Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintah di Indonesia (Dierks Kemitraan)

• Asap ini tidak hanya ke Singapura dan Malaysia, tetapi juga sampai Thailand dan Filipina.
• Dari tahun ke tahun, bisa diperkirakan jumlah juta Ha lahan yang terbakar.
• Kebakaran hutan ini bukan fenomena, melainkan peristiwa yang terjadi setiap tahun.
• Hal yang diekspos hanya manusia, tetapi perlu difokuskan juga mengenai flora dan fauna yang terganggu. Manusia bisa memakai masker, namun macan tidak bisa memakai masker.
• Pelestarian lingkungan dan pembangunan bisa berjalan bersamaan.
• Inpres forest moratorium legasi dari presiden SBY tidak dilanjutkan. Instrumen hukumnya sudah ada, tetapi pengawasannya kurang. Dimohon kepada DPR dan semua yang terkait untuk dapat mengawasi dan mengawal.
• Direkomendasi juga mengenai penanganan jangka panjang.
• Penegakan hukum yang dilakukan juga masih setengah hati.
• Contoh yang ditangani dengan baik adalah kasus Rawa Tripa yang dikenakan sanksi dan denda.
• Pihak yang perlu diwaspadai adalah Singapore’s Transboundary Haze Act.
• Jika sudah tidak ada yang dilakukan dalam menanggulangi pemadaman hutan, evakuasi harus dilakukan.
• Direkomendasikan agar perusahaan yang menyebabkan kebakaran dicabut izinnya tanpa pandang bulu.
• Tata ruang yang transparan, tata kelola hutan untuk lahan gambut, dan moratorium permanen untuk gambut penting untuk dilakukan.

Ilmuwan Center for International Forestry Research (CIFOR)

• Setiap bulan Oktober, di Palembang dan Palangkaraya selalu terjadi kebakaran hutan sejak tahun 1994 sampai sekarang. Siklusnya sama. Jarak pandang dan visibilitas terbatas akibat kabut asap yang berulang-ulang.
• 50% perusahaan sawit dikontrol oleh Singapore dan Malaysia. Jadi, sebenarnya mereka juga harus share responsibility.
• Api digunakan untuk pembukaan lahan karena mudah dan murah.
• Permintaan lahan di Indonesia dipicu oleh permintaan global terhadap sawit.
• Temuan perusakan hutan di lapangan sangat kompleks, mulai dari Pemerintahan, swasta, masyarakat, dan lain-lain.
• Indonesia memasuk 52% kelapa sawit dunia pada tahun 2014 dengan investasi dari Malaysia dan Singapura.
• Setiap konsesi yang mengakibatkan kebakaran hutan seharusnya konsesi tersebut yang bertanggung jawab.
• 11 juta Ha kelapa sawit mengekspor 33 juta ton dan menghasilkan USD18,4 Muliar selama 2014.
• Jika seseorang mempunyai uang Rp500.000.000, ia bisa investasi di Riau dengan 50-60 Ha, tetapi membeli rumah di Bogor hanya 40-50 m persegi.
• Kelapa sawit merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi lokal, nasional, dan regional.
• Orang kaya di Indonesia bergerak di 2 industri yaitu rokok, batubara, dan sawit. Ketiga industri ini menggerakan ekonomi masyarakat.
• Keterlibatan para elit sangat susah untuk menegakkan keadilan dalam ketertiban kebakaran hutan ini.
• Bukan hanya Indonesia saja yang disalahkan dalam kebakaran yang sudah menjadi isu nasional ini.
• Kebakaran hutan juga bisa mengganggu ekonomi, seperti Unilever atau Nestle yang dikatakan akan diboikot.
• Solusi jangka pendeknya adalah dengan memberantas mafia, cukong-cukong, komisaris, dan oknum-oknum Pemerintah. Berantas mafia lahan, mengadili Direktur Komisaris kelompok usaha yang terlibat pembakaran hutan.
• 90% gambut adalah air. Jika kering sebesar kapal apapun tidak bisa memadamkan api, tetapi dengan Danau Toba baru bisa.
• Pemerintah harus membuat watchdog konversi lahan dan audit forensik lahan serta mengembalikan Hak Guna Usaha (HGU) bekas kebakaran.
• Pemerintah juga harus mengalokasikan anggaran negara untuk pencegahan kebakaran. Saat ini 95% hanya untuk pemadaman kebakaran.
• Pemerintah harus memperkuat dukungan finansial pada organisasi akar rumput seperti masyarakat peduli api.
• 25% lahan gambut dimana 90% lahan tersebut untuk lahan sawit.
• Pemerintah harus membuat anggaran restorasi lahan gambut.
• Pemerintah juga harus mereview perizinan lahan gambut secara menyeluruh dan monitoring pengelolaan.
• Pemerintah harus memperkuat penegakan hukum, penataan ulang pengelolaan ekosistem gambut, dan mengintegrasikan pemetaan lahan gambut.

Wakil Indonesia Budget Center (IBC)

• Tahun 2015 dengan peralihan Pemerintahan, terlihat jelas bahwa kehutanan tidak dilihat oleh Pemerintahan yang sekarang.
• IBC membahas mengenai efektivitas anggaran kehutanan dan kebakaran hutan.
• IBC melihat anggaran untuk kehutanan sangat kecil, dimana sudah merger dengan KLHK dan dananya lebih kecil lagi.
• Terdapat 4 masalah yang berpengaruh pada efektivitas anggaran kehutanan dan kebakaran hutan yaitu:
  • Pemerintah belum serius membangun sektor kehutanan.
  • Minimnya anggaran sektor kehutanan.
  • Target pencegahan kebakaran hutan tidak realistis. Tren rata-rata kebakaran hutan yang 20% tiap tahun sedangkan Pemerintah menargetkan penurunan kebakaran hutan di bawah 10%.
  • Anggaran proyek pengendalian api belum optimal menyelesaikan masalah kebakaran hutan.
• Sangat terlihat jelas bahwa Pemerintah tidak fokus dalam kebakaran hutan dan bukan skala prioritas di Pemerintahannya. Pemerintah hanya sekadar janji-janji, tetapi actionnya tidak. Negara dihimbau tidak membiarkan perusahaan-perusahaan dan harus ada penegakan hukum.
• Mengatasi kebakaran hutan dalam sisi anggaran harus ada paradigmanya, mulai konteks pencegahan, bukan membeli helikopter.

Wakil Warsi Jambi

• Harga sawit hanya Rp500/kg. Bagi rakyat Jambi tidak ada nilai ekonomisnya. Begitu juga dengan karet.
• Sekat kanal menjadi lebih penting bagi lahan gambut dan gambut bisa kempes serta air terserap untuk menghilangkan asap.
• Terkait pemadaman api, dengan 4 pesawat harusnya melihat juga arah mata angin dan dengan water bombing masih belum efektif.