Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Tanggal Rapat: 20 Sep 2023, Ditulis Tanggal: 24 Oct 2023,
Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Pada 20 Juni 2023, Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024. RDP dibuka dan dipimpin oleh Lasarus dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dapil Kalimantan Barat 2 pada pukul 13.17 WIB.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
  • Terkait dengan progres keuangan dan fisik Ditjen Bina Konstruksi Tahun Anggaran 2023. Dari total Pagu anggaran sebesar Rp588,7 Miliar, realisasi pelaksanaan anggaran Ditjen Bina konstruksi mencapai Rp230,7 Miliar atau sekitar 39,2% dengan progres fisik sebesar 39,7%. Adapun rata-rata adalah 23,9% dan fisik 26,2%.
  • Terkait dengan data capaian pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Dari target pelatihan sertifikasi sejumlah 34.391 orang telah berhasil dilaksanakan pelatihan sertifikasi sebanyak 12.000 orang atau sekitar 35%. Dengan rincian 2.153 orang mengikuti pelatihan, 3.952 orang mengikuti pelatihan dan uji dan 5.855 orang mengikuti uji sertifikasi. Ini masih akan terus bertambah seiring dengan pelaksanaan sertifikasi yang masih kami laksanakan di masing-masing balai jasa konstruksi wilayah.
  • Ditjen Bina konstruksi mendapatkan tugas untuk mengawal program penggunaan produk dalam negeri. Tahun 2022 Kementerian PUPR berhasil meraih peringkat pertama Kementerian dengan penggunaan produk dalam negeri terbesar.
  • Berdasarkan data e-monitoring, capaian penggunaan produk dalam negeri dalam belanja Kementerian PUPR Tahun 2022 mencapai angka Rp104,98 Triliun atau 130,44% dari rencana sebesar Rp80 Triliun atau 84,9% dari Pagu Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2022.
  • Bapak Presiden mengamanatkan kepada seluruh Kementerian atau lembaga BUMN, BUMD Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk memanfaatkan pembelian produk dalam negeri melalui e-katalog atau e-purchasing. Hingga April 2023 60.433 produk dalam negeri sudah masuk katalog sektoral PUPR dengan total purchasing sebanyak Rp10,921 Triliun. Target PDN PUPR tahun 2023 sebesar 95% dari Pagu atau Rp118,94 Triliun. Pembelian PDN mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
  • Penghargaan KPPU Award 2023. Kementerian PUPR menerima anugerah KPPU award 2023 Trophy madya Kategori Persaingan Usaha Tingkat Kementerian Pusat oleh KPPU. penghargaan merupakan apresiasi atas tata kelola yang baik dalam proses PBJ.
  • Evaluasi penyerahan sertifikasi SKK dan SBU. Saat ini Kementerian PUPR didampingi oleh KPK sedang melakukan modernisasi layanan perizinan perusahaan dan tender seleksi melalui transformasi digital. Hal ini dilakukan dengan menginteroperabilitaskan sistem informasi sisa konstruksi yang terintegrasi dengan sistem yang ada di dukcapil Kemendagri kemudian dengan LKPP, BKPM dan Kemenkumham. Dengan demikian seluruh data jasa konstruksi.
  • Terkait dengan dampak penertiban pemenuhan persyaratan sertifikasi contoh dampak digitalisasi pada perbaikan tata kelola usaha jasa konstruksi pada tahun ini, LPJK melakukan penertiban pemenuhan persyaratan sertifikasi sebagai kontrol dan bagian dari pencegahan korupsi serta 9 strategi pencegahan penyimpangan pengadaan barang dan jasa. Salah satu dampaknya adalah terjadinya penurunan jumlah badan usaha jasa konstruksi dari tahun 2019 seperti pada kualifikasi besar menengah dan kecil serta perorangan, jumlah konsultan dan kontraktor menurun sedangkan konsultan dan kontraktor spesialis jumlahnya meningkat setelah penertiban.
  • Penyebab penurunan karena tidak terpenuhinya persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan PP 5 2022. Yaitu di mana tenaga kerja konstruksi harus menjadi tenaga tetap di BUJK yang tidak boleh merangkap jabatan pada BUJK lain, beberapa BUJK Aktif tidak memiliki Aktif tidak memiliki penanggung jawab badan usaha teknik dan subklasifikasi dan SKK penanggung jawab badan usaha teknik dan subklasifikasi sudah habis masa berlakunya pada BUJK aktif.
  • Tentunya Kementerian PUPR memerlukan dukungan dari Anggota Komisi 5 DPR-RI atas upaya bersama untuk meningkatkan kualitas sektor jasa konstruksi di Indonesia. Dengan kondisi tersebut kami berupaya keras mendorong lembaga sertifikasi profesi atau LSP dan lembaga sertifikasi badan usaha atau LSBU untuk beroperasi secara optimal untuk percepatan percepatan sertifikat tenaga kerja konstruksi.
  • Target proses penyelenggaraan tender dan seleksi Tahun Anggaran 2023. Dari total alokasi APBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp125,22 Triliun. Total pagu DIPA 2023 yang ditenderkan adalah sebesar Rp38,5 Triliun. Jika dilihat dari pengadaannya senilai Rp109,8 Triliun. Dari total tersebut yang sedang proses lelang adalah 817 paket dengan nilai Rp9,34 Triliun sedangkan yang sudah terkontrak adalah 1.770 paket atau senilai Rp22,14 Triliun.
  • Kemudian sebanyak 60,2% atau 1.770 paket yang sudah memiliki surat penyedia barang dan jasa sebanyak 5,2% atau 153 paket, belum lelang sebanyak 6,7% atau 198 paket. Dan Bapak menteri saat ini sedang memeriksa paket-paket yang belum lelang untuk dipastikan mana yang boleh lanjut mana yang tidak lanjut. Serta sebanyak 27,8% atau 817 paket dalam proses lelang.
  • Rincian proses pelaksanaan tender seleksi Tahun Anggaran 2023. Tanggung jawab BP2JK dimulai saat paket pekerjaan sudah ditayangkan di SPSE hingga terbelinya penyedia jasa yang ditunjukkan dengan penerbitan berita acara hasil pemilihan.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan