Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Tindak Lanjutnya — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Tanggal Rapat: 17 Jan 2016, Ditulis Tanggal: 4 Jan 2021,
Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Pada 17 Januari 2016, Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI mengenai Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Tindak Lanjutnya. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Edhy Prabowo dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 14:11 WIB. (ilustrasi: gemasulawesi.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan RI
  • Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran 2015 kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. 
  • Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI akan menargetkan opini WTP di tahun anggaran 2016.
  • Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan KKP RI ditemukan sebanyak 14  (empat belas) temuan dan sudah ditindaklanjuti.
  • Terdapat beberapa permasalahan terkait penyerapan anggaran
    • Proses E-Katalog
    • Kekurangan bahan baku di sebagian kapal
    • Penundaan pinjaman luar negeri pada Dirjen Pengelolaan Ruang Laut
  • Beberapa capaian Pemerintah yang disampaikan kepada nelayan
    • Modernisasi 5 (lima) sentra perikanan di beberapa pelabuhan
    • Bantuan berupa padi, ekspansi lahan, dan penguatan daya saing
    • Pengelolaan ruang laut berupa pelindung pantai, pembangunan dermaga apung, dan pembangunan garam
    • Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berupa beasiswa dan politeknik
  • Permohonan untuk perubahan nomenklatur baru mengenai penelitian kelautan dan perikanan.
  • Dukungan akan peningkatan mutu pemasaran dibantu melalui alat-alat.
  • Telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI mengenai penangkapan lobster, termasuk pengaturan harmonisasi passcode.
  • Pengaturan penangkapan lobster dan kepiting yang memiliki berat 200gr/ekor belum dalam keadaan bertelur.
  • Tindak lanjut mengenai pengalihan penyuluh perikanan PNS ke pusat telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan RI dan Kementerian Keuangan RI.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan