Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Rencana Program dan Alokasi Pagu Anggaran dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Pengusahaan (BP) Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)

Tanggal Rapat: 20 Jul 2016, Ditulis Tanggal: 12 Apr 2021,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Pengusahaan (BP) Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)

Pada 20 Juli 2016, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP)  dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Pengusahaan (BP) Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mengenai Rencana Program dan Alokasi Pagu Anggaran dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2017. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Teguh Juwarno dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Jawa Tengah 9  pada pukul 16.58 WIB.  (ilustrasi: bplawyers.co.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Pengusahaan (BP) Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

  • Berdasarkan surat bersama dari Bappenas dan Menkeu RI, BKPM mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp524 Miliar, dengan rincian: Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp233 Miliar, dan Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal sebesar Rp291 Miliar.

Badan Standardisasi Nasional (BSN)

  • Berdasarkan surat bersama dari Bappenas dan Menkeu RI, BSN mendapatkan pagu indikatif tahun 2017 sebesar Rp184 Miliar dan tidak ada perubahan.

Badan Pengusahaan (BP) Batam

  • Berdasarkan surat bersama dari Bappenas dan Menkeu RI, BP Batam mendapatkan pagu indikatif tahun 2017 sebesar Rp1,7 Triliun, telah dibagi dalam 2 (dua) program dan tidak ada perubahan.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)

  • Berdasarkan surat bersama dari Bappenas dan Menkeu RI, BPKS mendapatkan pagu indikatif tahun 2017 tetap sebesar Rp251 Miliar.

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)

  • Berdasarkan surat dari Bappenas dan Menkeu RI, KPPU mendapatkan pagu indikatif tahun 2017 sebesar Rp137 Miliar. 
  • KPPU mendapatkan reward, karena pada tahun 2015 serapan dari KPPU di atas 95%. 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan