Rangkuman Terkait
- Pembahasan Tingkat I 8 RUU tentang Provinsi (Sumut, Sumsel, Jabar, Jateng, Jatim, Maluku, Kalteng, dan Bali) - Raker Komisi 2 dengan Mendagri dan Komite I DPD-RI
- Tiga Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Penyampaian Aspirasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembetukan Provinsi Papua Barat Daya — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Provinsi Papua Barat
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pengambilan Keputusan serta Penandatanganan Draft RUU tentang Pembentukan Provinsi di Papua – Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI dan Ketua Komite DPD RI
- Masukan dan Pandangan terhadap 3 RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Daerah Papua, Pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR-P)
- Masukan terkait 3 RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua - RDP Komisi 2 dengan Gubernur Papua, Pimpinan MRP, dan Pimpinan DPRP
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 3 Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah dan DPD-RI
- Penjelasan tentang RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah, Pandangan Pemerintah terhadap RUU tentang 3 RUU Pembentukan Provinsi, dan Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) - Raker Komisi 2 dengan DPD-RI dan Pemerintah
- Tenaga Honorer - RDPU Komisi 2 dengan Ketua DPP Forum Pegawai Pemerintah Non-ASN dan Ketua FGHNLPSI PPPK Guru 2021
- Kepemiluan — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Wakil Direktur Eksekutif PUSKAPOL LPPSP FISIP UI, Wakil Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI) dan Pimpinan Koalisi Masyarakat Sipil Kawai Pemilu 2024
- Laporan Timus dan Timsin, Laporan Ketua Panja, dan Pembicaraan Tingkat I terhadap 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi (Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri RI dan DPD RI
- Pembahasan DIM RUU 7 Provinsi (Kalsel, Kalbar, Kaltim, Sulbar, Sulteng, Sulsel, dan Sultra) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan DPD RI dan Tim Pemerintah
- a
- Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2020 – Komisi 2 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri RI/Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
- Program Kerja Tahun 2020 - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
- Masukan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Pakar
- Aset Negara - Rapat Kerja Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretaris Kabinet
- Kesiapan Pemerintah terkait RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan Pengawasan Penggunaan Dana SILPA di Daerah Bencana - Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri, BNPP dan Rektor IPDN
- Persiapan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2019-2020 – Komisi 2 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
- Guru Inpassing, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tenaga Honorer K2 dan Tindak Lanjut Permohonan PNS - Audiensi Komisi 2 dengan Perkumpulan Guru Inpassing Nasional, FORGASN PUPR, PHK2-I, Perkumpulan Guru Inpassing Madrasah Prov. Jawa Barat
- Pilkada Serentak 2020 dan Isu Aktual Lainnya - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP)
- Penyampaian Aspirasi Masyarakat Bali - RDPU Komisi 2 dengan Pemerintah Provinsi Bali
- Usulan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) - Komisi 2 DPR-RI Rapat dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Perwakilan Gubernur & Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat, Forum Kepala Daerah Tanah Tabi & Saireri, Sultan Buton Ke-40, dan Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pemekaran Daerah Otonomi Baru se-Indonesia (Fokornas PP DOB SI)
- Regulasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Bappeda dan Camat Sijunjung
- Usulan Pembentukan Provinsi Papua Selatan - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Bupati Selatan Papua
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Aset dan Tata Ruang (Rapat Lanjutan) — Panja Aset dan Tata Ruang Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sekretariat Negara, Dirut Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno ( PPK GBK), dan Dirut Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran
Tanggal Rapat: 30 Nov 2016, Ditulis Tanggal: 4 Feb 2021,Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: Menteri Sekretariat Negara, Dirut Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, dan Dirut Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran
Pada 30 November 2016, Panja Aset dan Tata Ruang Komisi 2 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sekretariat Negara, Dirut Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno ( PPK GBK), dan Dirut Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran mengenai Aset dan Tata Ruang (Rapat Lanjutan). Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Lukman Edy dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapil Riau 2 pada pukul 14:45 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: dinaspupr.bandaracehkota.go.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Sekretariat Negara (Mensetneg)
- Kemensetneg berpedoman pada pedoman keuangan yang berlaku untuk tata kelola ruang. Kemensetneg berusaha untuk meningkatkan kualitas.
- Kemensetneg menjembatani di satu sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus meningkat juga pelayanan publiknya.
- Masyarakat Jakarta kurang mendapatkan ruang terbuka hijau, maka Kemensetneg mengusahakan mengembalikan fungsi pedestrian.
- Di kompleks stadion, Kemensetneg sudah memberikan banyak layanan, baik kebersihan dan juga toilet.
- Tahun ini, Kemensetneg sudah memulai penanaman pohon yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sehingga nantinya kawasan itu menjadi ruang terbuka hijau untuk masyarakat.
- Kemensetneg telah melakukan peningkatan pelayanan publik di Gelora Bung Karno (GBK) dan Kemayoran berupa parkir dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).
- Program penataan hutan kota dan danau di Kemayoran dilakukan Kemensetneg bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Untuk kawasan Pemerintahan, di GBK itu besarnya 35% dan untuk Kemayoran hanya 10%.
- Dalam rangka meningkatkan tata kelola yang lebih baik, Kemensetneg sudah melakukan penentuan jaringan direksi Bantuan Layanan Umum (BLU) dengan mekanisme lelang jabatan terbuka, kemudian rencana strategis (renstra) dan juga kontrak. Selain dilaksanakan oleh Direksi, juga oleh Dewan Pengawas (Dewas), Kemensetneg juga aktif untuk terlibat dan dikoordinatori oleh bidang tata kelola. Kemensetneg juga melakukan intervensi untuk pemilihan mitra, pembinaan SDM, dan sistem informasi.
- Kemensetneg berusaha keras untuk meningkatkan kualitas dan manajemen aset negara.
- Terkait dengan Asian Games, prinsipnya seperti yang sudah dilaporkan pada rapat terdahulu dan nantinya akan dilaporkan tim Direksi secara detail. PPK GBK dan Kemayoran aktif berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpera) dalam kegiatan renovasi 15 venues. PPK Kemayoran menyiapkan lahan di blok C01 dan D10 untuk wisma atlet yang pembangunannya dikoordinir PUPR.
- Untuk peningkatan PNBP, Kemensetneg melakukan banyak terobosan inovatif seperti pengembangan MoU dengan PT MRT Jakarta dan yang akan dilakukan adalah PPK GBK menggagas pemanfaatan ruang bawah tanah yang terintegrasi dengan stasiun MRT.
Dirut Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno ( PPK GBK)
- Penggunaan lahan sebagian besar untuk kawasan olahraga sebesar 52% dan sisanya seperti Pemerintah dan lainnya.
- Kawasan GBK ini konservasi lingkungannya sudah terjaga dengan baik.
- Dalam kawasan Jakarta yang lain, Kejadian Luar Biasa (KLB) bisa sampai 6, tetapi kalau di GBK ini hanya 0,2an.
- PPK GBK mengatakan dengan Mensetneg bahwa GBK ini adalah last place in Jakarta.
- PPK GBK sudah menyediakan toilet mobile untuk masyarakat.
- Sekarang di GBK juga sudah ada cctv sehingga bisa memantau secara online.
- PPK GBK juga sudah membuat aplikasi yang bernama Love GBK.
- Untuk penanganan lalu lintas dan parkir ini memang sulit diatur. Cukup sulit mengatur banyak kendaraan. Saat ini PPK GBK sudah berusaha menata parkir timur dan juga PKL. Namun untuk PKL masih belum selesai karena PPK GBK masih mencari sponsor. Kemudian untuk parkir sekarang tidak sampai 4 kali bayar.
- Untuk hutan kota, PPK GBK sudah selesai mendesainnya dan akan menunggu waktu yang tepat untuk penanaman. Saat ini juga sedang disusun masterplan kawasan yang pada akhir Desember nanti akan selesai.
- Akan ada 15 venues untuk Asian Games yang dilaksanakan di GBK. PPK GBK juga sedang memikirkan digunakan untuk apa setelah Asian Games selesai.
- Mengenai perbaikan manajemen tata kelola baik SDM, keuangan dan sebagainya.
Dirut Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran
- Sesuai visi dan misi dari PPK Kemayoran yaitu untuk menjadikan kota modern dalam kota yang lebih baik, PPK Kemayoran sedang berusaha untuk mendapatkan mitra baru untuk menjadi sponsor pembangunan. PPK Kemayoran ada yang bekerja sama dengan pihak swasta. 50 Ha belum mempunyai mitra kerja sama.
- Terdapat 125 atau 63% temuan telah ditindaklanjuti. Tersisa 33 temuan yang belum ditindaklanjuti.
- PPK Kemayoran sudah legal audit terhadap 5 mitra diantaranya Bina Citra, Bayu Tirta, PT Ocean Development, dan 2 mitra sudah putus, sedangkan 2 mitra lagi sedang dibicarakan. Untuk PT Bayu Tirta memang sudah selesai kerja samanya. Sejaih ini PPK Kemayoran sedang membuat perjanjian pemutusan dengan PT tersebut.
- Untuk perumahan nasional yang dulu bekerja sama untuk lahan seluas 30 Ha, sisa 14,4 Ha akan disiapkan untuk rumah susun dan ini sedang diusahakan.
- Untuk tahun 2014-2015, PPK Kemayoran belum menerima dividen apapun dari JIExpo.
- Untuk Jakarta Fair, PPK Kemayoran mendapatkan Rp400.000.000 dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sebelumnya tidak diberikan kepada PPK Kemayoran.
- Untuk peningkatan PNBP, telah turun ketentuan dari Menteri Keuangan (Menkeu) yang telah membuat BLU Kemayoran dan lainnya lebih fleksibel untuk melakukan kerja sama. PPK Kemayoran sudah menyempurnakan anggaran berbasis web dan Kemenkeu bisa terlibat untuk memantau.
- Untuk kegiatan di padang golf, PPK Kemayoran sudah melakukan pengubahan pola dari yang non Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara menjadi lebih ke APBN.
- PPK Kemayoran dibantu oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan sudah berjalan selama 1 bulan telah melakukan penataan PKL yang juga bekerja sama dengan Usaha Mikro. Kecil, dan Menengah (UMKM) dan dikelola juga oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov).
- Untuk kegiatan lingkungan masyarakat, PPK Kemayoran telah memberdayakan masyarakat sekitar dengan swakelola agar masyarakat diajak berpartisipasi.
- Wisma atlet selesai tahun depan dengan jumlah unit 7226 yang setelah Asian Games ini rencananya akan dijadikan rumah susun sewa.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan Tingkat I 8 RUU tentang Provinsi (Sumut, Sumsel, Jabar, Jateng, Jatim, Maluku, Kalteng, dan Bali) - Raker Komisi 2 dengan Mendagri dan Komite I DPD-RI
- Tiga Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Penyampaian Aspirasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembetukan Provinsi Papua Barat Daya — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Provinsi Papua Barat
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pengambilan Keputusan serta Penandatanganan Draft RUU tentang Pembentukan Provinsi di Papua – Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI dan Ketua Komite DPD RI
- Masukan dan Pandangan terhadap 3 RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Daerah Papua, Pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR-P)
- Masukan terkait 3 RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua - RDP Komisi 2 dengan Gubernur Papua, Pimpinan MRP, dan Pimpinan DPRP
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 3 Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah dan DPD-RI
- Penjelasan tentang RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah, Pandangan Pemerintah terhadap RUU tentang 3 RUU Pembentukan Provinsi, dan Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) - Raker Komisi 2 dengan DPD-RI dan Pemerintah
- Tenaga Honorer - RDPU Komisi 2 dengan Ketua DPP Forum Pegawai Pemerintah Non-ASN dan Ketua FGHNLPSI PPPK Guru 2021
- Kepemiluan — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Wakil Direktur Eksekutif PUSKAPOL LPPSP FISIP UI, Wakil Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI) dan Pimpinan Koalisi Masyarakat Sipil Kawai Pemilu 2024
- Laporan Timus dan Timsin, Laporan Ketua Panja, dan Pembicaraan Tingkat I terhadap 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi (Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri RI dan DPD RI
- Pembahasan DIM RUU 7 Provinsi (Kalsel, Kalbar, Kaltim, Sulbar, Sulteng, Sulsel, dan Sultra) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan DPD RI dan Tim Pemerintah
- a
- Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2020 – Komisi 2 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri RI/Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
- Program Kerja Tahun 2020 - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
- Masukan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Pakar
- Aset Negara - Rapat Kerja Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretaris Kabinet
- Kesiapan Pemerintah terkait RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dan Pengawasan Penggunaan Dana SILPA di Daerah Bencana - Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri, BNPP dan Rektor IPDN
- Persiapan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2019-2020 – Komisi 2 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
- Guru Inpassing, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tenaga Honorer K2 dan Tindak Lanjut Permohonan PNS - Audiensi Komisi 2 dengan Perkumpulan Guru Inpassing Nasional, FORGASN PUPR, PHK2-I, Perkumpulan Guru Inpassing Madrasah Prov. Jawa Barat
- Pilkada Serentak 2020 dan Isu Aktual Lainnya - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP)
- Penyampaian Aspirasi Masyarakat Bali - RDPU Komisi 2 dengan Pemerintah Provinsi Bali
- Usulan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) - Komisi 2 DPR-RI Rapat dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Perwakilan Gubernur & Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat, Forum Kepala Daerah Tanah Tabi & Saireri, Sultan Buton Ke-40, dan Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pemekaran Daerah Otonomi Baru se-Indonesia (Fokornas PP DOB SI)
- Regulasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Bappeda dan Camat Sijunjung
- Usulan Pembentukan Provinsi Papua Selatan - Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Bupati Selatan Papua