kasus 19 secara harian, pemerintah telah mencabut kebijakan PPKM yang membatasi aktivitas mobilitas masyarakat.
  • Hal ini menjadi faktor kunci untuk semakin mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Jadi walaupun globalnya amburadul, sepertinya kita ada harapan untuk tetap tumbuh lebih baik, apalagi kalau didukung oleh kebijakan yang baik di sisi moneter fiskal yang kami dukung juga dari belakang.
  • Berbagai indikator rill ekonomi domestik masih menunjukkan kondisi yang baik. Penjualan ritel tumbuh positif sementara PMI Manufaktur berada di zona ekspansi.
  • Inflasi nasional berada pada rentang yang terjaga sepanjang tahun 2022, baik inflasi headline maupun inflasi inti artinya daya beli masyarakat kita tidak tergerus dan Bank Sentral mungkin tidak harus menaikkan bunga terlalu signifikan.
  • Bank-bank secara umum mampu membukukan kinerja yang baik seiring dengan stabilitas sistem keuangan yang terjaga.
  • Hal ini menunjukkan bahwa berbagai bauran kebijakan pemerintah dan lembaga-lembaga anggota KSSK selama pandemi telah berhasil dalam menjaga kinerja industri perbankan dan SSK nasional.
  • Tahun 2022 ditutup dengan kredit perbankan yang tercatat tumbuh sebesar 11,35% yoy dan dana pihak ketiga yang tumbuh sebesar 9,1%. Permodalan perbankan juga tercatat pada level yang kuat sebesar 25,68%.
  • Sekarang kami bisa intervensi di depan kalau diperlukan, sebelumnya kami di atas kertas saja bisa intervensi, tetapi secara hukum tidak sempurna, banyak cacatnya. Kondisi sekarang lebih baik untuk LPS dan masyarakat.
  • Cakupan penjaminan per Desember 2022 berada pada level memadai, yaitu sebesar 99,9% dari total rekening dijamin penuh.
  • Dalam UU P2SK, LPS diamanatkan untuk menyelenggarakan program penjaminan polis yang akan berlaku 5 tahun setelah UU P2SK diundangkan dan diberikan kewenangan untuk melakukan penempatan dana berdasarkan usulan dri OJK pada bank dalam penyehatan yang mengalami permasalahan likuiditas dan tidak memenuhi syarat untuk menerima PLJP dari Bank Indonesia. Ini merupakan amanat yang baik sekali untuk LPS dan masyarakat dan industri perbankan.
  • Berdasarkan pasal 11 UU 24/2004 tentang LPS jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya mencakup minimal 90% dari seluruh nasabah penyimpan.
  • Kami berada pada level yang jauh lebih tinggi dari yang diamanatkan oleh UU, ini menunjukkan keseriusan LPS dalam menjalankan amanat UU LPS.
  • Nilai simpanan pada bank terus mengalami peningkatan yg menunjukkan kepercayaan masyarakat yang kuat terhadap perbankan nasional tetap terjaga.
  • Total nominal simpanan Bank Umum dan BPR pada Des 2022 mencapai Rp8.356 T, naik 8,7% dari tahun 2021.
  • Kebijakan Sepanjang tahun 2022, LPS terus berupaya menjaga tingkat bunga penjaminan agar tetap akomodatif untuk mendukung pemulihan ekonomi dan intermediasi perbankan. Namun demikian, sejalan dengan perubahan kebijakan moneter global yang lebih agresif serta mengantisipasi perkembangan kondisi likuiditas USD, LPS memutuskan untuk menyesuaikan tingkat bunga penjaminan valas dengan laju yang lebih cepat dibandingkan tingkat bunga penjaminan rupiah.
  • Sejak 2005 - 2022, LPS telah melaksanakan resolusi atas 118 bank dengan efektif, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional terjaga.
  • Sejak LPS beroperasi tahun 2005-2022, LPS telah melakukan pembayaran simpanan masyarakat terhadap 118 bank yang dicabut izin usahanya lebih cepat dri batas waktu yang ditetapkan oleh LPS.
  • Simpanan tidak layak bayar sebesar Rp372 miliar atau 17,71% dari total simpanan dengan total rekening 19.075 atau 6,65% dari total rekening.
  • Realisasi pendapatan tahun 2022 sebesar Rp27,45 triliun atau 102,44% dari anggaran tahun 2022.
  • Realisasi beban tahun 2022 sebesar Rp2,22 T atau 92,07% dari anggaran tahun 2022, dikarenakan rendahnya realisasi beban klaim dan penjaminan sehubungan hanya 1 BPR yang dicabut usahanya.
  • Realisasi belanja modal tahun 2022 sebesar Rp41,76 M (60,99%) yang sebagian besar adalah belanja modal teknologi informasi berupa pengembangan Integrated Core System (ICS) unt mendukung optimalisasi penanganan bank.
  • Surplus sebelum pajak periode Jan-Des 2022 mencapai Rp25,22 T atau naik 12,03% yoy dari tahun 2021.
  • Total aset LPS per 31 Desember 2022 sebesar Rp186,75 T atau naik 15,27% dari 2021.
  • Komponen beban terbesar pada 2021 dan 2022 adalah beban pajak investasi yang pada tahun 2022 mencapai Rp1,17T dan 2021 mencapai Rp1,23 T.
  • Selama tahun 2022, LPS telah melakukan pembayaran pajak sebesar Rp1,83 T.
  • Per 31 Des 2022, aset LPS berupa investasi berjumlah Rp180,47 T seluruhnya adalah Surat Berharga Negara (SBN).
  • Terkait berkurangnya bank peserta penjaminan, itu proses alami, bukan karena bangkrut atau mungkin juga dipaksa merger. Itu mungkin salah satu strategi OJK sehingga kita tidak tergoncang sistem finansialnya walaupun banknya lemah.
  • Alasan BPR lebih banyak jatuh dibanding Bank Umum adalah karena kemampuan BPR masih kurang canggih. Apakah LPS bisa membantu program seperti membantu kemampuan manajemen mereka, nanti akan kita pikirkan.
  • Dengan peran yang baru, membuka peluang untuk LPS mulai menjajaki untukmembuka Kantor Cabang di beberapa tempat yang dianggap penting, seperti Jakarta dan kota lain.
  • Salah satu anggota Dewan Komisioner kami adalah ex-OJK, kami berhubungan dekat dengan OJK sehingga di level bawah bisa koordinasi dengan baik dan kalau ada kesulitan bisa koordinasi langsung. Kami berterimakasih ex-OJK bisa di struktur LPS.
  • Kita juga harus in-line dengan Bank Sentral dalam memberikan suku bunga supaya tidak mengganggu sinyal kebijakan moneter.
  • Kami kolaborasi dengan bank sentral untuk melihat, sebetulnya uang di sistem ada atau tidak. Bank sentral membuat kebijakan, kami memonitor dari jauh dan mendukung sebisa mungkin.
  • Alasan kita berani menaikkan suku bunga adalah karena uangnya masih cukup, sinyal tidak berlawanan dengan bank sentral, kredit masih akan tumbuh dan ekonomi masih akan tumbuh dengan baik.
  • Perbankan sekarang melihat tingkat bunga penjaminan sebagai sinyal bunga deposito dan akibatnya pinjaman dari bank sentral.
  • LPS sempat menganggarkan Rp3,7 T untuk gedung baru di IKN cuman sampai sekarang belum dapat tanahnya dan sepertinya tidak akan punya ruangan sebesar itu. Jadi kita mungkin ada desain sebagian di Jakarta dan membeli 2 lantai untuk ruang Tim Asuransi yang baru maupun Tim supervisi.
  • Kami setuju untuk melakukan sosialisasi P2SK dengan lebih giat dibanding sebelum-sebelumnya.
  • Pembayaran klaim sudah ada perbaikan, dulu rata2 52 hari, sekarang targetnya 40 hari kerja tetapi realisasinya sudah 26 hari kerja. Itu mungkin karena sistem komputer kita perbaiki atau mungkin karena bank jatuh tidak banyak tahun lalu.



















Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan