Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Permasalahan Batasan Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan

Tanggal Rapat: 17 Apr 2017, Ditulis Tanggal: 26 Jan 2021,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Menteri Keuangan RI

Pada 17 April 2017, Komisi 11 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan tentang permasalahan batasan kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Prakoso dari Fraksi PDIP dapil Jawa Timur 9 pada pukul 15:00 WIB. (Ilustrasi: Bisnis Tempo.co)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Keuangan RI
  • Kementerian Keuangan tetap berkonsultasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam penyempurnaan RPP Kementerian Keuangan.
  • Ada orang yang masuk ke Indonesia adalah untuk ikut asuransi jangka panjang.
  • Dari perusahaan asuransi ini ada yang dari dalam negeri maupun luar negeri.
  • Untuk Indonesia, baiknya gunakan saja angka sekarang sambil melakukan observasi.
  • Di banyak negara, reasuransi sudah banyak dilakukan.
  • Kementerian Keuangan setuju dengan adanya sosialisasi dan edukasi tentang asuransi.
  • Untuk asuransi kerugian mestinya batasan asing itu tidak perlu.
  • Kementerian Keuangan melihat bahwa kepemilikan domestik tidak siap mengalami risiko.
  • Industri asuransi dalam hal ini adalah untuk mengelola risiko dan ini cara yang baik.
  • Kementerian keuangan berharap sektor keuangan tetap terjaga dan stabil bahkan lebih baik ke depannya.
  • Diusahakan untuk bisa menarik orang Indonesia agar bisa investasi untuk jangka panjang.
  • Terkait perbaikan policy, Kementerian Keuangan sangat setuju ada peningkatan pelayanan dan perlindungan polis.
  • Peranan asing memang dibutuhkan dan peranan tersebut tanpa mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan