Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Penyampaian Pagu Anggaran serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2019 — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI

Tanggal Rapat: 6 Sep 2018, Ditulis Tanggal: 23 Jun 2020,
Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: Abhan, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Pada 6 September 2018, Komisi 2 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI mengenai Penyampaian Pagu Anggaran serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2019. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat dapil Jawa Barat 8 pada pukul 10:57 WIB. Sebelum memulai pemaparan mitra, Herman sebagai Ketua Rapat menyampaikan bahwa RDP ini hanya untuk pemaparan mitra kerja, sedangkan untuk pendalamannya akan dilakukan pada 13 September 2018. (ilustrasi: kai.or.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Arief Budiman, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
  • Pada tahun 2019, KPU akan memprioritaskan anggaran untuk;
    • Penyediaan sarana dan prasarana Pemilu 
    • Pengelolaan rumah pintar
  • Pagu indikatif KPU tahun 2019 sebesar Rp15.673.799.070.000
  • Pagu anggaran KPU tahun 2019 sebesar Rp18.104.139.070.000 
  • Alokasi anggaran terbesar untuk Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya sekitar Rp14 Triliun atau 81%.
  • Pagu anggaran tahun 2019 akan digunakan secara maksimal oleh KPU.
  • KPU memohon dukungan dari Komisi 2 DPR-RI agar program-program KPU dapat berjalan efektif dengan penganggaran yang ada.

Abhan, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
  • Arah kebijakan Bawaslu akan difokuskan untuk melakukan pengawasan Pemilu, sedangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk penanganan sidang kode etik Pemilu.
  • Pagu anggaran Bawaslu tahun 2019 sebesar Rp8.628.733.903.000. Diantaranya untuk Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya sekitar Rp24 Miliar dan untuk Program Pengawasan sekitar Rp8 Triliun.
  • Kegiatan Bawaslu yang menjadi prioritas nasional:
    • Pembentukan pusat pendidikan pengawasan Pemilu 
    • Pengawasan penyelenggaraan Pemilu 
    • Penguatan pengawasan Aparatur Sipil Negara (ASN)
  • Usulan tambahan anggaran Bawaslu sekitar Rp1 Triliun

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan