Sestama Basarnas

• Saat ini, kantor SAR Basarnas berjumlah 34 dan tahun ini mendapatkan pengesahan 4 kantor tambahan yaitu di Maumere, Natuna, Banten, dan Mentawai. Tahun 2018 mendatang, rencana tambahan 12 pos SAR dan tahun 2019 rencana tambahan 12 pos SAR.
• Sumber Daya Manusia (SDM) menurut hitungan renstra membutuhkan 6.738 personel. Saat ini, baru memiliki 3.218 personel.
• Setelah beberapa kali rapat dengan Komisi 5 DPR-RI, Basarnas meminta moratorium di Basarnas untuk dicabut.
• Terkait dengan rencana strategis ketiga tentang sarana dan prasarana, sampai dengan tahun 2019, Basarnas membutuhkan rescue truck sebanyak 220, dimana saat ini Basarnas baru memiliki 192 rescue truck.
• Sarana prasarana Basarnas untuk SAR Darat, Basarnas sudah memiliki 92 armada, sedangkan untuk SAR Udara, Basarnas membutuhkan 3 helikopter tambahan untuk ditempatkan di Indonesia bagian Timur.
• Pagu Anggaran kebutuhan Basarnas Rp4,5 Triliun, dan pagu anggaran yang ditetapkan Rp2,35 Triliun, sehingga Basarnas kekurangan anggaran Rp2,46 Triliun.
• Prioritas utama Basarnas adalah sarana dan prasarana, peralatan komunikasi yang canggih, teknologi informasi, peralatan-peralatan SAR yang masih banyak kekurangan, serta pembinaan tenaga dan potensi tim SAR.
• Saat ini, alat komunikasi Basarnas berupa Handy Talky (HT) dimana kebutuhannya sudah tercukupi untuk seluruh Indonesia. 
• Basarnas juga membutuhkan tenaga rescue sebanyak 110 personel dan tenaga ABK sebanyak 50 personel.
• Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Basarnas dibuat untuk mendukung kegiatan-kegiatan Basarnas di tahun 2018.
• Rencana penempatan-penempatan pesawat akan direncanakan di Indonesia bagian Timur, seperti di Nusa Tenggara Timur. Kemudian, untuk kapal laut di tahun 2017 dengan ukuran 40 meter, Basarnas sudah pesan 5 buah.
  

Sestama BMKG

• Dasar Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BMKG Tahun Anggaran 2018
  • Surat Bersama (SB) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-396/MK.02/2017 dan B.193/M.PPN/D.8/KU.01.01/05/2017 tanggal 09 Mei 2017 tentang Pagu Indikatif Belanja K/L dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018.
  • Trilateral Meeting Pagu Indikatif (Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan-BMKG) tanggal 17 Mei 2017.
  • Surat Bersama (SB) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-593/MK.02/2017 dan 291/M.PPN/D.8/KU.0101/07/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2018.
  • Trilateral Meeting Pagu Anggaran (Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan-BMKG) tanggal 31 Juli 2017.
  • Nota Keuangan beserta Rancangan APBN Tahun Anggaran 2018 (Buku I : RUU tentang APBN, Buku II : Nota Keuangan beserta RAPBN, dan Buku III : Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L).
• Sesuai Nota Keuangan Buku I : Total Pagu Anggaran BMKG Rp1.702.912.962.000, dengan rincian:
  • Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp532.180.922.000
  • Program Pengembangan dan Pembinaan MKG sebesar Rp1.170.732.040.000
• Sesuai Nota Keuangan : Buku II, BMKG mendukung 2 (dua) Program Prioritas Nasional (PN) Tahun 2018
  • Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata (Pemasangan LLWAS di 2 Bandara)
  • Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman (Pemasangan AWOS di 30 Bandara)
• Sesuai Nota Keuangan Buku III, Rincian Anggaran BMKG menurut Sumber Dana dan KPJM dapat dijelaskan sebagai berikut:
  • Rincian Rencana Kerja Anggaran menurut Sumber Dana
    • Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp510.480.922.000 dan PNBP sebesar Rp21.700.000.000
    • Program Pengembangan dan Pembinaan MKG, terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp1.098.463.815.000 dan PNBP sebesar Rp72.268.225.000
  • Angka Dasar dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), Anggaran BMKG sebagai berikut:
    • Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.702.912.962.000
    • Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1.744.696.956.000
    • Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.794.785.2987.000
    • Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.846.393.829.000
  • Tahun Anggaran 2018 BMKG mengusulkan sekitar Rp2,69 Triliun dan mendapat Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1,7 Triliun sehingga terdapat backlog sebesar Rp994,5 Miliar. Total backlog anggaran dalam 4 tahun terakhir (2015 sampai dengan 2018) sebesar Rp2,768 Triliun
    

Plt. Deputi Perencanaan Bapel-BPWS

• Berdasarkan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor 201/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2017 dan S-593/MK.02/2017 tanggal 25 juli 2017 perihal Pagu Anggaran K/L Tahun 2018, Pagu Anggaran BP-BPWS Tahun 2018 sebesar Rp242.479.384.000, dengan rincian:
  • Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp29.290.766.000
  • Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu Rp213.088.618.000