Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

• Tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan Perpres No. 65 yang diubah menjadi No. 20 membantu Pemerintah dan Presiden dalam membuat perencanaan nasional.
• KemenPPN juga bertugas melakukan kajian dan merumuskan kebijakan, serta menyusun perencanaan nasional holistik.
• Dukungan diberikan dalam bentuk administratif, pengawasan, dan pengelolaan kepada Bappenas.
• Total alokasi yang dianggarkan awalnya Rp1.96 Triliun menjadi Rp1.68 Triliun dan ini cenderung membaik.
• Untuk pelaksanaan program 2017, KemenPPN sudah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan melakukan koordinasi dengan daerah dan pelaksanaan diklat serta dalam pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK), KemenPPN menggunakan sistem online.
• Perkembangan penyerapan 2017 sebesar 52.24% dari target awal 71.28%. Penurunan ini karena ada relokasi kegiatan.
• Ada program yang harus dilaksanakan di 2018 yaitu rencana aksi 1 data, percepatan pembangunan Papua rencananya aksi keterbukaan Pemerintah Indonesia.
• Pagu anggaran 2018 untuk program nasional Rp1.148 Triliun, Rp405 dari Millennium Challenge Corporation (MCC) Amerika Serikat, sarana prasarana Rp45Miliar.
• Alasan KemenPPN meminta tambahan anggaran adalah karena penugasan khusus atau tambahan anggaran dan membutuhkan sarana prasarana khusus. Alasan kuat lainnya ialah pegawai aktif Bappenas sebanyak 1.700 orang dan ada sekretariat yang menempel dengan Bappenas sebanyak 200 orang. Luas gedung Bappenas sekarang tidak cukup untuk menampung semua pegawai.
• Bappenas meminta usulan pembangunan gedung sebesar Rp475 Miliar. Itu total usulan tambahan anggaran menjadi Rp2.48 Triliun.
  • Dukungan manajemen menjadi Rp721 Miliar.
  • Sarana prasarana menjadi Rp125 Miliar.

Badan Pusat Statistik (BPS)

• BPS memiliki 2 direktorat, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat).
• Beberapa capaian BPS, yaitu BPS telah melakukan reformasi, secara kualitas sudah di upgrade, BPS mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2016, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) juga mendapatkan penghargaan.
• Terkait anggaran 2017 sebesar Rp4.13 Triliun, meliputi:
  • Dukungan manajemen pelaksanaan 60%.
  • Peningkatan sarana prasarana 42%.
  • Pelayanan statistik 18%.
• BPS menerima anggaran 2018 sebesar Rp4.76, meliputi 4 program:
  • Dukungan manajemen tugas dengan persentase 55%.
  • Kegiatan statistik Rp1.88 Triliun.
• Dalam prioritas nasional 2010, sudah ditentukan 10 program prioritas nasional.
• Jumlah anggaran yang digunakan untuk program prioritas nasional ialah Rp1.35 Triliun. Hal yang paling besar ialah untuk program pertahanan pangan.
• Prioritas lainnya yaitu hortikultura pada komunitas-komunitas tertentu. BPS melakukan sensus pertanian di 2018.
• Selain itu, program prioritas nasional lainnya, yaitu survei wisatawan nusantara dan melakukan disagregasi PBB (Pajak Bumi Bangunan).
• Anggaran Rp230 Miliar untuk survei sosial nasional.
• BPS mendapatkan 3 indikator, yaitu generasia, kemiskinan dan IPM dengan demikian BPS tidak mengajukan tambahan anggaran.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

• LKPP adalah lembaga non Kementerian yang baru beroperasi dari Mei 2008. Tugas LKPP ialah:
  • Regulasi.
  • Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
  • Advokasi.
• Potret pagu anggaran LKPP:
  • 2014: Rp145 Miliar.
  • 2015: Rp267 Miliar.
  • 2016: Menurun.
  • 2017: Rp213 Miliar.
• Pencapaian 2016 LKPP:
  • Menghasilkan 413 peraturan.
  • Melakukan pendampingan untuk pengadaan penerangan jalan umum.
• Di tahun 2017, LKPP mengawasi penggantian Perpres 54 dan mempersiapkan aturan turunan Perpres baru.
• Fokus LKPP sekarang adalah program e-marketplace.
• LKPP juga berpartner dengan lembaga pelatihan barang dan jasa.
• Pencapaian bonus LKPP yaitu penghargaan pelayanan sikap informasi penyedia dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN).
• LKPP mendapat Rp244 Miliar yang sebelumnya hanya Rp212 Miliar. Dana akan dialokasikan ke tiga program, yaitu:
  • Pengadaan barang dan jasa.
  • Dukungan manajemen tugas.
  • Peningkatan sarana dan prasarana.
• Fokus kegiatan 2018 adalah:
  • 10 konsolidasi pengadaan.
  • Supervisi.
  • Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang terstandarisasi.
  • Penyedia yang terkualifikasi.
  • Sistem yang terintegrasi dengan renja.
  • Unit Layanan Pengadaan (ULP).
  • Produk yang masuk ke e-catalog.