Rangkuman Terkait
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Sampai Bulan Mei 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, Dan Prioritas Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 Unit Eselon I — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG
- Mendengar Penjelasan Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI tentang Kajian atas Undang-Undang Bidang Transportasi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - RDPU Komisi 5 dengan Aliansi Pengemudi Independen (API)
- Penetapan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KP 667 Tahun 2022 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk, Direktur PT. Grab Teknologi Indonesia, dan Direktur PT. Teknologi Perdana Indonesia (MAXIM)
- Masukan terhadap Potensi Penerimaan Negara Bidang Transportasi di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 DPR RI dengan Perwakilan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI
- Masukan terkait Penyusunan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - RDPU Komisi 5 dengan ITDP, YLKI, dan INSTRAN
- Masukan terkait Penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Penyampaian Masukan terhadap Naskah Akademik dan Draft Revisi RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direksi Penyedia Layanan Transportasi
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Setjen (BKD) DPR-RI
- Program Kerja Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Tahun 2021 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I dan II Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
- Regulasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Mekanisme Pembagian Kuota Rumah Bersubsidi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (DPP Appernas Jaya) dan Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Komposisi Anggaran - Komisi 5 DPR RI RDP dengan Sekjen, Irjen, Dirjen Perkeretaapian, Kepala BPTJ, Kepala BPSDM dan Kementerian Perhubungan
Ditulis Tanggal: 3 Jul 2020,Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Sekjen, Irjen, Dirjen Perkeretaapian, Kepala BPTJ, Kepala BPSDM dan Kementerian Perhubungan
Pada 2 Oktober 2018, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Irjen, Dirjen Perkeretaapian, Kepala Badan Pengelola Trnsportasi Jabodetabek (BPTJ), Kepala BPSDM dan Kementerian Perhubungan tentang Komposisi Anggaran. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Lasarus dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dapil Kalimantan Barat pada pukul 14:27 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://money.kompas.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Sekjen Perkeretaapian:
- Pagu anggaran KAI adalah sejumlah Rp701 Miliar.
- Usulan Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan (biro keuangan):
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran
- Pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum
- Pengusunan laporan pelaksanaan anggaran bulanan dan tahunan
- Bidang Perencanaan:
- Penyusunan anggaran dan rencana kerja berbasis e-learning
- Evaluasi dan monitoring kebijakan tarif jasa perhubungan
- Kegiatan pendampingan kunker DPR
- Pusat Pengelolaan Transportasi berkelanjutan:
- Pendampingan penyusunan dokumen lingkungan
2. Penilaian evaluasi pelayanan prima sektor transportasi
- Pendampingan penyusunan dokumen lingkungan
Irjen Perkeretaapian:
- Kegiatan Itjen tahun 2019 antara lain adalah:
- Pengawalan dan pemantauan terhadap Proyek Strategis Nasional dan Pembangunan Prioritas Nasional.
- Mengawal dan mengoptimalkan kepatuhan penyetoran pajak.
- Mengawal dan mengoptimalkan potensi negara penerimaan bukan pajak.
- Mengawal revaluasi Barang Milik Negara
- KAI terus melakukan review terhadap Barang Milik Negara sehingga diharapkan permasalahan dapat diminimalisir melalui mitigasi.
- KAI akan terus berkoordinasi dengan sub sektor untuk menangani masalah aset. Apabila aset tidak dapat dibuktikan dokumennya, maka akan KAI hapuskan agar masalah mejadi selesai dan tidak berulang.
- Saran-saran dari anggota DPR akan KAI tampung untuk menjadi pedoman pada pengawasan yang akan datang.
Dirjen Perkeretaapian:
- Pagu alokasi anggaran KAI pada tahun 2018 sejumlah Rp17.296.256.780.000. Sedangkan untuk pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp15.342.603.688.000.
- Penurunan anggaran dilakukan karena adanya pergeseran anggaran untuk program prioritas, diantaranya adalah renovasi gedung Kemenhub.
- Kegiatan strategis Dirjen Perkeretapian di Provinsi Aceh:
- Penetertiban lahan untuk jalur KA sepanjang 8,3 km.
- Pembangunan Stastiun Paloh.
- Provinsi Sumut:
- Pengadaan lahan antara
- Pembangunan jalur KA trans Sumatera Besitang
- Dokumen perencanaan untuk dukungan pengembangan kawasan strategis pariwisata Nasional
- Provinsi Sumatera Barat:
- Reaktivasi dan strelisasi jalur Kereta Api Padang-Pulau Aer
- Layanan perintisan KA Minangkabau Ekspres
- Layanan KA Perintis Lembah Anai
- Provinsi Jambi:
- Program pengadaan lahan pembangunan jalur KA Palembang-Jambi
- Provinsi Sumatera Selatan:
- Pembayaran LRT Provinsi Sumatera Selatan
- Layanan KA Perintis Kertalaya
- Untuk kegiatan sosilaisasi masalah safety di perkeretapian ada di Direktorat Keselamatan, dalam melakukan sosialisasi ini KAI bekerjasama dengan Pemda. Total anggaran untuk ini sebesar Rp56 Miliar.
Kepala BPTJ:
- Komposisi anggaran BPTJ:
- Pagu kebutuhan sebesar Rp7,5 Triliun.
- Pagu indikatif sebesar Rp3.593.254.185.000
- Pagu anggaran sebesar Rp3.793.254.185.000
- Pagu anggaran rekomposisi sebesar Rp3.758.406.165.000
- Kami akan bekerja sama dengan stakeholders terkait untuk memperbaiki sistem informasi yang ada.
- Target sasaran untuk Diklat memerlukan SDM yang berkualitas.
- Alokasi untuk Pusat Pengembangan Udara terutama untuk alokasi kegiatan peningkatan kualitas tenaga pendidik ada sekitar 90 orang.
- Untuk Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, kami mengalokasikan anggaran sebesar Rp286 Miliar.
- Untuk BP2IP Tangerang direncanakan sebanyak Rp179 Miliar dan target pendapatan Rp94,6 Miliar dengan target Diklat-Diklat seperti salah satunya Diklat pemberdayaan masyarakat yang tertera dalam slide.
- Untuk Seketariat BPSDM, alokasi anggaran sebesar Rp52 Miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk gaji pegawai dan lain-lain.
- Untuk STIP Jakarta direncanakaan Rp259 Miliar dengan target pendapatan BLU sebesar Rp177 Miliar.
- Anggaran untuk pengembangan aparatur perhubungan sebesar Rp59,3 Miliar.
Kepala BPSDM:
- Untuk Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang sekitar Rp231,7 Miliar dengan target pendapatan BLU Rp115 Miliar.
- Balai Pendidikan dan elatihan penerbangan di Banyuwangi sebesar Rp103 Miliara dengan target pendapatan BLU sebesar Rp25,6 Miliar.
- Terkait rekompisisi dengan adanya penambahan anggaran TA 2018 sebesar Rp16 Miliar ini dialokasikan untuk:
- Penataan jaringan listrik sebesar Rp9,8 Miliar.
- Penelitian strategis sebesar Rp6,1 Miliar.
- Rencana kegiatan strategis per-Provinsi totalnya ada 31 kegiatan strategis.
- Kami hanya sampaikan masukan-masukan terkait dengan pembahasan yg lalu, kami mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan yang sebelumnya diberikan kepada kami.
- Terus terang memang sekarang ini kita lagi fokus membangun backbound dan akan dilanjutkan dengan pembangunan feeder, integrasi tidak hanya masalah fisik tapi juga tiket.
- Alhamdulillah kami sudah mulai uji coba ke Terminal Jatijajar, kami akan menyesuaikan dengan jembatan akses dulu nanti kalau jembatan akses sudah selesai kami akan mengundang Bapak Sigit dan Komisi 5
- Dalam jangka panjang Terminal Jatijajar akan dikembangkan menjadi kawasan TOD di kota Depok.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Sampai Bulan Mei 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, Dan Prioritas Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 Unit Eselon I — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG
- Mendengar Penjelasan Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI tentang Kajian atas Undang-Undang Bidang Transportasi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - RDPU Komisi 5 dengan Aliansi Pengemudi Independen (API)
- Penetapan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KP 667 Tahun 2022 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk, Direktur PT. Grab Teknologi Indonesia, dan Direktur PT. Teknologi Perdana Indonesia (MAXIM)
- Masukan terhadap Potensi Penerimaan Negara Bidang Transportasi di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 DPR RI dengan Perwakilan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI
- Masukan terkait Penyusunan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - RDPU Komisi 5 dengan ITDP, YLKI, dan INSTRAN
- Masukan terkait Penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Penyampaian Masukan terhadap Naskah Akademik dan Draft Revisi RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direksi Penyedia Layanan Transportasi
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Setjen (BKD) DPR-RI
- Program Kerja Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Tahun 2021 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I dan II Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
- Regulasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Mekanisme Pembagian Kuota Rumah Bersubsidi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (DPP Appernas Jaya) dan Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas)