BPK:

• BPK juga sajikan pagu indikatif per jenis belanja. BPK usulkan pagu indikatif menjadi Rp556 Miliar.
• Usulan untuk program pemeriksaan keuangan negara dan dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknik lainnya.
• Alokasi tahun 2017 total sebesar Rp2774 Miliar, alokasi tahun 2018 sebesar Rp2889 Miliar, kenaikan sebesar Rp75,85 Miliar.
• BPK menyampaikan data dukungan manajemen dan tugas manajemen lainnya sebanyak 4 aktivitas.
• Untuk realisasi anggaran 2017, data per Juni per program adalah pertama 40,45 %.
• Realisasi anggaran 2017 program pemeriksaan keuangan negara mencapai 54,65%.
• BPK mengharapkan dukungan Komisi 11 untuk penambahan anggaran guna mencapai target kinerja BPK di tahun 2018.
  

BPS:

• Peningkatan sarana dan prasarana BPS alokasi sebesar Rp250,76 Juta.
• BPS berkomitmen menjadikan BPS bersih dan semakin akuntabel.
• Seluruh anggaran tahun 2018 akan digunakan untuk mendukung 10 program rioritas Nasional.
• Budget BPS akan digunakan juga untuk survey pariwisata. Baseline data perlu dilakukan utk mengecek Wisman dan Wisnus.
• Anggaran paling besar untuk program prioritas pengembangan dunia usaha dan pariwisata.
• BPS diminta untuk menggunakan data desa dalam hal monitoring pemanfaatan dana desa. BPS akan kerja sama dengan Bappenas dan Mendes.
• Ada produk baru dari BPS karena mengacu dari RPJMN/SDGs.
• Semoga pagu indikatif BPS untuk mendukung Program Prioritas Nasional, dapat didukung oleh Komisi 11 DPR RI.

BPKP:

• Tugas BPKP adalah untuk mengawasi keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional.
• Dalam merancang program BPKP memperhatikan arahan Presiden, Peraturan Pemerintah, Menkeu, serta komitmen dengan stakeholders BPKP.
• Tahun 2017, pagu anggaran BPKP adalah Rp1,43 Triliun dan realisasi sampai Mei 2017 adalah 30,66% atau sebesar Rp441,427 Miliar.
• Ada 6.035 output target penugasan dan yang terealisasi oleh BPKP hingga Mei 2017 adalah 1.753 output.
• Pagu indikatif BPKP tahun 2018 sebesar Rp1,4 Triliun atau naik 0,8% atau Rp12,3 Miliar dibanding tahun 2017.

LKPP:

• Pagu indikatif TA 2018 adalah Rp212.309.273 Miliar. Angka ini kurang dari pagu tahun 2017.
• Program dukungan manajemen Rp75.332.614 Juta dan untuk peningkatan sarpras sebesar Rp11,257Juta.
• Ada 2 Program Prioritas Nasional yang harus LKPP kelola yaitu pengembangan sistem pengadaan secara elektronik dan penyusunan sistem perencanaan, monitoring, dan evaluasi pengadaan barang dan jasa.
• Rencana kerja prioritas LKPP antara lain utk deputi pengembangan strategi dan kebijakan akan melakukan sosialisasi Perpres.
• No.54 Tahun 2010 ke 34 Provinsi, mengadakan leader working group government procurement, dan pengadaan barang dan dana jasa di desa.
• Untuk Deputi Monitoring akan melakukan penyediaan LPSE, dan penyediaan e-katalog targetnya sebanyak 75 ribu.
• LKPP usulkan perpindahan alokasi program. Ada dana sebesar Rp3,3 Miliar untuk ditukar.
• LKPP mengusulkan tambahan karena banyaknya tugas yang diberikan kepada LKPP. Usulan tambahannya sebesar Rp74,2 Miliar.