Rangkuman Terkait
- Evaluasi Anggaran Tahun 2024, RKA dan RKP Tahun 2025, dan Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Capaian Makro Ekonomi LHK 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-isu Aktual Lainnya – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PT. RNI/Holding Pangan/ID Food beserta anak Perusahaan
- Permasalahan Ekspor Komoditas Kratom — Komisi 4 DPR-RI Audiensi dengan Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (PEKRINDO)
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia/Holding Pangan ID Food dan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food Tahun 2024, dan lain-lain— Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food
- Masukan Pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pelaku Kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pelaku kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pemerhati Konservasi
- Rencana dan Program Kerja Tahun 2023 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- Automatic Adjustment Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan DIM dan Pembentukan Panja RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Komite 2 DPD-RI
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panja Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Penjelasan DPR-RI (Komisi 4 DPR-RI), Pandangan Pemerintah, Pandangan DPD-RI atas Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Komite II DPD-RI
- Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
- Program Strategis di Tengah Pandemi Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Progres Report Mengenai Program Strategis Kementerian Pertanian Untuk Meningkatkan Produksi Pertanian dan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Raker dengan Menteri Pertanian
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT. RNI (Persero)/Holding Pangan/ID Food
Tanggal Rapat: 3 Apr 2023, Ditulis Tanggal: 11 May 2023,Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT. RNI (Persero)/Holding Pangan/ID Food
Pada 3 April 2023, Komisi 4 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT. RNI (Persero)/Holding Pangan/ID Food mengenai Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas. RDP dipimpin dan dibuka oleh Sudin dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dapil Lampung 1 pada pukul 10.45 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Kepala Badan Pangan Nasional:
- Ada 3 poin kesimpulan RDP sebelumnya terkait Badan Pangan Nasional:
- Yang pertama pada 16 November 2022 Komisi 4 DPR-RI mendesak Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog untuk memenuhi stok beras minimal untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), serta mengupayakan kepada pemerintah untuk pasar hilirnya agar perputaran stok CPP dan pada kesempatan ini dilaporkan hilirisasi CPP telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023 melalui program SPHP beras dengan total realisasi 550.769 ton dan program bantuan pangan dalam bentuk beras mulai berjalan 31 Maret ini untuk 21,353 juta KPM selama 3 bulan ke depan.
- Terkait usulan anggaran belanja tambahan tahun 2023 sebesar Rp1,2 triliun, Alhamdulillah telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk dilakukan pergeseran anggaran dari BA pengelolaan belanja lainnya pada 999.08 ke BA Badan Pangan Nasional 125 sebesar maksimal tiga ratus enam puluh miliar dua ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah. Saat ini kami sedang menunggu surat penetapan satuan anggaran bagian anggaran SP Saba 999.000 dari Kementerian Keuangan untuk proses penerbitan Dipa, setelah terbit Dipa, kami mohon berkenan Bapak/Ibu Anggota Komisi 4 DPR-RI untuk dapat menajamkan program kegiatan kami. Selain itu kami juga menyusun blueprint rencana program dan kegiatan untuk mencapai target ketahanan pangan nasional sampai dengan 2045.
- Yang ketiga sesuai dengan permintaan Komisi 4 DPR-RI agar Badan Pangan Nasional mereview harga pembelian pemerintah HPP gabah beras, kami telah menetapkan Perbadan Nomor 6 Tahun 2023 tentang HPP dan rafaksi harga gabah dan beras sebagai konsekuensi dari meningkatnya gabah, kami juga menetapkan Perbadan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi beras untuk menjaga harga di tingkat konsumen, Gabah Kering Panen petani sebesar Rp5.000 per kg, Gabah Kering Panen Penggilingan sebesar 5.100 kg, gabah kering giling di penggilingan Rp6.200 per kg, gabah kering giling di gudang bulog Rp6300 per kg, beras di gudang Bulog sebesar Rp9950 kg. HET beras diatur berdasarkan zonasi, untuk zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB dan Sulawesi HET beras medium Rp10.900 per kg dan beras premium Rp13.900 per kg. Untuk zona 2 Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan HET medium Rp11.500 dan beras premium Rp14.400 per kg. Adapun zona 3 meliputi Maluku dan Papua beras medium sebesar Rp11.800 per kg dan untuk beras premium Rp14.800 per kg.
- Gabah yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional dihitung berdasarkan struktur angka usaha tani di tingkat petani tersebut telah memperhitungkan kenaikan biaya produksi serta margin yang wajar bagi petani. Penyusunan struktur angka usaha tani berdasarkan masukan dari berbagai stakeholders, antara lain asosiasi petani penggilingan, akademisi, dan seluruh kementerian/lembaga terkait.
- Selain itu dalam penetapan HEP, kami telah memperhatikan kajian dari BPS, dari kementerian /lembaga terkait yang telah memperhitungkan dampak terhadap kenaikan harga beras serta andilnya terhadap inflasi dan tentunya harga yang ditetapkan tersebut telah disepakati dalam Rakornas kabinet menteri dan kepala lembaga yang dipimpin oleh Menko Perekonomian serta telah disetujui oleh Presiden dalam rapat internal. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan HPP ini, diantaranya teman-teman dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kumham, Kementerian Sekretariat Negara, serta Badan Pusat Statistik, Kantor Staf Presiden, BRIN, serta seluruh pelaku usaha dan para ahli atau akademisi.
- Selain itu tahun 2023 telah dilaksanakan perumusan dan penetapan 7 Perbadan pangan, tentu ini bukanlah proses yang mudah, akan tetapi dengan kinerja yang baik dan cepat dari semua pihak termasuk dukungan dari Komisi 4 DPR-RI kebijakan pangan dapat berjalan dengan sangat baik, tepat waktu, dan tepat sasaran.
- Dilaporkan bahwa telah dihitung prognosa neraca pangan sampai dengan bulan Desember 2023, secara nasional neraca pangan sampai dengan akhir Mei 2023 juga kita lihat kondisinya sehingga dapat dipastikan sampai akhir HPKN stok pangan tercukupi namun perlu diperhatikan bahwa harus segera di akselerasi pemasukan komoditas yang masih bergantung dengan pasokan dari luar negeri seperti daging, gula, bawang putih, dan kedelai, kemudian sesuai komitmen kami dalam RPP, sebelumnya kami melaporkan bahwa estimasi stok beras sampai dengan akhir tahun 2022 berdasarkan hasil survei beras nasional bersama antara Badan Pangan Nasional terkait di 34 provinsi 490 kabupaten kota dengan total 33.000 sampel baik di rumah tangga maupun non rumah tangga, disepakati stok beras akhir tahun 2022 yang menjadi carry over di tahun 2023 sebesar 4 juta lebih, target ini sudah sesuai dengan narasi relatif standard error minus 25% sesuai dengan acuan Australian Biro Statistic berdasarkan panel harga melalui panel harga pangan secara umum di bulan Ramadan.
- Berdasarkan data KSA BPS amatan Februari 2023 produksi beras pada Februari 2023 sebesar 2,86 juta ton, lebih rendari dari proyek KSA sebelumnya, hal ini disebabkan banjir dan gagal panen di 31 ribu Ha sawah.
- Dengan ditetapkannya Perpres 125 Tahun 2022, PMK 153 Tahun 2022 serta PMK 34 Tahun 2023 BUMN pangan bersama Badan Pangan Nasional sedang bekerja sama untuk penguatan cadangan pangan pemerintah baik melalui subsidi bunga pinjaman serta pemberian penjaminan pemerintah. Stok level masing-masing komoditas ditargetkan bisa 5 sampai 10% dari kebutuhan atau Market Share nasional untuk dapat intervensi harga pasar
- Baru saja terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah, jadi ada penjaminan pemerintah kepada Himbara yang ditaruh sehingga teman-teman di BUMN di bidang pangan ini bisa melakukan aktivitas penyerapan
- Stok beras Perum Bulog per 31 Maret sebesar 245.233 ton dan ini realisasi impor sebesar 492.863 ton. Ini adalah penugasan tahun 2022 yang terakhir masuk itu sampai dengan Februari kemudian meskipun dilaksanakan impor dapat kami sampaikan bahwa harga di tingkat petani juga masih sangat baik. Jadi kami sampaikan bahwa ini adalah importasi terukur, tidak membabi-buta untuk menjatuhkan juga.
- Badan Pangan Nasional melalui keputusan Badan Pangan Nomor 2 Tahun 2023 telah menetapkan jumlah CP yang dikelola tahun 2023 sebesar 2,4 juta ton, akhir tahun 2023 nanti sebesar 1,2 juta, jadi beras harus memiliki stok tidak seperti tahun lalu kita nggak punya stok, stok ini harus ada 1,2 juta carry over ke tahun 2024.
- Ada bantuan pangan, telur, dan daging ayam untuk pengentasan stunting, untuk keluarga berisiko stunting, akan diberikan kepada 1,4 juta keluarga berisiko stanting, satu pack isi 10 butir telur dan 1 Kg ayam sama seperti program sebelumnya, 3 bulan dilaksanakan oleh Id Food dan datanya dari teman-teman BKKBN, kalau KPM datanya dari Kementerian Sosial.
- Menindaklanjuti arahan Presiden dan dalam rangka stabilisasi harga beras di provinsi NTT telah dikirimkan total 1.400 ton beras CBP ke NTT melalui tol laut dari pelabuhan Tanjung Priok Surabaya dan telah diterima di NTT tanggal 31 Maret 2023.
Direktur Utama Perum Bulog:
- Perkembangan produksi dan harga:
- Prakiraan Puncak panen tahun 2023 pada bulan Maret 2023 dengan produksi 9,34 juta ton GKG
- Puncak panen tapi harga gabah di petani rp5.711 (Di atas HPP atau harga fleksibilitas Rp5.000 per kg) sehingga petani atau penggilingan memilih menjual ke pasaran umum
- Harga beras di konsumen sampai dengan bulan Februari 2023 terus mengalami kenaikan sebesar Rp12.711
- Khusus untuk komoditas beras pada bulan Februari 2023 memberikan andil atau sumbangan inflasi sebesar 0,08%
- Total pengadaan DN: 86.813 ton. Terdiri dari pengadaan CBP 47.535 ton dan komersial 39.279 ton (Laporan per 31 Maret 2023)
- Program bantuan pangan:
- Tujuan; mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.
- Periode; bantuan pangan beras dilaksanakan 3 bulan yaitu Maret, April, dan Mei 2023
- Sasaran; 21.353.000 sesuai data KPM dari Kemensos
- Alokasi; 10 kg atau KPM per bulan dengan kualitas beras CBP medium
- Kementerian/Lembaga teknis yaitu Badan Pangan Nasional dan KPA yang terdiri dari Bappenas atau dengan menggunakan dana CBP
- Realisasi penjualan minyak goreng curah per 30 Maret 2023 sebanyak 16.821,68 ton.
Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero):
- Berdasarkan survei internal PIHC, Pabrik SP-36 di Petrokimia Gresik dikonversi menjadi NPK dengan kapasitas 600.000 ton yang akan beroperasi tahun 2024.
- Stok pupuk bersubsidi per tanggal 31 Maret 2023 sebesar 1.005.388 ton atau mencapai 257% apabila dibandingkan dengan ketentuan stok minimum yang telah ditentukan
- Tidak ada perbedaan kualitas antara pupuk urea subsidi dan urea non subsidi karena kandungan hara yang sama namun yang membedakan adalah warna butiran yaitu urea subsidi yaitu warna merah muda dan urea non subsidi berwarna putih.
- Berdasarkan uji efektivitas yang dilakukan oleh Balai Penelitian tanah pada tanaman padi sawah varietas mekongga di kebun percobaan Balai Besar penelitian tanaman padi di Sukamandi, Jawa Barat menyatakan bahwa pupuk NPK Phonska subsidi formula 15-10-12 efektif dan efisien yang ditunjukkan dengan hasil gabah yang lebih tinggi dibandingkan standar.
- Produk NPK non subsidi yang diproduksi pupuk Indonesia terdapat 13 jenis pupuk NPK formula umum dan 42 jenis pupuk NPK formula khusus untuk pemenuhan kebutuhan konsumen perkebunan.
Direktur Utama PT. RNI (Persero)/Holding Pangan/ID Food:
- Visi; menjadi perusahaan produsen dan distribusi pangan nasional yang sangat unggul
- Misi;
- Mendukung kedaulatan dan ketahanan pangan Nasional
- Membuat masyarakat mengkonsumsi pangan berkualitas tinggi
- Memperluas kemampuan menghasilkan produk berkualitas dalam skala besar untuk pasar domestik dan global.
- Id Food mendukung upaya ketahanan pangan nasional yaitu:
- Ketersediaan mutu keterjangkauan dan juga kesinambungan
- Mendukung inklusivitas petani peternak nelayan dan juga UMKM
- Membangun keseimbangan ekosistem pangan nasional yaitu Bappanas, Bulog, Id Food, private sektor, serta petani, peternak, nelayan, dan juga UMKM
- Membangun rantai pasok pangan yang terintegrasi
- Mewujudkan BUMN sektor pangan yang berkelas dunia
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Anggaran Tahun 2024, RKA dan RKP Tahun 2025, dan Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Capaian Makro Ekonomi LHK 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-isu Aktual Lainnya – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PT. RNI/Holding Pangan/ID Food beserta anak Perusahaan
- Permasalahan Ekspor Komoditas Kratom — Komisi 4 DPR-RI Audiensi dengan Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (PEKRINDO)
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia/Holding Pangan ID Food dan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food Tahun 2024, dan lain-lain— Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food
- Masukan Pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pelaku Kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pelaku kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pemerhati Konservasi
- Rencana dan Program Kerja Tahun 2023 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- Automatic Adjustment Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan DIM dan Pembentukan Panja RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Komite 2 DPD-RI
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panja Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Penjelasan DPR-RI (Komisi 4 DPR-RI), Pandangan Pemerintah, Pandangan DPD-RI atas Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Komite II DPD-RI
- Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
- Program Strategis di Tengah Pandemi Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Progres Report Mengenai Program Strategis Kementerian Pertanian Untuk Meningkatkan Produksi Pertanian dan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Raker dengan Menteri Pertanian