Rangkuman Terkait
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pengambilan Keputusan Tahapan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2021 dan 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Kondisi Industri Jasa Keuangan saat Wabah Covid-19 – Komisi 11 DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Perkembangan Kondisi Perekonomian Nasional di Tengah Wabah Covid-19 - Raker (Virtual) Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan dan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan
- Ekstensifikasi Cukai untuk Kantong Plastik – Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII)
- Persiapan Pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 ─ Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
- Masukan Bagi Panitia Kerja Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Bursa Eefek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- Kinerja Keuangan Perusahaan – RDP Komisi 11 dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
- RPJMN 2020-2024, Musrenbangnas 2020 dan Persiapan Pemindahan Ibukota Negara – Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Bappenas
- Kinerja Pengawasan Jasa Keuangan, Lanjutan dari Rapat Kerja (Raker) Tanggal 22 Januari 2020 - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Masukan Dunia Usaha terhadap Kebijakan Ekonomi Nasional – Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
- Realisasi APBN 2019 dan Outlook 2020 - Rapat Kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja Perusahaan - Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama TASPEN
- Kinerja Keuangan - RDP Komisi 11 DPR RI dengan PT. Asabri
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Kinerja Keuangan dan Pembahasan Kasus-Kasus Perbankan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT BNI (Persero) Tbk dan PT BTN (Persero)
Tanggal Rapat: 30 Mar 2017, Ditulis Tanggal: 7 Dec 2020,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Dirut PT BNI (Persero) Tbk dan Dirut PT BTN (Persero)
Pada 30 Maret 2017 , Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT BNI (Persero) Tbk dan PT BTN (Persero) mengenai Kinerja Keuangan dan Pembahasan Kasus-Kasus Perbankan. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Melchias Marcus Mekeng dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 10:50 WIB. (ilustrasi: JejakParlemen)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Dirut PT BNI (Persero) Tbk dan Dirut PT BTN (Persero)
Dirut PT BNI (Persero) Tbk
- Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, aset telah tumbuh 20,3%.
- BNI berkomitmen untuk mendukung program pembangunan infrastruktur Pemerintah.
- Beberapa proyek yang dibiayai oleh BNI adalah pembangunan infrastruktur tol Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa.
- Penyaluran KUR tahun 2016 didominasi di Pulau Jawa, sektor ekonomi tertinggi adalah sektor perdagangan.
- Kontribusi pembayaran pajak dan dividen BNI terus meningkat dari tahun ke tahun. Setoran pajak dan dividen BNI terus menunjukkan trend peningkatan.
- Melalui agen 46, BNI mendukung peningkatan literasi dan akses keuangan masyarakat. Akhir tahun 2016, jumlah agen 46 BNI telah mencapai 31.000 yang tersebar di seluruh Indonesia
- Sepanjang tahun 2016, BNI telah menyalurkan bantuan sosial melalui Program Kerja Harapan (PKH) kepada 570 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain menyalurkan bantuan sosial PKH, BNI juga telah menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap 1 di awal tahun 2017. BNI telah menyiapkan dashboard online yang memungkinkan stakeholder terkait untuk memantau progress penyalurannya.
- BNI berkontribusi dalam menyiapkan sistem pelaporan, sehingga database dapat ditampilkan dari tingkat pusat yang membuat Pemerintah dapat lebih mudah melihat jumlah yang sudah tersalurkan dan jumlah yang sudah diambil.
- Program Kemitraan BNI diperuntukkan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.
- Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan dalam rangka memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Salah satu bentuk dukungan BNI kepada ekonomi desa adalah dengan pembangunan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Untuk mengantisipasi modus-modul kasus perbankan, terdapat 4 (empat) strategi
- Pencegahan
- Deteksi
- Investigasi
- Pemantauan
- Tren kasus modus adalah pencurian data kartu nasabah yang bertransaksi di ATM dengan menggunakan alat skimmer. Terkait kasus skimming, BNI akan melakukan analisis potensi kejahatan kasus skimming.
- Sebagai langkah pencegahan, BNI akan memblokir kartu debit yang terkena skimming. Penanganan kasus card skimming adalah meningkatkan sosialisasi penggunaan ATM secara aman kepada nasabah.
- Modus lain adalah debitur melakukan pemalsuan atau manipulasi dokumen keuangan, sehingga data yang ada tidak sesuai dengan data fakta yang sebenarnya. Lalu, adanya debitur yang memanfaatkan fasilitas kredit untuk kepentingan lain.
Dirut PT BTN (Persero)
- BTN merupakan market leader Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Indonesia. BTN pertama kali menyalurkan KPR pada tahun 1976.
- BTN telah menguasai lebih dari 30% market share KPR di Indonesia.
- BTN fokus melayani masyarakat menengah ke bawah dalam rangka pemenuhan pembiayaan rumah.
- BTN merupakan pelopor sekuritisasi KPR pertama di Indonesia. Pertama kali dilakukan tahun 2009.
- BTN memiliki sekitar 18.000 rekanan pengembang untuk fokus pada pengembangan rakyat.
- Kinerja BTN telah meningkat secara berkesinambungan, lebih baik dari rata-rata industri dengan kinerja total aset.
- BTN melakukan peningkatan kualitas dari sisi kredit.
- Ekuitas tahun 2014 sebesar Rp12 Triliun, di tahun 2016 menjadi Rp19 Triliun, yang artinya terjadi peningkatan karena didukung laba bersih yang ditahan.
- Pertumbuhan kredit merupakan pertumbuhan yang sudah jauh di atas rata-rata industri perbankan.
- Kinerja penghimpunan penyaluran dana BTN mengalami peningkatan sebesar Rp100,19 Triliun.
- Penghimpunan dana pihak ketiga juga meningkat 50,49% dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- Penyaluran kredit pembiayaan meningkat 42,61% dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- Jika diakumulasi, maka total rumah yang dibiayai BTN sebanyak 4,1 juta unit.
- Nilai setoran pajak BTN terus meningkat, dimana pada tahun 2016 mencapai Rp1,95 Triliun.
- BTN terus mendukung kesuksesan Program Sejuta Rumah, pencapaian jumlah unit 104% dari target tahun 2016.
- Peningkatan pembiayaan unit rumah tahun 2016 sebesar 25,62% dari posisi tahun 2015.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pengambilan Keputusan Tahapan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2021 dan 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Kondisi Industri Jasa Keuangan saat Wabah Covid-19 – Komisi 11 DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Perkembangan Kondisi Perekonomian Nasional di Tengah Wabah Covid-19 - Raker (Virtual) Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan dan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan
- Ekstensifikasi Cukai untuk Kantong Plastik – Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII)
- Persiapan Pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 ─ Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
- Masukan Bagi Panitia Kerja Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Bursa Eefek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- Kinerja Keuangan Perusahaan – RDP Komisi 11 dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
- RPJMN 2020-2024, Musrenbangnas 2020 dan Persiapan Pemindahan Ibukota Negara – Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Bappenas
- Kinerja Pengawasan Jasa Keuangan, Lanjutan dari Rapat Kerja (Raker) Tanggal 22 Januari 2020 - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Masukan Dunia Usaha terhadap Kebijakan Ekonomi Nasional – Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
- Realisasi APBN 2019 dan Outlook 2020 - Rapat Kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja Perusahaan - Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama TASPEN
- Kinerja Keuangan - RDP Komisi 11 DPR RI dengan PT. Asabri