Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA K/L Tahun 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan Penjelasan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Sekretaris Jenderal mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung
- Penyampaian Aspirasi terkait Sengketa Tanah — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum Djoko Pustoko Onggo dkk dan Kuasa Hukum Makawi bin Abdul Halim
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Semester I Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Pembahasan RKA dan RKP K/L TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2025, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
- Realisasi Anggaran Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Kepala PPATK dan Ketua KPK
- Alokasi dan Realisasi Anggaran Polri TA 2023 dan RKA dan RKP Polri TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Polri
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Internal KPK - RDP Komisi 3 dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
- Program Kerja Utama dan Target Komnas HAM Tahun 2024 - Raker Komisi 3 dengan Ketua Komnas HAM
- Penyampaian Aspirasi atas Sengketa Lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia dengan PT. Gorby Putra Utama — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum PT. Sentosa Kurnia Bahagia
- Penjelasan Rekruitmen Calon Anggota LPSK - RDPU Komisi 3 dengan Ketua Pansel Calon Anggota LPSK
- Penjelasan Rekrutmen Calon Anggota LPSK – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi (Pansel) LPSK
- Penjelasan Kapolda Riau terkait dengan Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT Tribakti Sarimas — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Riau
- Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT. Tri Bakti Sarimas - RDP Komisi 3 dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau
- Mendengarkan Aspirasi Masyarakat — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Kuasa Hukum PT Tri Bakti Sarimas, Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk Perubahan (GAMPAR), dan Komunitas Penyintas Terviktiminasi Bisnis dan HAM di lingkungan PT. Freeport Indonesia
- Pemberian Persetujuan Kewarganegaraan kepada Tom Haye, Marten Paes, dan Ragnar Oratmangoen - Raker Komisi 3 dengan AD INTERIM Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Menteri Koordinator PMK
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perwakilan Masyarakat
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2022, Hasil Pemeriksaan Semester I dan II oleh BPK RI, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kejaksaan Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Jaksa Agung dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pengawasan Orang Asing- Narapidana dan Permasalahan Lainnya - RDPU Komisi 3 dengan Komunitas Peduli Pariwisata Bali, Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB, LSM-LEP HAM Provinsi Sulawesi Tenggara, Tim Pengacara Muslim dan Ny. Lim Maria
Tanggal Rapat: 31 May 2018, Ditulis Tanggal: 18 Jun 2020,Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Ny. Lim Maria
Pada 31 Mei 2018, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komunitas Peduli Pariwisata Bali, Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB, LSM-LEP HAM Provinsi Sulawesi Tenggara, Tim Pengacara Muslim dan Ny. Lim Maria tentang pengawasan orang asing, narapidana dan permasalahan lainnya. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Erma Suryani Ranik dari Fraksi Demokrat dapil Kalimantan Barat pada pukul 13:33 WIB. (Ilustrasi: Media Lampung.co.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Komunitas Peduli Pariwisata Bali
- Komunitas Peduli Pariwisata Bali sudah mengajukan saksi, mulai percakapan via wechat dan accounting yang memberikan komisi ini, kekuasaan imigrasi mendeportasi ini, padahal Komunitas Peduli Pariwisata Bali ingin memberikan efek jera.
- Wechat berbahaya, bisa melakukan transaksi keuangan, dan ketika di scan, uang lari ke Tiongkok semua.
- Komunitas Peduli Pariwisata Bali sudah bersurat ke Imigrasi, tetapi tidak digubris.
Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB
- Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB bertujuan data ke Komisi 3 DPR-RI demi memberikan aspirasi terhadap refleksi 30 tahun demokrasi.
- Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB ingin menyampaikan, yang pertama terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), dwi fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri, dan kebebasan berbicara depan umum.
- Terhadap 20 kasus selama rezim Orde Baru soal pelanggaran HAM, semuanya belum ada titik terang. Belum ada kasus yang dibuka ke publik, Pemerintah justru merekonsiliasi dalam kasus HAM berat, ini namanya cuci tangan.
- Persekusi kebebasan berpendapat, telah terjadi 60x hak berkumpul, di Bandung tepatnya di kampus Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) dimasuki Ormas untuk menghilangkan diskusi Karl Marx.
- Soal KKN, kerugian negara mencapai Rp153,1T.
- Pencederaan demokrasi berpendapat, landasan konstitusional itu UUD 1945 menjelaskan di Pasal 28 E utk berserikat dan berkumpul, UU MD3 kontroversial, sudah ada yang mengajukan Judicial Review (JR).
- Terdapat tanggapan mengenai bagaimana pemerintah khususnya DPR-RI menanggapi UU 2/2018.
- UU terorisme, perluasan definisi ancaman kekerasan, bentuk tindakan terorisme, keterlibatan anak-anak, penambahan penelitian berkas perkara, pelaksanaan izin Kominfo bukan dari Pengadilan Negeri, dan Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB menanyakan bagaimana keberlanjutan RUU Terorisme tersebut.
LSM-LEP HAM Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara
- Terdapat kasus diantaranya kasus pembunuhan, korban ibu guru SD hamil disembelih suami sendiri, lalu oknum polisi dalam sel, lalu korban pembunuhan anggota Badan Narkotika Nasional (BNN), dan lain-lain.
- Sudah ada upaya laporan, tetapi untuk otopsi dihalangi, 28 hari baru bisa diotopsi setelah bentrok dengan polisi.
- Terkait kasus pembunuhan Laode Hasimu, sudah ada titik terang, Kepolisian menutupi kasus ini.
- Sampai sekarang, korban jera dengan Kepolisian, karena dianggap mengabaikan tugas pokok mereka. LSM-LEP HAM Provinsi Sulawesi Tenggara mengawasi dalam proses, AKBP Ramses tidak tersentuh hukum.
- Semua video dan berkas dari LSM-LEP HAM Provinsi Sulawesi Tenggara sudah ada untuk diserahkan.
Tim Pengacara Muslim
- Pertama, berkaitan dengan tindakan yang tidak manusiawi terhadap napi teroris yang ada di Nusakambangan, ingin Tim Pengacara Muslim sampaikan agar mendapat respons segera, ternyata apa yang Tim Pengacara Muslim duga terjadi di Mako Brimob, yang menjadi pemicu, dan berkembang di Surabaya.
- RUU baru disahkan, sehingga masukan Tim Pengacara Muslim tidak diakomodir. Kasus menarik bahwa Desember terakhir sudah tidak boleh dapat kunjungan keluarga, aturan ketat, dan hanya 15 menit, itu pun tidak bisa berhadapan langsung, tetapi dengan kaca, mikrofon juga tidak jalan, jadi tidak bisa saling berbicara.
- Tim Pengacara Muslim merasa kecewa pada petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang melanggar Pasal 14 UU Pemasyarakatan. Salat tidak bisa dan tidak tersentuh sinar matahari, Ada kejadian napi yang harusnya sudah keluar, tetapi tidak keluar, justru dikurung kembali dan mengakibatkan stres, dokter datang dan dianiaya lalu terkena pidana lagi.
- Kebiasaan napi ini biasa dikunjungi oleh keluarga untuk bahan keperluan bulan Ramadan, seperti kurma dalam jumlah banyak, itu tidak bisa.
- Tim Pengacara Muslim sudah menghimbau Ombudsman, Komnas HAM, pasca kejadian Mako Brimob, Tim Pengacara Muslim mencoba menghubungi Ketua DPR-RI, yang angkat itu M. Syafii.
- Selasa itu ditiadakan kunjungan, tetapi ada sebagian yang jadwal sidang di Jakarta Barat, ketika barang makanan dititipkan ke Jakarta Barat, sampai sore, ketika sidang selesai, tetapi tidak ada berita kembali. Siapa yang menerima, justru menjadi keributan, terkait korban awal, napi ini terkena tembak.
- Jika soft approach bisa dilakukan, negara ini tidak ada teroris.
- Supaya kita tidak seperti negara Suriah, bagaimana supaya menjadi atensi Komisi 3 DPR-RI terkait kasus-kasus ini, agar meneliti motivasi dari teroris itu sendiri.
Ny. Lim Maria
- Ny. Lim Maria merupakan ibu rumah tangga biasa, malaporkan suaminya, beli tanah tahun 1997. Tahun 2003 Teo Sugeng membeli tanah di belakang tanah Ny. Lim Maria, Teo ingin tanah Lim Maria di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Tahun 2011 suami Ny. Lim Maria dijadikan tersangka, pada hari yang sama ditangkap langsung ditahan 28 hari tanpa alat bukti. Terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang palsu untuk mengurangi bayar pajak, setelah ditahan baru terbuka kepada keluarga Lim Maria. Tahun 1997 tidak dikenakan pajak, apa untungnya dia harus menipu, dia hanya ditawari Notaris, cocok baru beli. Semua diurus notaris.
- Ny. Lim Maria menyampaikan percakapan "tanahmu saya beli Rp250 juta, jika tidak kamu akan dilaporkan", kata Teo Sugeng. Jika Ny. Lim Maria setuju maka dirinya akan menipu karena harga di bawah NJOP, tetapi walau Lim Maria miskin ia tidak rela.
- Pelapor bukan ahli waris, dia tidak memiliki surat apa-apa untuk mengakui tanah itu. Tahun 2014, suami Lim Maria terkena stroke, di Rumah Sakit yang sama ketika anak Lim Maria melahirkan.
- Bulan Juni suami Ny, Lim Maria diperdatakan, lalu Oktober 2014 dipidana P21.
- P21 dihentikan itu untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), itu orang terkenal bisa dihentikan, sementara tidak mungkin bisa untuk orang biasa. Puji Tuhan digelar di Kejaksaan Tinggi, Ny. Lim Maria memiliki surat dari Kejaksaan tinggi, tetapi dibilang tidak ada bukti.
- Sampai saat ini suami Ny. Lim Maria tetap masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Ny. Lim Maria melaporkan juga Teo Sugeng, tetapi dihambat, Ny. Lim Maria melaporkan ke Kepolisian, putusan pengadilan, Teo Sugeng mengaku sebagai saksi bahwa tanah depan milik Ny. Lim Maria, tetapi tahun 2014 digugat mengatakan hal yang berbeda.
- Suami Ny. Lim Maria yang tidak ada bukti ditindaklanjuti, sementara laporan Ny. Lim Maria yang ada bukti tidak ditindaklanjuti.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA K/L Tahun 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan Penjelasan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Sekretaris Jenderal mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung
- Penyampaian Aspirasi terkait Sengketa Tanah — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum Djoko Pustoko Onggo dkk dan Kuasa Hukum Makawi bin Abdul Halim
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Semester I Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Pembahasan RKA dan RKP K/L TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2025, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
- Realisasi Anggaran Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Kepala PPATK dan Ketua KPK
- Alokasi dan Realisasi Anggaran Polri TA 2023 dan RKA dan RKP Polri TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Polri
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Internal KPK - RDP Komisi 3 dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
- Program Kerja Utama dan Target Komnas HAM Tahun 2024 - Raker Komisi 3 dengan Ketua Komnas HAM
- Penyampaian Aspirasi atas Sengketa Lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia dengan PT. Gorby Putra Utama — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum PT. Sentosa Kurnia Bahagia
- Penjelasan Rekruitmen Calon Anggota LPSK - RDPU Komisi 3 dengan Ketua Pansel Calon Anggota LPSK
- Penjelasan Rekrutmen Calon Anggota LPSK – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi (Pansel) LPSK
- Penjelasan Kapolda Riau terkait dengan Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT Tribakti Sarimas — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Riau
- Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT. Tri Bakti Sarimas - RDP Komisi 3 dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau
- Mendengarkan Aspirasi Masyarakat — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Kuasa Hukum PT Tri Bakti Sarimas, Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk Perubahan (GAMPAR), dan Komunitas Penyintas Terviktiminasi Bisnis dan HAM di lingkungan PT. Freeport Indonesia
- Pemberian Persetujuan Kewarganegaraan kepada Tom Haye, Marten Paes, dan Ragnar Oratmangoen - Raker Komisi 3 dengan AD INTERIM Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Menteri Koordinator PMK
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perwakilan Masyarakat
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2022, Hasil Pemeriksaan Semester I dan II oleh BPK RI, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kejaksaan Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Jaksa Agung dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)