Sekjen Kemendes PDTT:

• Pendamping desa tentang pembangunan desa, sesuai mandat UU tahun 2017 akan dialokasikan dari rupiah murni.
• Terdapat perubahan dari tujuan, maka masih dalam tahap diskusi dengan Bappenas dan World Bank.
• Terdapat 3 kegiatan, Nasional Program untuk kondisi sosial ekonomi melalui agrobisnis di Papua dan Papua Barat.
• Generasi Sehat Cerdas, di 5700 desa. Nanti Kemendes sampaikan desa mana saja.
• Program air minum dan sanitasi masyarakat, dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.
• BUMDes merupakan kegiatan unggulan sebagai penggerak pedesaan. Akan didampingi dan pelatihan dilaksanakan.
• Lebih 12.000 BUMDes sudah terbentuk.
• Dalam Permendes bahwa intervensi pembangunan pedesaan difokuskan pada kawasan yang sudah ada RPKP 900 desa sudah ditetapkan.
• Semua usulan yang diterima, ditetapkan dan diajukan oleh Pemerintah Daerah setempat.
• Bidang transmigrasi, bahwa merupakan instrumen mengatasi masalah dalam membangun wilayah perbatasan.
• Agar program transmigrasi untuk menjaga keutuhan NKRI dapat diwujudkan.
• Dilakukan identifikasi potensi, aspek Clean and Clear. Sehingga dapat berkembang sesuai potensinya.
• Saat ini tersebar sebanyak 48 KTN yang ada di seluruh Provinsi.
• Alokasi anggaran Kemendes mengalami pemotongan sebesar Rp202 Miliar.
• Inspektorat Jenderal memiliki program pengawasan mengalami pengurangan sebesar Rp2,5 Miliar. Sehingga total Rp56 Miliar untuk anggarannya.
• Kemudian Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa, anggarannya dipotong sebesar Rp174,9 Miliar menjadi anggarannya sebesar Rp2,6 Triliun.
• Program kegiatan masing-masing unit kerja akan disinergikan dengan masukan Komisi 5 DPR RI.

Sestama BMKG:

• Jawaban sudah BMKG kirim secara tertulis, ada masukan dan saran juga pertanyaan. Kami berterima kasih untuk itu.
• Layanan informasi untuk penerbangan, secara peralatan BMKG siap. Termasuk sertifikasi tenaga operasional.
• Kerja sama dengan Pemda sudah BMKG melakukan, terutama untuk pos dan pemasangan alat optimalisasi.
• Aceh dan Batam ada pemuda yang dididik untuk mengoperasikan alat BMKG.
• Peralatan BMKG saat ini cukup banyak. 52% anggaran ada di bandara. Namun datanya juga untuk klimatologi.
• Sebagian besar dana tambahan, sebagian besar biaya sewa, untuk menjaga operasional dan mengganti peralatan yang sudah berusia tua. Ada beberapa yang sudah lama masih digunakan.
• BMKG mempunyai 2 UPT terkait SDM, Diploma untuk Sarjana terapan (4 tahun dididik) dan Pusdiklat untuk pegawai.
• Saran untuk mengaktifkan pos di Sukabumi untuk menjadi UPT, akan BMKG usahakan.
• BMKG dalam menyusun, ada 6 hal fokus penganggaran. Peningkatan sistem utk cuaca, meningkatkan akurasi dukungan kegiatan poros maritim, dukungan data BMKG dan meningkatkan akurasi informasi.
• Renstra awalnya Rp2,5 Triliun, dari pagu indikatif BMKG peroleh Rp1,7 Triliun. Namun nota keuangan menjadi Rp1,66 Triliun.
• Untuk belanja pegawai 31%, layanan perkantoran 12%, prioritas nasional 10%, belanja non operasional 24%.
• Pagu nota keuangan tahun 2017 sebesar Rp1,59 Triliun. Kemudian, Rp485 Miliar untuk dukungan manajemen, pengembangan klimatologi dan lain-lain sebesar Rp1,107 Triliun.

Sestama Basarnas:

• Daya serap tahun 2016 sebesar 72%. Sisa 28% di 2 bulan terakhir ini.
• Usulan tahun 2017 sebesar Rp4,56 Miliar.
• Program dukungan manajemen sebesar Rp597,5 Miliar. Sarana dan prasarana Rp204 Miliar.
• Pagu anggaran Basarnas tahun 2017 dihemat Rp172,15 Miliar.
• Peningkatan sarana dan prasarana sebesar Rp164,85 Miliar.
• Alokasi anggaran Basarnas setelah penyesuaian menjadi Rp2,21 Triliun.
• Kegiatan dalam RKA K/L tahun 2017, peningkatan sarana dan prasarana SAR, pengembangan operasi dan sistem operasi.